Basic HTML Version
45
Warta BPHN
Tahun IV Edisi XXI September - Desember 2017
sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum
yang memiliki tingkat kualitas kesa
daran hukum sesuai dengan kondisi
masyarakatnya secara nyata”, ujar
Djoko Pudjiraharjo.
“Tingkat kesadaran hukum ini,
dapat dijadikan gambaran keberhasilan
pembangunan hukum khususnya
terkait peningkatan kesadaran hukum,
tidak sekedar mengejar target secara
kuantitas namun sasaranya adalah sisi
kuantitasnya’ tambah Djoko.
Sekretaris BPHN, Audy Murfi
mengapresiasi dengan upaya Pusat
Penyuluhan Hukum dalam penyeleng
garakan kegiatan ini, terutama yang
hadir mewakili instansi/Lembaga,
Pemda ditingkat Provinsi/Kabupaten/
kota, Aparat Desa/Kelurahan dan para
pejabat fungsional penyuluh hukum
di Kementerian Hukum dan HAM
serta para narasumber yang akan
memberikan pemikirannya dalam
mendukung tugas dan fungsi BPHN
dalam upaya meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat dan terwujudnya
budaya hukum masyarakat serta
dengan terbentuknya Desa/Kelurahan
Sadar hukum yang kita inginkan.
Kurang lebih 19 Tahun reformasi
bergulir, potret hukum negara kita
belumlah menunjukan peningkatan
yang
signifikan,
permasalahan
degradasi budaya hukum di lingkunan
masyarakat
masih
mengemuka
sampai saat ini. Gejala ini ditandai
dengan meningkatnya apatisme
hukum maupun kepada struktur atau
kelembagaan hukum yang ada. Hal
ini tercermin dari peristiwa-peristiwa
nyata yang terjadi di masyarakat
hingga waktu belakangan ini.
“Oleh karena itu, sudah wakunya
diperlukan arah pembangunan hukum
yang jelas dengan memberi porsi yang
lebih besar kepada pembangunan
budaya hukum. Pembangunan hukum
tidak hanya melihat dari sisi peri
laku masyarakatnya, sisi nuraninya,
membangun kembali kualitas moralnya
seperti nilai-nilai kejujuran, pengen
dalian diri; rasa malu serta kepedulian
sebagai ranah moral”, ujar Audi Murfi
Di akhir sambutannya Sekre
taris BPHN menegaskan bahwa
Penyuluhan hukum dibebani tugas
moral untuk mewujudkan kesadaran
hukum masyarakat yang lebih baik,
sehingga setiap anggota masyarakat
menyadari dan menghayati hak dan
kewajibannya sebagai warga negara
dan mewujudkan budaya hukum
dalam sikap dan perilaku yang sadar,
patuh dan taat terhadap hukum serta
menghormati Hak Asasi Manusia dan
mendorong dan diarahkan menjadi
masyarakat yang cerdas hukum,
pungkasnya.(TO)
RAPAT EVALUASI KINERJA BPHN 2017
Jakarta-BPHN ,
Dalam
rangka melakukan evaluasi kinerja
Program Pembinaan Hukum Nasional
Tahun 2017 dan persiapan kinerja
tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum
Nasional mengadakan rapat evaluasi
bertempat di Wisma Pengayoman,
Puncak, Kamis-Jumat (14-15 Desember
2017). Acara dibuka oleh Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr.
Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum.
Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan
ini adalah untuk melakukan evaluasi
kinerja yang telah dilaksanakan dalam
satu tahun.
Pada rapat evaluasi tersebut,
Bapak AUdy Murfi MZ, S.H., M.H,
Sekretaris BPHN menyampaikan pagu
dan realisasi anggaran 2017 dari
Sekretariat dan setiap Pusat BPHN
yang kemudian ditanggapi oleh
masing-masing pusat. Sedangkan
untuk persiapan kinerja tahun 2018,
Bapak Audy menyampaikan postur
anggaran 2018.
“Dibandingkan dengan tahun
2017, anggaran BPHN tahun 2018,
anggaran BPHN tahun 2018mengalami
kenaikan oleh karena itu perlu adanya
strategi untuk mencapai target kinerja
dan meningkatkan realisasi anggaran
di tahun 2018”, papar Audy.
Lebih lanjut Bapak Audy
menyampaikan bahwa perlu untuk
meningkatkan rencana kerja dan
rencana penarikan anggaran yang
telah disusun karena kedua dokumen
tersebut menjadi dasar pantauan dari
Setjen , Ditjen Perbendaharaan, Ditjen
Anggaran dan Bappenas. Oleh karenya
perlu disiplin dalam menyampaikan
laporan kinerja dan anggaran secara
berkala.
Rapat evaluasi yang dihadiri
kurang lebih tujuh puluh (70)
pejabat struktural di lingkungan
BPHN
dilanjutkan
dengan
kegiatan outbound pada hari jumat.
(humas)