BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan Paralegal Justice Award (PJA) 2024. Hal ini dilakukan mengingat perhelatan PJA berskala nasional dan mencakup tugas dan fungsi berbagai institusi. Setelah minggu lalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kali ini BPHN bersilaturahmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT).
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menyampaikan bahwa kesuksesan perhelatan PJA 2023 tak lepas dari kolaborasi penting dan peran berbagai pihak, salah satunya KemendesPDTT.
“Kami berharap KemendesPDTT dapat memberi dukungan kembali pada PJA 2024. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada kepala desa di seluruh Indonesia,” ujar Sofyan dalam Rapat Pembahasan Kerja Sama Penyelenggaraan PJA 2024 di Ruang Rapat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jumat (26/01/2024).
Direktur Advokasi dan Kerja Sama KemendesPDTT, Fachri, menyambut positif kedatangan BPHN untuk berkoordinasi terkait PJA 2024. Menurutnya, kegiatan akbar seperti PJA 2024 ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk menyinergikan program BPHN dengan program yang dijalankan oleh KemendesPDTT.
“Misalnya dengan mengolaborasikan kegiatan PJA dengan program Bantuan Advokasi Hukum Desa (BAHU DESA) yang diinisiasi oleh KemendesPDTT,” jelasnya.
Usul itu disambut baik oleh Kapusbudbankum Sofyan. Pihak BPHN bersama KemendesPDTT dalam rapat itu sepakat untuk mengadakan sebuah kegiatan sosialisasi terkait PJA 2024 dan BAHU DESA yang dimaksud pada 30 Januari 2024. (HUMAS BPHN)
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan bersama tim dan Direktur Advokasi dan Kerja Sama KemendesPDTT, Fachri, bersama tim.Kepala