Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Selasa, 15 Okt 2019

Kepala BPHN Hadiri Konferensi Internasional Hukum Acara Perdata

Senin , 07 Okt 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Benny Riyanto mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam Kegiatan Konferensi Internasional Hukum Acara Perdata dengan tema “Literasi Hukum Acara Perdata Indonesia dan Beberapa Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Akademisi dan Praktisi Hukum”. Kegiatan ini dilaksanakan Senin (7/10) bertempat di Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Konferensi ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan merumuskan langkah konkrit dalam rangka pemberian rekomendasi terkait perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia dan beberapa negara.

Disampaikan oleh Prof. Benny dalam paparannya bahwa Meskipun kita sudah 74 tahun merdeka, namun hingga saat ini sistem hukum nasional masih belum sepenuhnya terwujud karena kondisi substansi hukum (peraturan perundang-undangan) di Indonesia masih diwarnai oleh peraturan perundang-undangan kolonial, yang sesungguhnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu Hukum Acara Perdata seperti, Herzienne Indonesisch Reglement ( HIR ) – S. 1941 No. 44 untuk Jawa – Madura, Rechtsreglement Buitengeweten (RBg) – S. 1927 No. 277 untuk luar Jawa – Madura, dan Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)/BRv.

Perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku serta mampu memperkuat Sistem Peradilan Perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.

Terkait dengan upaya pembaharuan Hukum Acara Perdata (HAPER) melalui penyusunan RUU HAPER maka secara filosofis, sosiologis, yuridis, perlu diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, sesuai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta mampu melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban subyek hukum.

“ Pembaharuan HAPER merupakan salah satu bagian dari pembangunan hukum. Perencanaan Pembangunan hukum merupakan proses awal dari suatu manajemen pembangunan hukum. Perencanaan yang baik menjadi persyaratan penting untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan hukum” Jelas Prof. Benny

Upaya untuk melakukan pembaharuan HAPER ini perlu mempertimbangkan dan mengakomodir teknologi informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif5. Pengertian populernya adalah pembangunan di bidang teknologi informasi.

Terkait pembangunan industri 4.0 dan society 5.0 ini maka menunjukkan mendesaknya RUU HAPER untuk segera dilahirkan karena substansi RUU tersebut sudah mengatur beberapa norma yang mengakomodir penggunaan teknologi informasi, antara lain diakomodirnya konsep “E-Court”, dan konsep “kearifan lokal” dalam perdamaian.