Page 21 - Warta BPHN edisi XXIII

Basic HTML Version

21
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018
membicarakan hal yang bersifat
sangat teknis. Nantinya, Dewan
Pers akan memberikan akses
memperolah informasi dari insan
pers, misalnya peliputan persidangan
yang sekaligus dapat menjadi bahan
saat memantau bagaimana OBH
dalam
memberikan
pelayanan
hukum pada masyarakat atau
kliennya. Sementara itu, Ombudsman
RI
nantinya
akan
melakukan
pengecekan standar pelayanan yang
diberikan OBH kepada masyarakat.
“Akan segera kami tindak lanjuti
secara teknis,” kata Kepala Bidang
Bantuan Hukum BPHN, C. Kristomo.
Kepala
Pusat
Penyuluhan
dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko
Pudjiraharjo, dalam kesempatan
yang sama menambahkan bahwa
syarat verifikasi dan akreditasi
sebagaimana Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan
Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum
dan Organisasi Bantuan Hukum,
terdiri atas sejumlah kriteria seperti
status badan hukum, memiliki kantor
atau secretariat tetap, pengurus,
program bantuan hukum, serta
memiliki advokat dan paralegal.
Dengan syarat seperti itu, diharapkan
kualitas OBH akan lebih terjamin.
“Kita berharap verifikasi tahun
ini ada peningkatan kualitas. Bicara
masalah ‘kualitas, setara bintang
lima’ dengan anggaran kaki lima,”
kata bapak Djoko. (RA/NNP)
Seputar Kegiatan PusANEV
Focus Group Discussion
(FGD)
Temuan Kelompok Kerja
Analisis dan Evaluasi Hukum
Terkait Ketenagalistrikan :
Dualisme Pengaturan Mengenai
IMB Harus Segera Diselesaikan
Jakarta ,
BPHN.go.idDualisme
pengaturan dalam pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan menjadi isu
krusial dalam kegiatan
Focus Group
Discussion
(FGD) Temuan Kelompok
Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Perizinan Mendirikan
Bangunan, BPHN, di Hotel Aryaduta,
Jakarta Pusat (25-26 Juli 2018). Hal
ini menimbulkan potensi disharmoni
kewenangan
dalam
pemberian
perizinan bangunan. Disharmoni
yang dimaksud dapat ditelaah
dalam Permendagri No. 32 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian
IMB dan Permen PUPR No. 05/
PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung sebagaimana
diubah dengan Permen PUPR No. 6
Tahun 2017. Menurut PPNo 36Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, kewenangan
Izin
Mendirikan
Bangungan
adalah
kewenangan
Menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan
umum. Namun demikian, oleh karena
pelaksanaan IMB dilaksanakan di
daerah, maka Kementerian Dalam
Negeri juga memiliki tanggung jawab
dalam mengawasi, membina dan
mengevaluasi kinerja pemerintahan
di daerah dalam kerangka otonomi
daerah termasuk dalam pengurusan
IMB. 
Urusan Izin Mendirikan Bangu­
nan merupakan urusan kon­kuren
yaitu urusan pemerintahan yang
dibagi antara pemerintahan pusat
dan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Irisan kewenangan
dalam
penyelenggaraan
IMB
berpotensi menimbulkan disharmoni
hukum dalam pelaksanannya, sebab
kedua Permen tersebut menjadi
pedoman penyelengaraan IMB bagi
Pemerintah Daerah yang masih
berlaku sampai sekarang.
FGD ini dihadiri oleh Ketua
Pokja, Udin Silalahi (FH UPH),
anggota Pokja yang terdiri dari
perwakilan dari Kemenko Bidang
Perekonomian, BKPM, Kementerian
Pekerjaan Umum & Perumahan
Rakyat (PUPR), Badan Penelitian
Hukum & HAM Kemenkumham,
Dinas Penanaman Modal & PTSP
Provinsi DKI Jakarta, Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia, Center
for Regulatory Research
,
dan Pusat
Perencanaan
Hukum
Nasional,
serta para analis hukum dari Pusat
Anevkumnas, BPHN.