Pengkajian Hukum

PENGUMUMAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI INPASSING JFT PENYULUH HUKUM

Pengkajian Hukum

Tahun :

2002 25 2003 18 2004 17 2005 21 2006 22 2007 16 2008 7 2009 13 2010 7 2011 21 2012 9 2013 8 2014 5 2015 8

No	Judul	Tahun
1	KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PENGEMBANGAN HUKUM LAUT DI INDONESIA KETUA : ARIS SWANTORO, SH., CN,MKn :	2015
2	PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LAUT KETUA : DR HADI SUPRATIKTA :	2015
3	PENEGAKAN PEMBERANTASAN MAFIA IMPOR PANGAN KETUA : PROF.DR.RINA OKTAVIANI :	2015
4	PENERAPAN SISTEM PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM PROYEK PEMBANGUNAN ENERGI LISTRIK KETUA : : PROF. DR. IBR SUPANCA, SH., MH SEKRETARIS : : TYAS DIAN ANGGRAENI, SH., MH	2015
5	PARTISIPASI AKTIF PUBLIK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KETUA : : GANJAR LAKSAMANA SEKRETARIS : : SRI MULYANI	2015
6	MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KETUA : : DR. H. ABDURAHMAN, SH., MH SEKRETARIS : : MELOK KARYADI, SH	2015
7	TINJAUAN TERHADAP EFISIENSI PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA KETUA : : DR.WASIS SUSETYO SEKRETARIS : : APRI LISTIYANTO, SH	2015
8	IMPLEMENTASI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN SEKRETARIS: : DR.HARSANTO MURSADI, SH., M.SI	2015
9	Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah Ketua : Prof.Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.	2014
10	Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan/Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat Ketua : NOVRI SUSAN, Ph. D Sekretaris : Yul Ernis, S.H., M.H.	2014
11	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ketua : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. Sekretaris : Jamilus, S.H., M.H.	2014
12	ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM Ketua : Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, M.H.	2014
13	MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN Ketua : Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H. Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.	2014
14	PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H, M.H. Sekretaris : Widya Oesman, S.H.,M.H.	2013
15	PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK Ketua : Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H. Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.	2013
16	KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Ketua : Rooseno, S.H., M.Hum. Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.	2013
17	LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA Ketua : DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H. Sekretaris : Idayu Nurilmi, S.H.	2013
18	LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.	2013
19	PELUANG PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LUAR Ketua : Herlambang Perdana Wiratraman Sekretaris : Supriyatno	2013
20	PERILAKU KORUPTIF PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN Ketua : Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A. Sekretaris : Saud Halomoan, S.H., M.H.	2013
21	PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DALAM BERLALU LINTAS Ketua : DR. Eko Soponyono, SH.,MH Sekretaris : Muhar Junef, S.H.,M.H	2013
22	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT Ketua : Dr. Darwi Ginting, S.H., M.H. Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.	2012
23	PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MENDORONG PENINGKATAN PRODUK NASIONAL DI DALAM NEGERI PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS Ketua : Dr. Agus Brotosusilo, S.H. Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.	2012
24	SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Ketua : Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M. Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.	2012
25	BADAN HUKUM (RECHTSPERSON) DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA Ketua : Ratnawati, S.H. Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.	2012
26	PERLINDUNGAN TKI PADA MASA PRA PENEMPATAN, SELAMA PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN Ketua : Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum. Sekretaris : Widya Oesman, S.H., M.H.	2012
27	KETENTUAN PIDANA DALAM PENERAPAN BIO TEKNOLOGI KESEHATAN Ketua : Dr. Mudzakir Sekretaris : Rachmat Trijono, S.H., M.H.	2012
28	PENGELOLAAN TANAH NEGARA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT Ketua : Dr. Nia Kurniawati, S.H., M.H. Sekretaris : Ismail. S.H., M.H.	2012
29	ASPEK HUKUM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Ketua : Dr. Adhi Santika, S.H., M.H. Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.	2012
30	TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGERAH TENAGA KERJA (PPTKIS) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA Ketua : Basani Situmorang Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.	2012
31	PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN Ketua : Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.	2011
32	MEKANISME PENARIKAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Ketua : Freddy Haris, S.H., LL.M. Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.	2011
33	FORMAT KEPOLISIAN RI DI MASA DEPAN (PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA) Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H. Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.	2011
