BPHN.GO.ID – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" sebagai pedoman untuk mendukung pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Visi itu akan didukung dengan delapan misi yang disebut dengan Asta Cita.
Penyuluh Hukum Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Audy Murfi, mengatakan misi nomor tujuh dalam Asta Cita berkaitan dengan tugas dan fungsi BPHN. Hal ini disampaikannya ketika bertindak sebagai pembina dalam apel pagi pegawai di lingkungan BPHN, Senin pagi (02/12/2024).
“Misi nomor tujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” tegas Audy di Lapangan BPHN, Cililitan, Jakarta Timur.
Audy berujar, BPHN tetap berperan dalam reformasi hukum, meskipun sebagian tugas dan fungsi (tusi) BPHN telah beralih ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) setelah adanya transformasi di Kemenkumham.
“Tusi terkait legislasi atau peraturan perundang-undangan saat ini ada di Ditjen PP, kita (BPHN) berfokus pada budaya hukum,” jelas Audy.
Pembinaan terkait budaya hukum ini, lanjut Audy, tidak hanya melingkup masyarakat umum, namun juga pada aparatur negara dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk tetap patuh terhadap peraturan, mencegah tindak pidana korupsi, dan menjauhkan diri dari perilaku yang melanggar hukum.
“Bersama-sama kita tingkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jelang awal tahun ini, kita lakukan evaluasi diri dan rancang strategi kegiatan tahun 2025, sesuai dengan arahan pimpinan, program Kementerian Hukum, serta program prioritas presiden,” tutup Audy.
