Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 merupakan kajian awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional sepuluh tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi arah pembangunan hukum yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional ini selain memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan hukum nasional, juga memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum yang menjelaskan berbagai permasalahannya.  Terkait dengan pembanguan hukum, RPJPN 2005-2025 telah menyebutkan bahwa pembangunan hukum dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari materi hukum, struktur hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian, dalam rangka proyeksi pembangunan hukum sepuluh tahun ke depan, maka persoalan sistem informasi dan komunikasi hukum, juga menjadi pokok bahasan dokumen ini..

Merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum nasional yang akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya..

Merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum nasional yang akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya..

Merupakan salah satu acuan bagi arah pembangunan hukum untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam DPHN tergambar visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum nasional yang akan menjadi proyeksi kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.