Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Selasa, 15 Okt 2019

Diskusi Terbatas Tentang RUU KUHP Bersama Kepala BPHN dan Prof. Muladi

Selasa , 08 Okt 2019

Selasa (8/10) bertempat di Wisma Elang Laut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Benny Riyanto hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Terbatas tentang Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Diskusi ini diselenggarakan oleh Dinas Hukum Angkatan Laut bersama Ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH UNDIP). Turut hadir sebagai narasumber Prof. Muladi salah satu tokoh yang tergabung dalam tim penyusun RUU KUHP sekaligus mantan Menteri Kehakiman atau yang kini disebut Menteri Hukum dan HAM.

Prof Muladi menyatakan bahwa, KUHP saat ini merupakan produk kolonial belanda, dimana Undang-Undang itu sudah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918, dan saat ini dianggap sudah tidak relevan. Kita mulai berubah dengan filosofi yang baru sesuai Pancasila, UUD 1945, dan asas-asas HAM. RUU KUHP sudah melewati kajian akademik selama 40 tahun, selama kurun waktu itu DPR dan Pemerintah juga sudah mendiskusikan materi-materi revisi RKUHP, naskah akademiknya pun lengkap.

“ Rancangan KUHP saat ini merupakan rekodifikasi total bukan amandemen, bukan revisi, tapi rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial belanda. Dari 326 pasal di dalam RKUHP tinggal 11 pasal yang masih menjadi perdebatan, saat ini sedang disepakati mana yang perlu diubah atau dipertahankan ," Kata Prof. Muladi.

Sementara itu Kepala BPHN Prof. Benny dalam paparannya menyampaikan tentang napak tilas perjalanan naskah RUU KUHP, dimana Penyusunan konsep RUU KUHP sendiri sudah dimulai sejak Maret 1981.  RUU KUHP disusun oleh dua tim, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan yang kemudian dileburkan ke dalam satu tim yang dipimpin oleh Prof. Sudarto, S.H. dilanjutkan Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal tahun 1988) dan terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. tahun 1987-1993. Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU. Pada 13 Maret 1993 tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H.

Dijelaskan Prof. Benny RUU KUHP dalam visi dan arah pembangunan pembangunan jangka panjang Tahun 2005 -2025 yaitu pembaruan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan institusi /lembaga hukum yang ada, peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya, peningkatan sarana prasarana hukum yang memadai.

“Pembaruan peraturan perundang-undangan terus menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundang-undangan kolonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan bangsa Indonesia,” Jelas Prof. Benny.