Basic HTML Version
13
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018
PENDAMPINGAN APLIKASI INTEGRASI
SISTEM JDIH TINGKAT DAERAH
MAKASSAR
–
Tingkatkan
Pengelolahan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH), Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
bekerjasama dengan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil
Kemenkumham Sulsel) adakan
pendampingan Aplikasi Integrasi
Sistem JDIH Provinsi Sulawesi
Selatan. Kegiatan ini mengangkat
tema
mewujudkan
integrasi
database hukum nasional melalui
peran JDIH berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012,
yang dilaksanakan pada hari Rabu
(18/7/2018), bertempat di Aula
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Selatan.
Acara ini dihadiri oleh Kepala
Kantor Wilayah, Kepala Divisi,
Kemenkumham Sulawesi Selatan
dan jajarannya serta para peserta
JDIH dari berbagai Pemerintah
Daerah.
Kepala
Bidang
Hukum
Kanwil
Kemenkumham
Sulsel,
Mohammad Yani sekaligus selaku
ketua panitia mengatakan tujuan
pelaksanaan kegiatan ini untuk
meningkatkan pengetahuan tentang
dokumentasi dan informasi hukum
wilayah sehingga meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengelolaan
publikasi dan dokumentasi hukum.
“Sasarannya adalah terwujudnya
pengelolaan
yang
terintegrasi
sehingga dapat dioptimalkan dan
di akses mudah oleh masyarakat,”
Ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam sambutan
KepalaKanwil KemenkumhamSulsel,
Bapak Imam Suyudi menyampaikan
bahwa kegiatan ini diharapkan dapat
memberikan sinkronisasi terkait
pengelolaan publikasi JDIH baik di
pusat maupun di lingkup Provinsi
serta pemahaman dan mengetahui
pentingnya JDIH di masing-masing
instansi.
“Kedepan JDIH harus dikelolah
dengan
baik
sesuai
dengan
peraturan perundangan-undangan
untuk layanan informasi yang mudah
dan cepat. Hal ini dilakukan melihat
perkembangan
teknologi
dan
komunikasi yang cepat dan berbasis
online. Harapannya, masyarakat
dapat mudah mengakses produk
hukum dan informasi lainnya yang
akurat dan lengkap serta up to
date,” Imbuh Imam Suyudi dalam
sambutannya.
Kegiatan ini dibuka oleh Bapak
Imam Suyudi dan dilanjutkan
dengan paparan materi oleh Kepala
Kantor Wilayah Kemenkumham dan
Kaousdok BPHN, Bapak Drs. Yasmon
M.L.S
(humas bphn-
kanwil kemenkumham sulsel)