Dalam upaya memperkuat integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi progres pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Triwulan IV tahun ini, Rabu (22/11) di Ruang Rapat Muchtar BPHN.
Selain evaluasi pembangunan ZI, fokus utama yang dibahas dalam rapat ini antara lain pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM Triwulan IV, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Tahun 2023 di lingkungan BPHN.
Urgensi pelaksanaan evaluasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ZI, BPHN tidak hanya mengejar data dukung saja, namun juga menekankan pentingnya komitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, evaluasi ini akan memberikan pandangan yang mendalam dan strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan publik serta memperkuat integritas di lingkungan BPHN.
