Page 43 - Warta BPHN edisi XXIII

Basic HTML Version

43
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018
INDONESIA DANWTO
Oleh: YERRICO KASWORO, S.H., M.H.
World
TradeOrganization(WTO)
merupakan Organisasi perdagangan
dunia bermarkas di Jenewa, Swiss.
WTO sendiri merupakan sebuah
organisasi pengganti GATT sejak
Tanggal 1 Januari 1995. WTO
merupakan satu-satunya organisasi
internasional
yang
mengatur
perdagangan internasional, berjalan
berdasarkan serangkaian perjanjian
yang dinegosiasikan dan disepakati
oleh sejumlah besar negara di dunia
dan diratifikasi melalui parlemen.
Tujuan dari perjanjian-perjanjian
WTO adalah untuk membantu
produsen barang dan jasa, eksportir
dan importir dalam melakukan
kegiatannya.
Indonesia merupakan salah
satu Negara yang tergabung di dalam
WTO, keputusan ini diambil salah
satunya guna mendukung proses
eksport import
yang begitu ramai di
Indonesia yang pastinya diharapkan
berdampak baik bagi produsen
maupun
distributor
Indonesia.
Namun sayangnya beberapa kali
Indonesia mengalami masalah yang
tidak kecil karena keterlibatannya
di WTO. Salah satu kejadian yang
menjadi perbincangan hangat adalah
terkait dengan Kasus DS477/DS488
dimana Indonesia digugat oleh
Amerika Serikat dan Selandia Baru.
Kejadian ini bermula ketika
pemerintah menerapkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 86
Tahun 2013 tentang Rekomendasi
Impor Produk Hortikultura (RIPH).
Di dalam ketentuan itu, terdapat
beberapa
kebijakan
baru,
di
antaranya pemerintah membatasi
periode permohonan dan masa
berlaku persetujuan impor produk
hortikultura dua kali dalam setahun
hingga pelarangan impor produk
hortikultura pada masa panen.
Disamping itu, pemerintah Indonesia
juga menerbitkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013
yang mempertegas bahwa realisasi
impor hortikultura minimal 80
persen, ada pembatasan mengenai
distribusi produk hortikultura impor,
dan menggunakan referensi harga
cabai dan bawang merah untuk
konsumsi.
2 Peraturan Menteri tersebut
memicu Amerika Serikat dan
Selandia Baru untuk menuntut
Indonesia melalui WTO. Bergulirnya
kasus tersebut sampai pada ditahap
banding dimana Indonesia menerima
kekalahan pahit atas hasil tersebut
dan
mengharuskan
Indonesia
untuk merevisi beberapa Peraturan
Perundang-undangan
yang
dimilikinya. Hasil sidang di Jenewa
menghasilkan keputusan bahwa ada
18
Measure
yang harus disesuaikan
.
9
measures
terkait impor produk
hortikultura dan 8
measures
terkait
impor hewan dan produk hewan yang
harus diubah, 1-17 adalah terkait
permen-permen yang sudah diubah,
sementara
measure
ke-18 (
measure
terkait “Kecukupan produksi dalam
negeri untuk memenuhi permintaan
domestik”) adalah untuk mengubah
4 UU.
Sampai saat ini Proses masih
berjalan, Kementerian Pertanian dan
kementerian Perdagangan terus
berkoordinasi di bawah arahan
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian atas kasus DS 477
dan DS 478 tersebut. Yang menjadi
pertanyaan sampai saat ini, dengan
tuntutan dari Pihak Amerika dan
Pihak Selandia Baru yang menuntut
Indonesia merevisi beberapa PUU
yang nyatanya berguna di lapangan
dan menguntungkan para petani
apakah harus dilakukan?. Dapat
menjadi satu pemikiran kembali
untuk bergabung dengan satu
organisasi internasional namun tetap
mengedepankan kepentingan rakyat.
Semoga keseimbangan itu akan
selalu tetap terpelihara di Indonesia.
Artikel
Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergabung
di dalam WTO, keputusan ini diambil salah satunya guna
mendukung proses eksport import yang begitu ramai di
Indonesia yang pastinya diharapkan berdampak baik bagi
produsen maupun distributor Indonesia.
"