Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Senin, 16 Sept 2019

Kuliah Umum Kepala BPHN di Universitas Borneo Tarakan

Selasa , 30 April 2019

Tarakan, BPHN.go.id – Kuliah Umum Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof R. Benny Riyanto di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Selasa (30/4) bertajuk “Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional” (Grand Design Pembangunan Hukum Nasional) dipancarluaskan melalui sambungan telekonferensi ke-42 Fakultas Hukum di Indonesia.

Dalam paparannya, Prof R Benny mengatakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pembangunan hukum tidak identik dengan pembangunan peraturan perundangan-undangan. Apabila dilihat dari aspek norma hukum, norma hukum merupakan aspek subtansial hukum. Di samping substansi hukum terdapat struktur,  kultur hukum, dan sarana dan prasarana hukum.

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan nasional. Dalam artian bahwa arah pembangunan hukum yang bertitik tolak pada Pancasila dan UUD Tahun 1945 dibutuhkan penyelarasan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kebutuhan serta perkembangan masyarakat,” kata Prof R Benny dihadapan ratusan mahasiswa di kampus UBT siang hari ini.

Kebijakan pembangunan hukum ke depan, lanjut Prof R. Benny, sebagaimana mengutip pendapat Prof Jimly Assiddiqie, bahwa pembangunan hukum perlu dipandang sebagai sebuah sistem yang lebih komprehensif melalui Grand Design, meliputi pembangunan materi hukum (rules), pembangunan kelembagaan (institution), pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat (culture), pembangunan dokumentasi dan informasi (documentation and information), transformasi kepemimpinan (transformational leadership), dan penegakan hukum (law enforcement).

“Pembangunan hukum kedepan mesti memiliki perhatian khusus terhadap beberapa aspek, diantaranya hukum tidak tertulis, ratifikasi konvensi/ perjanjian internasional, yurisprudensi, putusan hakim/pengadilan,” kata Prof R Benny.

Untuk diketahui, kuliah umum setengah hari yang diinisiasi FH UBT selain dipancarluaskan ke-42 Fakultas Hukum se- Indonesia, diikuti ratusan mahasiswa/I serta turut dihadiri oleh Kepala Lapas Kelas II A Tarakan, RB Danang dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Perdemuan Sebayang serta beberapa jajaran Dekanat FH UBT seperti Dekan FH UBT, Dr. Yahya Ahmad Zein, Wakil Dekan FH UBT, Sapriani serta beberapa dosen FH UBT. (NNP/YAY)

image host image host image host image host image host image host image host