BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham Triwulan I 2024, pada Jumat (15/03/2024). Hasil verifikasi dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham menunjukkan bahwa masih terdapat data dukung RKT RB Triwulan I BPHN yang belum diunggah atau terverifikasi.
“Terdapat sembilan belas data dukung yang belum dapat terverifikasi. Mari kita penuhi data-data tersebut guna memenuhi komitmen kita bersama dalam mencapai predikat WBBM,” tegas Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Moedjono Lantai IV BPHN, Jakarta Timur.
Kesembilan belas data dukung tersebut terbagi dalam empat kegiatan RB General, mencakup terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terbangunnya pelayanan publik digital, meningkatnya kualitas pengawasan, dan terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
Milawati juga menekankan pentingnya assesment Tim Pembangunan ZI dan RB di BPHN untuk menempatkan personel pada posisi yang sesuai dalam Tim Kelompok Kerja (Pokja). “Diharapkan pada minggu depan kita sudah mulai melaksanakan assesment tersebut. Pegawai yang tidak ikut assesment bukan berarti tidak terlibat, namun mereka juga wajib mendukung pelaksanaan dan pembangunan ZI di BPHN,” jelasnya.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan, menyampaikan kiat-kiat dalam mencapai predikat WBBM. Menurutnya, BPHN harus memperhatikan detail pelayanan publik yang tersedia, termasuk fasilitas yang akan digunakan oleh masyarakat.
“Kita harus memperhatikan detail dari pelayanan publik kita. Bahkan, kita harus memperhatikan pelayanan dari masyarakat sejak awal, misalnya mulai dari kedatangan tamu/masyarakat yang disambut oleh satpam. Perbaikan fasilitas untuk kaum disabilitas juga harus ditingkatkan,” ujar Sofyan.
Rapat ini menegaskan pentingnya kerja sama dan komitmen dalam mencapai predikat WBBM, serta penekanan pada perhatian terhadap pelayanan publik secara menyeluruh untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan dalam Reformasi Birokrasi. Pegawai BPHN yang hadir dalam rapat ini berkomitmen penuh untuk segera melaksanakan rencana aksi dan target prioritas yang ditetapkan oleh Kepala BPHN sehingga dapat memenuhi data dukung yang masih belum terverfikasi. (HUMAS BPHN)
