Selangkah Lagi, BPHN Bakal Raih Predikat WBBM dari Kemenpan-RB

BPHN.GO.ID – Jakarta.  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi satu-satunya Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dinyatakan lolos dan berhasil melaju ke tahap terakhir dalam rangkaian pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui pengumuman Nomor: B/09/PW.03/2022, menyatakan setiap unit kerja yang lulus masih harus menghadapi tahap desk evaluasi sebelum diberikan anugerah WBK/WBBM.

Menghadapi desk evaluasi pernah dilalui sebelumnya, sewaktu BPHN mencanangkan diri sebagai Satuan Kerja (Satker) berpredikat menuju WBK tahun 2020 dan mendapat anugerah WBK di tahun yang sama. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mempersiapkan diri, baik yang berkaitan dengan administrasi hingga kesiapan hal-hal yang bersifat teknis. Pada tahun ini, BPHN menunjukkan keseriusan dalam membangun ZI menuju WBBM dengan mengusung tujuh inovasi unggulan berbasis teknologi informasi. 

Sejumlah aplikasi tersebut diharapkan akan mendapat penilaian positif dari tim desk evaluasi Kemenpan-RB dan bukan semata-mata hanya sekadar untuk mendapatkan predikat WBBM melainkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi BPHN. 

Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Widodo Ekatjahjana, dalam kesempatan sebelumnya, menyatakan reformasi birokrasi di BPHN tidak semata-mata fokus kepada enam area perubahan yang bermuara pada pelayanan publik, melainkan juga ikut memberikan dampak perbaikan kinerja BPHN dalam memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). “Inovasi yang dilakukan juga membuktikan BPHN sudah bergerak dari paradigma business as usual menjadi out of the box,” kata Kepala BPHN awal Juni kemarin.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2022 mengusulkan 523 Satker untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, baik dari Unit Utama, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Khusus Satker berpredikat menuju WBBM, terdapat 90 satuan kerja yang diusulkan. 

Untuk menghadapi tim desk evaluasi ini, Sekretaris BPHN Audy Murfi MZ, secara terpisah mengatakan, tim Pembangunan ZI BPHN akan melakukan penguatan dan persiapan dengan melibatkan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi melalui gelaran sosialisasi dan simulasi penilaian.

“Meskipun tinggal selangkah lagi meraih predikat WBBM, BPHN tidak cepat berpuas diri dan mempersiapkan diri untuk tahapan penilaian pada desk evaluasi sebaik mungkin. Ayo kita rapatkan barisan, BPHN H.E.B.A.T!,” tutup Audy.

Share this Post