Sebagai bentuk pemantauan resiko internal, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait Manajemen Risiko dan Benturan Kepentingan di BPHN pada Kamis (16/11) di Ruang Muchtar.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, dibahas mengenai progres pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penanganan risiko di lingkungan BPHN hingga Semester II Tahun 2023 berdasarkan dokumen manajemen resiko yang sudah disusun diawal tahun.
I Gusti Putu Milawati menyatakan bahwa data yang dilaporkan harus dilengkapi untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko yang sedang dilakukan.
Menurut Mila, proses pemantauan dan evaluasi SPIP serta manajemen risiko ini menunjukkan komitmen kuat BPHN dalam mengelola risiko-risiko potensial yang mungkin mempengaruhi kinerja organisasi. Diharapkan bahwa upaya ini akan terus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional BPHN ke depannya.
Terkait dengan arahan lanjutan, pada minggu pertama Januari, Sekretaris BPHN akan meminta penandatanganan pakta integritas dan netralitas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah peneguhan komitmen terhadap integritas dalam menjalankan tugas.