Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Kamis, 06 Agust 2020

Kepala BPHN Dorong JFT Penyuluh Hukum Semakin Inovatif, Responsif, dan Mengikuti Era Digital

Selasa , 07 Juli 2020

Bphn.go.id - Bertempat di Bogor, Siang ini (7/7) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N membuka Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sidang Pleno ini bertujuan agar BPHN sebagai instansi pembina penyuluh hukum dapat mengukur sudah sejauh mana implementasi SKP dari JFT Penyuluh Hukum dan sampai mana harus di evaluasi.


Hadir bersama dengan Kepala BPHN dalam giat ini diantaranya beberapa narasumber, yaitu Direktur Penilaian Jabatan dari Badan Kepegawaian Negara, Bapak Aidu Tauhid, S.E., M.Si, Sekretaris BPHN, dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Adapun peserta sidang pleno ini terdiri dari Tim Penilai Wilayah Kerja I sampai Wilayah Kerja VI yang siap akan menilai seluruh JFT Penyuluh Hukum yang saat ini berjumlah kurang lebih 421 yang tersebar diseluruh wilayah. 

Prof. Benny Riyanto membuka pembahasan tentang angka kredit penyuluh hukum, “Penyuluh hukum memiliki peran sekaligus posisi sentral terutama saat negara mengalami krisis, untuk itu dibutuhkan kiprah Dharma Bakti untuk meringankan beban negara dalam menyampaikan pesan ke masyarakat. Contohnya “new normal” itu apa, prasyaratnya apa saja, akan berjalan bagaimana, informasi-informasi ini harus dapat sampai ke masyarakat, dan itu disebarkan oleh tenaga Penyuluh Hukum.”

“PR untuk semua Penyuluh Hukum ialah membuat inovasi dalam penyampaian informasi-informasi layanan publik yang cepat, responsif, dan mumpuni. Kemajuan teknologi harusnya bisa membuat konsep aplikasi yang sederhana agar mudah dimanfaatkan oleh masyarakat.” Lanjut Prof.Benny.

Harapan besar kita tentunya, Angka kredit diharapkan bukan hanya untuk menaikkan tunjangan jabatan namun juga disertai kualitas performa Tenaga Penyuluh Hukum, “saya tetap akan menerapkan reward and punishment, karena kita mencari kualitas bukan kuantitas. Harus ada persyaratan untuk naik jenjang perlu ada indikator Inovasi tiap jenjang, tidak hanya hitungan angka kredit.” Menutup pembukaan Sidang Pleno Angka Kredit JFT Penyuluh Hukum.