BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) hadir dalam kegiatan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (16/07/2024). Kepala Pusat JDIHN, Jonny P. Simamora menyampaikan materi terkait kebijakan pusat JDIHN di tahun 2024 serta penilaian pengelolaan JDIHN sesuai Petunjuk Teknis Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05.87 tanggal 8 November 2023 dalam kegiatan tersebut.
“Seiring dinamika pengelolaan JDIH, Pusat JDIHN tetap memberikan penilaian sesuai perkembangan pengelolaan JDIH dari tahun ke tahun. Fokus yang semula mendorong eksistensi dan koneksi secara elektronik, kini lebih menekankan pada kualitas dokumen, pengelolaan, dan inovasi," ucap Jonny di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 BPK, Jakarta Pusat.
Jonny juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta dalam kegiatan ini serta komitmen pimpinan BPK dalam mendorong Unit JDIH BPK Perwakilan untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan JDIH BPK. Ia mengajak seluruh pengelola Unit JDIH BPK Perwakilan untuk terus konsisten dalam menjalankan tugas dan melakukan perubahan-perubahan konstruktif serta inovatif.
Wakil Ketua BPK RI, Hendra Susanto, dalam sambutannya mengungkapkan harapan agar forum ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan di bidang hukum, khususnya dalam layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mendukung tugas pemeriksaan BPK.
"Melalui sinergisitas pengelola JDIH yang diampu oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum dengan Subbagian Hukum di BPK Perwakilan seluruh Indonesia, layanan informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya harus dapat diakses secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat," ujar Hendra.
Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Penyusun Tulisan Hukum Terbaik, Pengelola Database Terbaik, dan Pengelola Unit JDIH BPK Perwakilan Terbaik Tahun 2023 di lingkungan BPK. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan BPK, serta peserta workshop dari BPK Perwakilan di seluruh Indonesia.