34	PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN Ketua : Marsma TNI DR. Achmad Dirwan, M.Sc. Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.	2011
35	KEDUDUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Ketua : Abdul Wahid Masru, S.H., M.H. Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.	2011
36	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Ketua : Dr. Hadi Supratikta Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti	2011
37	PEMBENTUKAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M. Sekretaris : Wiwiek S.Sos	2011
38	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Ketua : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., LL.M Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.	2011
39	HUBUNGAN KOORDINASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Ketua : Fachrudin, S.H., M.H. Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.	2011
40	PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT (EFEKTIVITAS UU NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT) Ketua : Prof. Dr. Jaih Mubarok Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.	2011
41	PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua : Dr. Moh. Isnaini R, S.H., M.H. Sekretaris : Sri Hudiyati, S.H.	2011
42	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Ketua : Dr. Bambang Wibawarta Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.	2011
43	MEKANISME PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Ketua : Dr. Ahmad Ubbe, SH.,MH. Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.	2011
44	SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Ketua : Dr. Son Diamar Sekretaris : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.	2011
45	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN INFORMASI PRODUK HALAL Ketua : Tulus Abadi, S.H. Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.	2011
46	PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK KEPENTINGAN MILITER DAN SIPIL Ketua : Kol. Wahyu Wibowo, S.H. Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.	2011
47	PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI DAERAH PERBATASAN Ketua : Dr. Ridwan Tirto Sudarmo Sekretaris : Tyas Anggraeni, S.H., M.H.	2011
48	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN (ILEGAL LOGING) Ketua : Dr. Sadino, S.H., M.H. Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.	2011
49	HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN Ketua : Dr. Marius Widjajarta Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.	2011
50	PERKAWINAN BEDA AGAMA ( PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA) Ketua : Dr. Abdul Rozak A Sastra, MA Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.	2011
51	PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ketua : Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D. Sekretaris : Sri Hudyati, S.H.	2011
52	Pengkajian tentang Penerapan Asas Retroaktif	2010
53	Pengkajian Hukum tentang Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan	2010
54	Pengkajian Hukum tentang Keistimewaan daerah di Indonesia	2010
55	Pengkajian Hukum Tentang Etika Penyelenggara Negara	2010
56	Pengkajian Hukum tentang Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw	2010
57	Pengkajian Hukum tentang Peradilan Militer	2010
58	Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Produk Perundang-undangan Di Luar Hirarki (UU No.10 Tahun 2004)	2010
59	Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan Dalam Penggunaan Teknologi Informasi	2009
60	PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERBEDAHARAAN NEGARA KETUA : DR. Zulkarnain Sitompul, SH. :	2009
61	Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah	2009
62	Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah KETUA : DR. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU :	2009
63	Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi KETUA : Dr. Inosentius Samsul, SH, M.H. :	2009
64	Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. KETUA : Noor M Aziz, SH,MH,MM :	2009
65	Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang KETUA : Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA :	2009
66	Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2009
67	Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945	2009
68	Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Ratifikasi Konvensi mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman Dalam WTO KETUA : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH :	2009
69	Pengkajian Hukum Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menunjang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.	2009
70	Pengkajian Hukum Tentang Tumbuhnya Aliran/ Paham Keagamaan Yang Menyimpang Dalam Konteks Negara Hukum Yang Demokratis	2009
71	Pengkajian Hukum Tentang Kejahatan Perpajakan	2009
72	ASPEK-ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR DENGAN POLA BOT (BUILD, OPERATE AND TRANSFER) KETUA : Prof. Dr. I.B.R Supancana, SH., MH. :	2008
73	Masalah Hukum Sistem Peradilan Pajak	2008
74	Benda-Benda Bergerak Yang Bernilai Tinggi Sebagai Agunan (Pesawat Terbang, Rig, Satelit)	2008
75	Masalah Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor	2008
76	Pasar Modal Syariah Di Hukum Ekonomi Indonesia	2008
77	Masalah Hukum Artbitrasi Online	2008
78	TanggungJawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance	2008
