Pembentukan suatu Undang-Undang merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah kebijakan negara yang berlaku secara menyeluruh dalam teritorialitas Indonesia, suatu Undang-Undang harus memiliki suatu argumentasi baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis agar suatu materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang adalah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang harus menyertakan Naskah Akademik sebagai dasar argumentasi permasalahan/kebutuhan hukum masyarakat secara empiris dan solusi pengaturannya yang akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang menyadari perlunya keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap rencana pengaturan yang akan dimuat dalam Naskah Akademik sehingga mendapatkan gambaran secara empiris dari masyarakat pada proses awal rencana pengaturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Kami mengharapkan keterlibatan masyarakat secara pro aktif untuk memberikan masukan/tanggapan yang relevan terhadap Naskah Akademik yang dilakukan penyusunannya, dengan demikian NA RUU yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.