BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus melakukan pemantapan jelang perhelatan Paralegal Justice Award (PJA) 2024. Mengingat kegiatan tersebut akan digelar pekan depan, BPHN berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat melalui rapat yang diselenggarakan pada Kamis (23/05/2024).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai VI BPHN ini, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, memastikan bahwa pembukaan PJA dan Paralegal Academy serta malam puncak PJA akan dilaksanakan pada dua tempat yang berbeda.
“Pembukaan PJA dan Paralegal Academy akan dilakukan pada 28 Mei 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Sementara itu, malam puncak PJA akan dihelat di Hotel Bidakara Jakarta pada 01 Juni 2024,” ungkap Sofyan dalam rapat tersebut.
Sofyan menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran BPHN untuk menyukseskan acara ini. Ia menyoroti pentingnya persiapan yang matang, termasuk penyusunan acara, mobilitas peserta, konfirmasi undangan VVIP, rincian penghargaan, dan hiburan saat acara berlangsung.
Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan terkait kesiapan perlengkapan bagi peserta, koordinasi dengan media, serta teknis saat acara pembukaan dan malam puncak. “Kami berharap teman-teman panitia siap dan sehat selalu menjelang gelaran PJA 2024. Rencananya kita akan mulai persiapan dan memuat perlengkapan pada hari Senin depan,” ujar Milawati.
Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Masan Nurpian, memaparkan susunan acara, susunan panitia, dan jenis penghargaan yang akan diberikan dalam PJA 2024. “Penghargaan yang akan diberikan antara lain Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagadhita, Kepala Desa/Lurah Favorit Publik, Top 10 & Top 3 Paralegal Justice Award, dan Wiloka Legal Culture,” jelasnya.
Penghargaan Wiloka Legal Culture merupakan inisiatif dari Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, yang ditujukan kepada camat yang berperan aktif dalam mendukung program peningkatan kesadaran hukum di daerahnya. Sehingga gelaran PJA 2024 ini melibatkan berbagai elemen pemerintahan, termasuk camat, kepala desa, dan lurah.
Rapat ini tidak hanya diadakan secara luring tetapi juga daring melalui aplikasi Zoom. Rapat dihadiri oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny Pesta Simamora, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nur Ichwan, Penyuluh Hukum Ahli Utama Audy Murfi, Penyuluh Hukum Ahli Utama Djoko Pudjirahardjo, Penyuluh Hukum Ahli Utama Kartiko Nurintias, Analis Hukum Utama BPHN Bambang Iriana Djajaatmadja, Penyuluh Hukum Ahli Madya Gunawan, Penyuluh Hukum Ahli Madya Tuti Nurhayati, serta perwakilan panitia dari Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kumham, dan pegawai BPHN lainnya. (HUMAS BPHN)