79	Pengaruh Sistem Hukum Negara-negara Maju Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia	2007
80	Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi	2007
81	Pemberian Suaka Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara	2007
82	Masalah hukum tentang konsekuensi Ratifikasi International	2007
83	*Konsekuensi Ratifikasi Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan**	2007
84	*Pelaksanaan Travel Warning* Dari Negara Luar Terhadap Perekonomian di Indonesia**	2007
85	Masalah Hukum Swastanisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia	2007
86	Politik Hukum Nasional Dalam Menunjang Pertahanan dan Keamanan Negara	2007
87	Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelenggaraan Pengawasan Atas Informasi Obat Berbasis Profesi	2007
88	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2007
89	Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951	2007
90	Pengkajian Hukum Tentang Tenaga Kerja Kontrak	2007
91	Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-negara ASEAN	2007
92	Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional Sebagai Aset Nasional	2007
93	Masalah Hukum Kegiatan Eksplorasi di ZEE	2007
94	Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2007
95	Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Aggaran Pada Instansi Pemerintah. Ketua : Dr. Andi Hamzah Leader : Dr. Andi Hamzah	2006
96	Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ketua : Arbiyoto, SH.,MA.,MH Leader : Arbiyoto, SH.,MA.,MH	2006
97	Perlindungan Pemerintah Terhadap Eksport Import di Bidang Pertanian Dalam Pelaksanaan Prinsip Non WTO. Ketua : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt Leader : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt	2006
98	Masalah Hukum Ketetapan-ketetapan MPR Pasca Berlakunya Undang-undang No.10 Tahun 2004 Ketua : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH Leader : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH	2006
99	Peranan TNI Dalam Pelaksanaan Keadaan Bahaya Menurut Undang-undang Dasar 1945 Ketua : H.M. Fachruddin, SH.,MH Leader : H.M. Fachruddin, SH.,MH	2006
100	Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Ketua : M. Fachruddin, SH.,MH Leader : M. Fachruddin, SH.,MH	2006
101	Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah Ketua : Sri Hariningsih, SH.,MH Leader : Sri Hariningsih, SH.,MH	2006
102	Penyalahgunaan Tehnologi Siber Dalam Penyebaran Gerakan Teroris. Ketua : Freddy Harris, SH., LL. m Leader : Freddy Harris, SH., LL. m	2006
103	Penerapan Obligasi Syariat Islam di Indonesia Ketua : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA Leader : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA	2006
104	Perlindungan Petani Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Pelaksanaan WTO Ketua : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH Leader : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH	2006
105	Kearifan lokal dan Hukum Adat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ketua : Dr. Jufrinal Rizal, SH Leader : Dr. Jufrinal Rizal, SH	2006
106	Reformasi Lembaga Peradilan Ketua : Mosgan Situmorang, SH.,MH Leader : Mosgan Situmorang, SH.,MH	2006
107	Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme Ketua Pelaksana : Dr. Mudzakir, SH.,MH Operational Leader : Dr. Mudzakir, SH.,MH	2006
108	Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Melalui Elektronik. Ketua : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU Leader : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU	2006
109	Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB Ketua : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH Leader : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH	2006
110	O P CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada pemberdayaan Perempuan. Ketua : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd. Leader : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd.	2006
111	Politik Hukum Nasional Pasca Amandemen 1945. Ketua : Suherman Toha, SH.,MH Leader : Suherman Toha, SH.,MH	2006
112	Sistem Rekruitmen PNS dan Reformasi Birokrasi Ketua : Sunarko, SH.,MH Leader : Sunarko, SH.,MH	2006
113	Penambangan Terbuka Dalam Kawasan Hutan Lindung Ketua : Suparno,S.H. Leader : Suparno,S.H.	2006
114	Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Ketua : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM. Leader : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM.	2006
115	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi Ketua : Prof. Dr.Uwiyono, SH Leader : Prof. Dr.Uwiyono, SH	2006
116	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Pemberian Alimentasi Pada Istri dan Anak Ketua : H.M. Yahya Harahap Leader : H.M. Yahya Harahap	2006
117	Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi	2005
118	Masalah Hukum Peraturan Desa	2005
119	Masalah Fungsiâ€“fungsi Pengawasan oleh DPR/DPD Terhadap Kinerja Pemerintah	2005
120	Sistem Pendidikan Hukum Yang Mendukung Timbulnya Budaya Hukum	2005
121	Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca Amandemen UUD 1945	2005
122	Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 Ketua : DR. Ernawati Munir, SH,MH :	2005
123	Perkembangan Delik dalam Perubahan Masyarakat	2005
124	Impeachment dalam Verivikasi Partai Politik Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H :	2005
125	Masalah Hukum dalam Verivikasi Partai Politik	2005
