Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Selasa, 18 Feb 2020

Kepala BPHN Pimpin Coffe Morning Dan Penandatanganan Pakta Integritas

Kamis , 13 Feb 2020

Menjadi rutinitas setiap satu bulan sekali Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Benny Riyanto memimpin kegiatan Coffe Morning bersama seluruh Pejabat Struktural di lingkungan BPHN. Kamis (13/2), bertempat di Ruang Rapat Moechtar, coffe morning kali ini dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rencana kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Bphn dan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas.

Dalam arahannya Kepala BPHN kembali mengingatkan “Seluruh pegawai harus menguasai ruang lingkup masing-masing pusat, jangan sampai melebihi kewenangan. Hal yang penting terkait kewenangan instusi harus di diskusikan terlebih dahulu, yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat harus ada kontrol dan adanya mekanisme pengawasan. Bagaimanapun kita harus bangga dengan kewenangan institusi kita dan harus mampu menjaga kewenangan institusi, bisa membawa institusi maju ke depan, dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu ini hal yang tidak mudah harus butuh kekompakan dan keseriusan” Pesan Kepala BPHN.

Dalam arahannya Kepala BPHN juga menyampaikan untuk perlunya di masing-masing pusat memiliki program inovatif yang layak di unggulkan. Kepala BPHN berharap dapat terciptanya program inovatif yang sangat menunjang tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan HAM yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kegiatan coffe morning ini sebagai salah satu sarana masing-masing pusat dapat mempresentasikan konsep inovasi baru. Disampaikan dari Pusat Analisa Evaluasi, inovasi yang dilakukan di tahun 2020 antara lain  Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum, Penyusunan SOP Tindaklanjut Rekomendasi Hasil AE, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional dan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum. Dari Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disampaikan inovasi yang dimiliki antara lain Kolaborasi Kegiatan Pusdok (Monev) Dengan Kegiatan Kanwil (Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi), Pengembangan Jdihn Melalui Skema Techinal Assistance Dari KOICA dan Kolaborasi Pengembangan Aplikasi Jdihn Melalui Tim Teknis. Sementara dari Sekretariat inovasi yang disampaikan terkait inovasi penerapan  IT yaitu Aplikasi Partisipasiku, Aplikasi Web Server Dan Mail Server Bphn, Aplikasi Pengaduan Online, Aplikasi Box.Bphn.Go.Id / Nextcloud Bphn serta Aplikasi Pelaporan Data  Dan Informasi.