Page 38 - Warta BPHN edisi XXIII

Basic HTML Version

38
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018
layanan informasi hukum yg update
dan dengan konsep perpustakaan
jaman now.
Sebagai
informasi, Perpus­
takaan Nasional RI terdiri dari 24
lantai operasional. Di lantai dasar
terdapat rak buku yang tingginya
mencapai lantai empat.  Lantai
dua terdapat pusat informasi,
pembuatan kartu anggota, dan loker
penitipan tas. Kartu anggota juga
berfungsi untuk peminjaman buku
langsung atau mengakses buku
lewat
online
.  Lantai 3 merupakan
zona
promosi
budaya
baca.
Pelayanan perpustakaan nasional
juga dilengkapi dengan layanan
inklusif yang didesain untuk melayani
penyandang disabilitas dari segi
sarana prasarana, koleksi, maupun
ruangan khusus bagi disabilitas tuna
netra. Ruang baca anak-anak juga
didesain menarik dengan penuh
warna dan juga tersedia ruang
khusus laktasi (menyusui).
Layanan Perpustakaan di Per­
pustakaan Nasional RI memiliki dua
sistem layanan Sistem Layanan
Tertutup  yaitu Pemustaka tidak
dapat mengakses koleksi langsung
dari rak dan koleksi tidak dapat
dipinjam
keluar
perpusakaan,
dan Sistem Layanan Terbuka yaitu
Pemustaka dapat mengakses koleksi
dari rak dan koleksi dapat dipinjam ke
luar perpustakaan.Fasilitas layanan
per­pustakaan merupakan perpaduan
layanan inklusif, diversifikasi layanan,
berbasis komunitas yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK). Fasilitas layanan Perpusnas
dilengkapi pusat data koleksi dengan
teknologi Tier3 dan 
telelift
 (sistem
transportasi buku secara otomatis),
ruang
pameran,
teater,
aula
berkapasitas 1.000 kursi, ruang
telekonferensi, dan ruang-ruang
diskusi yang dapat digunakan oleh
para komunitas literasi. ** (yayuk/
erna-berbagai sumber)
Masukan Berharga untuk Revisi
UU Kepailitan dan PKPU
Bangkok
-Thailand, BPHN.go.id
– Diskurus mengenai kepailitan dan
mekanisme Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) menjadi
isu
yang
hangat
dibicarakan
beberapa waktu belakangan. Ber­
bagai forum diskusi baik berskala
nasional
maupun
internasional,
berlomba untuk membedah isu-isu
krusial yag mengemuka untuk dicari
jalan keluarnya.
Salah satu forum bergengsi
yang membahas isu tersebut
adalah
International Conference
on Creditors’s/Debtors’ Rights and
Remedies
, yang digelar pada 15-16
Agustus 2018 di Bangkok - Thailand.
Acara yang diselenggarakan
Legal
Execution Department, Ministry of
Justice, Thailand
ini mengundang
puluhan Negara dari berbagai
belahan dunia termasuk Indonesia.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan Mahkamah
Agung turut serta dalam forum
tersebut.
Acara diawali
welcoming re­
marks
oleh Professor Wisit Wisitsora-
at,
Permanent Secretary of Ministry of
Justice, Thailand
dan Ms. Ruenvadee
Suwanmongkol,
Director-General,
Legal Execution Department, Ministry
of Justice, Thailand
. ACM Prajin
Juntong,
Deputy Prime Minister
and Minister of Justice, Thailand
membacakan pidato pembukaan
dan dilanjutkan
special remarks
dari M.L. Panadda Diskul,
Assistant
Minister to His Excellency the Prime
Minister
.
Topik yang diangkat di hari
pertama
adalah
Trustees
in
Bankruptcy: Concepts and Principles
of Assigning the Power of Controlling
the Estate to Private Professionals
from the International Perspective,
Its Trends and Challenges
yang
menghadirkan beberapa panelis
diantarnya Ms. Rosemary Winter-
Scott OBE,
Executive Director,
The International Association of
Insolvency Regulators
(IAIR), Mr.
Jos Uitdehaag,
Secretary, The
International Union of Judicial
Officers
(UIHJ), Mr. Michael Cheung,
Chief Insolvency Officer, Hong Kong
Official Receiver Office, Hong Kong
,
Mr. Yosuke Kanegae, Partner pada
Nagashima Ohno & Tsunematsu,
Japan
dan Associate Professor Wee
Meng Seng dari
Faculaty of Law,
National University of Singapore
.
Fokus utama dalam panel
diskusi di hari pertama pada
prinsipnya berusaha mengenalkan
konsep wali amanat swasta. Kepala