HASIL PENCARIAN BERDASARKAN :
BENTUK PERATURAN "Undang undang Darurat (UUDRT)"
| No | Jenis | No. Peraturan | Judul/Subjek | Download Full Text | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 1/1950 | PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961
|
|
| 2 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 2/1950 | PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH |
Mencabut UUDRT No. 1 Tahun 1949 Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 2 Tahun 1950 |
|
| 3 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 3/1950 | PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 23 Tahun 1952 |
|
| 4 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 4/1950 | PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 12 Tahun 1953 |
|
| 5 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 5/1950 | PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950") |
Dicabut dengan UUDRT No. 27 Tahun 1950 Dicabut dengan UUDRT No. 10 Tahun 1951 |
|
| 6 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 6/1950 | PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA |
Dicabut dengan UUDRT No. 33 Tahun 1950 |
|
| 7 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 7/1950 | PERGURUAN TINGGI |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961 Dicabut dengan UU No. 22 Tahun 1961 |
|
| 8 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 8/1950 | MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582) |
||
| 9 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 9/1950 | PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBAN (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295) |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 31 Tahun 1953 |
|
| 10 | Undang undang Darurat (UUDRT) | 10/1950 | PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT |
Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961 |
Mail BPHN