126	*Aspek Hukum Transfer Of Sentenced Persons* / Pengiriman orang-orang yang dihukum (Artikel 45 Konvensi Korupsi)**	2005
127	*Aspek Hukum Freezing, Seizure and Confiscation* /Pembekuan dan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi (Artikel 31 Konvensi Korupsi)**	2005
128	Pengaruh Globalisasi Hukum Dalam Proses Legislasi di Indonesia	2005
129	Pengembangan Perbankan di Indonesia	2005
130	Aspek Hukum Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan	2005
131	Aspek Hukum investasi di Indonesia	2005
132	Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan berdasarkan	2005
133	Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan	2005
134	Masalah hukum Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syari\'ah Nasional (Basyarnas)	2005
135	Alih Fungsi Tanah berdasarkan Tata Ruang Wilayah (KTRW) Dalam Perspektif Pola Kehidupan Petani	2005
136	Masalah Hukum Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara Ketua : Zaenal Arifin, S.H. :	2005
137	Aspek Hukum Pemailitan perusahaan Asuransi di Indonesia Ketua : Mosgan Situmorang, SH. MH :	2005
138	Masalah Hukum Perkembangan Ektradisi	2004
139	Masalah Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara	2004
140	Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan.	2004
141	Masalah Hukum Electronic Goverment	2004
142	Peranan Kejaksaaan Sebagai Pemohon Kepailitan untuk Kepentingan Umum	2004
143	Masalah Kerahasiaan Saksi Pelapor Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Money Laundering	2004
144	Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.	2004
145	Masalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung.	2004
146	Masalah Penegakan Hukum dan Kewibawaan Aparat Penegak Hukum	2004
147	Masalah Hukum Perkembangan Bursa Efek	2004
148	Masalah Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	2004
149	Masalah Hukum Pengembangan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Hukum Indonesia	2004
150	Masalah Perizinan Dalam Pengelolaaan Lingkungan Hidup.	2004
151	Masalah Hukum Rekruitmen dan Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim Agung.	2004
152	Masalah Hukum Peninjauan Kembali Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia	2004
153	Masalah Hukum Pelaksanaan Asuransi Berdasarkan Hukum Syariah Indonesia	2004
154	Masalah Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional	2004
155	Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	2003
156	Masalah Hukum Penerapan Fungsi Sosial Rumah sakit	2003
157	OECD (Convention On Combating Bribery of foreign Publik Officials International Businnes Transaction)	2003
158	Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitarse Di Indonesia	2003
159	Masalah Hukum Perijinan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2003
160	Praktek Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi	2003
161	Masalah Hukum Eksistensi Peradilan Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa	2003
162	Masalah Otoritas Jasa Keuangan	2003
163	Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan.	2003
164	Masalah Hukum Penanggulangan Tenaga Kerja Ilegal	2003
165	Masalah Hukum Penanaman Modal Asing	2003
166	Masalah Hukum Pertanggungjawaban Yayasan.	2003
167	Masalah Hukum Di Bidang Perdagangan Berdasarkan Hukum Islam	2003
168	Masalah Hukum Penegakan Hukum Di Laut	2003
169	Masalah Hukum Pertanggungjawaban Pers Dan Jurnalistik	2003
170	Asas-asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang.	2003
171	Masalah Hukum Pendidikan Nasional	2003
172	Masalah Hukum Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan	2003
173	Pekerja Seks Komersial di Indonesia	2002
174	Pembinaan dan Perawatan Kesehatan PNS	2002
175	Pembinaan dan Perawatan Kesehatan Tenaga Kerja	2002
176	Pinjaman Luar Negeri dalam rangka Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2002
177	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antar daerah dan antara daerah dan Pusat	2002
178	Masalah Hukum Kewajiban dan Tanggungjawab Perusahaan Perbankan Terhadap Nasabah	2002
179	Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia	2002
180	Masalah Hukum Rekruitmen Hakim Sehubungan dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Negara	2002
181	Masalah Hukum Sarana Tanggung Jawab Kurator dan Pengawas dalam Kepailitan	2002
182	Tindak terhadap Perempuan sebagai Pengaruh Struktur Sosial Masyarakat	2002
183	Pembuktian dalam Pencemaran Lingkungan	2002
184	Masalah Hukum Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	2002
185	Masalah Hukum Anti Dumping	2002
186	Masalah Hukum Penjaminan Badan dalam Perkara Pidana	2002
187	Masalah Hukum Penutupan Perkara demi Kepentingan Umum ( Deponir )	2002
188	Masalah Hukum Paralel Import	2002
189	Masalah Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Pengusutan Tindak Pidana	2002
190	Masalah Hukum Pelaksanaan Peradilan HAM di Indonesia	2002
191	Masalah Hukum Penerapan Asas Retro-Active dalam Pelaksanaan Peradilan HAM	2002
192	Masalah Hukum Tanggung Jawab Perdata atas Pelaksanaan Pemerintahan	2002
193	Masalah Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	2002
194	Masalah Perlindungan atas Korban Kekerasan Politik	2002
195	Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	2002
196	Masalah Hukum tentang Pengawasan terhadap DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya	2002
197	Masalah Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	2002

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun :