Page 17 - Warta BPHN edisi XXIII

Basic HTML Version

17
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018
Berita cerdas hukum
MENKUMHAM RESMIKAN
14 DESA SADAR HUKUM DI BALI
Bal i ,
BPHN.go.id – Menteri
Hukum dan HAM RI, Yasonna H.
Laoly meresmikan 14 Desa Sadar
Hukum di Kabupaten Badung dan
Kabupaten Tabanan – Bali, Rabu
(8/8). Didampingi oleh Kepala Badan
Pembinaan Nasional (BPHN) Prof
Enny Nurbaningsih dan Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Hukum
dan
HAM
Bambang
Rantam
Sariwanto, menteri  menyerahkan
piagam, medali, dan prasati kepada
perwakilan desa terpilih.
“Saya ucapkan terima kasih
dan apresiasi yang tinggi kepada
GubernurBali beserta jajarannyayang
selama ini memberikan dukungan
serta fasilitas kepada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali
sehingga memudahkan pelaksanaan
tugas dan fungsinya,” kata Yasonna
dalam sambutannya.
Yasonna mengungkapkan rasa
bangga bertemu langsung dengan
Bupati Badung dan Bupati Taba­
nan, Camat serta Kepala Desa/
Lurah, lantaran berhasil mencapai
prestasi dalam memasyarakatkan
hukum di wilayahnya. Ia menyadari,
tidak mudah bagi sebuah desa
dalam mencapai predikat Desa/
Kelurahan Sadar Hukum karena
harus memenuhi sejumlah kriteria
dan syarat yang sangat ketat.
Terlebih untuk penilain tahun
ini, terdapat perbedaan dari segi
persyaratan dan indikator yang
lebih komprehensif sesuai dengan
perkembangan zaman. Merujuk
Surat Edaran (SE) Kepala BPHN
Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun
2017, diatur empat dimensi penilaian
antara lain dimensi akses informasi
hukum, dimenasi implementasi
hukum, dimensi akses keadilan, serta
dimenasi demokrasi dan regulasi.
“Peresmian
Desa/Kelurahan
Sadar Hukum yang telah diraih ini
diharapkan menjadi percontohan
bagi desa atau kelurahan yang lain.
Sementara, bagi Desa/kelurahan
yang telah ditetapkan diharapkan
dapat mempertahankan prestasi
karena setiap tahun akan dievaluasi
untuk diketahui sejauh mana
kriteria penetapan sebagai Desa
Sadar Hukum tetap terpenuhi,” kata
Yasonna.
Penetapan Desa Sadar Hukum
merupakan salah satu upaya dalam
rangka menguatkan keberadaan
Negara Indonesia sebagai negara
hukum sebagaimana ditegaskan
dalam perubahan UUD 1945.
Wujud negara hukum akan sangat
terlihat dari tingkat kepatuhan
terhadap hukum yang menjadi kunci
terciptanya kehidupan bernegara
yang aman, tertib dan damai. Pada
kenyataannya, tidak setiap orang
mengetahui hukum sehingga perlu
disebarluaskan agar masyarakat
yang memahami hukum semakin
bertambah.
Salah satu upaya menyebar­
luaskan hukum kepada masyarakat,
kata Yasonna, yakni dengan mela­
kukan pembinaan hukum ber­
kelanjutan
terhadap
kelompok
Keluarga Sadar Hukum (Kelompok
Kadarkum). Kementerian Hukum
dan HAM, dalam hal ini BPHN serta
Kantor Wilayah Hukum dan HAM
terus mengupayakan pertumbuhan
Desa/Kelurahan
Sadar
Hukum.
Namun, Yasonna mengaskan bah­
wa pertumbuhan tersebut tidak
sekedar mengejar kuantitas melain­
kan kualitas secara nyata yang
diselaraskan
dengan
tuntutan
zaman termasuk dalam menghadapi
industri 4.0.
“Kami berharap kerjasama
dengan pihak terkait dapat semakin
ditingkatkan sehingga pada tahun
berikutnya secara bertahap semakin
banyak desa atau kelurahan yang
dapat diresmikan sebagai Desa/
Kelurahan Sadar Hukum, yang
dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat karena kehidupannya
lebih aman dan tertib. Terlebih lagi
bagi kawasan Bali yang dikenal dunia
sebagai kawasan wisata, tertatanya
kehidupan yang aman dan tertib akan
menjadi daya tarik bagi peningkatan
pariwisata di Bali,” pungkasnya.
Sebagai informasi, 14 Desa/
Kelurahan Sadar Hukum yang
diresmikan di Kabupaten Badung,
yakni Desa Bongkasa Pertiwi, Desa
Kutuh, Desa Ungasan, Kelurahan
Tanjung Benoa, Kelurahan Kuta,
Kelurahan Kedonganan, Kelurahan
Seminyak, Kelurahan Kerobokan
Kaja, Kelurahan Tuban dan Kelurahan
Kerobokan Kelod. Sementara untuk
Kabupaten Tabanan, yakni Desa
Kesiut, Desa Tangguntiti, Desa
Belimbing, serta Desa Jati Luwih.