PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH

Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961 

PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH

 Mencabut UUDRT  No. 1 Tahun 1949

Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 2 Tahun 1950

PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950

 Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 23 Tahun 1952

PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

 Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 12 Tahun 1953

PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950")

Dicabut dengan UUDRT No. 27 Tahun 1950

Dicabut dengan UUDRT No. 10 Tahun 1951

PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA

 Dicabut dengan UUDRT No. 33 Tahun 1950

PERGURUAN TINGGI

Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961

Dicabut dengan UU No. 22 Tahun 1961

MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582)

PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBAN (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)

 Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 31 Tahun 1953

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

 Ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 1 Tahun 1961