Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Senin, 30 Mar 2020

BPHN Bentuk Task Force Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Kamis , 19 Mar 2020

Jakarta, BPHN.go.idBadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengambil langkah responsif mengantisipasi penyebaran dan penularan Corona Virus Disease atau Covid-19 dengan membentuk Satuan Tugas atau Task Force Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan BPHN. Tim ini terdiri dari unsur Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya, Pimti Pratama, Pejabat Pengawas dan Administrator hingga Jabatan Fungsional Dokter dan Perawat di lingkungan BPHN.

Kepala BPHN Prof R Benny Riyanto menjelaskan, Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bertugas melakukan sosialiasasi, pengawasan, dan advokasi kepada pegawai, tim pengamanan dalam (Pamdal), hingga supporting (office boy/girl dan PPNPM) sebagai upaya preventif dan represif berkaitan dengan virus Corona. Bila ditemukan pegawai yang tertular virus ini, Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 akan cepat tanggap melakukan penanganan sampai yang bersangkutan tertangani oleh pihak Rumah Sakit (RS).

“Kami para pimpinan menginisiasi pembentukan tim ini. Jadi nanti di tim ini ada call center yang akan dikendalikan bagian Humas yang berjalan 24 jam. Untuk dokter dan perawat bertugas menghubungi RS Rujukan bilamana terjadi suatu kejadian lalu bagian Umum dan Rumah Tangga menyediakan mobil ambulance agar ini bisa sebagai unit reaksi cepat,” kata Kepala BPHN.

Kepala BPHN menghimbau agar pegawai termasuk yang melakukan kerja dari rumah (work from home) lebih proaktif melaporkan kondisi badan kepada atasan langsung agar dapat dilakukan penagangan lebih dini. Selain itu, terhadap keluarga atau tetangga sekitar rumah yang diketahui tertular virus Corona, agar juga dilaporkan sehingga dokter dan perawat di klinik BPHN lebih intens melakukan pengawasan kepada pegawai tersebut. Begitu juga para atasan agar lebih memperhatikan kondisi jajaran di bawahnya. Kepala BPHN ingin agar seluruh pihak saling aktif melaporkan dan berkomunikasi di samping mengenai tugas dan fungsinya sebagai ASN.

“Selanjutnya akan dibuat SOP Pengawasan dan Pemantauan Kesehatan Pegawai, sehingga jika ada pegawai yang menunjukkan gejala maka langkah penanganannya jelas mulai dari rumah sakit yang akan dijadikan rujukan konsultasi hingga dukungan sarana dan prasarana seperti mobil ambulance,” pungkas Kepala BPHN. (YYP/NNP)