Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia






Mail BPHN
Selasa, 19 Mar 2019

BPHN dan Kanwil Kemenkumham Riau Gelar Bimtek JDIH

Kamis , 28 Feb 2019

Pekanbaru, BPHN.go.id – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kamis (28/2) di Ballroom Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto didaulat menjadi narasumber utama.

Prof R. Benny, dalam paparannya terkait Kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional menjelaskan tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDHIN), yaitu menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat di akses secara cepat dan mudah.

“Selain itu juga, untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” kata Prof R. Benny.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Muhammad Diah mengatakan, dengan adanya JDIH yang terintegrasi akan menjamin tersedianya dokumen dan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Umum.

“Mengingat era Globalisasi saat ini, mari kita anggata JDIH baik pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, maupun Biro Hukum Pemerintah Daerah bersama-sama mensinergikan segala potensi yang ada untuk mengitegrasikan semua produk hukum yang tersimpan dalam database di masing-masing jaringan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di integrasikan dengan website pusat JDIH,” kata Diah.

Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Erfan selaku Ketua Panita, mengatakan Bimbingan Teknis JDIH ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya sebagai bentuk kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan BPHN untuk meningkatkan sinergitas, integrasi serta koordinasi antara seluruh JDIH baik yang ada di Kantor Wilayah maupun di Pemerintah Daerah seluruh Riau. (Teks/Foto:Humas Kanwil Riau, Diolah)