BPHN.GO.ID – Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) turut hadir dalam kegiatan Seminar Nasional dengan Tema “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Awards 2024: Apresiasi Untuk Para Pejuang Etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Hotel Bidakara, pada Senin (02/09/2024).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutannya menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan untuk mengapresiasi para “pejuang” etika lembaga DPR RI. “Selain menjadi ajang silaturahmi dan contoh keteladanan kepada publik, momen ini diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR untuk selalu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan dengan optimal dan melalui kerjasama yang baik antara MKD dengan seluruh anggota DPR, marwah dan martabat lembaga negara akan selalu terjaga,” jelasnya dalam kegiatan yang dilaksanakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.
Apresiasi yang diberikan oleh MKD melalui MKD Awards adalah salah satu bentuk pencegahan pelanggaran kode etik untuk menjaga citra dan nama baik kelembagaan DPR RI. Dengan demikian, MKD dapat menggugah kesadaran dan paradigma Anggota DPR RI secara umum tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan bertindak sebagai wakil rakyat.
MKD DPR RI sebelumnya telah menyelenggarakan momentum apresiasi ini pada tahun 2022 dan tahun 2023. Sebagai bukti nyata salah satu kinerja MKD DPR RI dalam pencegahan, maka tahun 2024 ini MKD DPR RI kembali menyelenggarakan secara khusus dalam agenda MKD Awards 2024 yang secara spesifik memberikan penghargaan kepada figur-figur yang berkontribusi positif bagi peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI. MKD Awards ini setiap tahun akan diselenggarakan secara rutin sebagai salah satu upaya yang dilakukan MKD DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Nur Ichwan, Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Audy Murfi, Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Djoko Pudjiraharjo, Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Kartiko Nurintias.
