Basic HTML Version
Target Masuk Top 40
Inovasi Pelayanan Publik
KIPP masih menyisakan satu
tahapan penting sebelum menuju
babak yang lebih bergengsi, yakni
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.
BPHN masih harus berhadapan
dengan instansi lain, yang terdiri
dari 16 kementerian, 20 lembaga, 18
provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten
dalam Top 99 Inovasi Pelayanan
Publik. Sejatinya untuk tahun ini,
BPHN mengajukan beberapa inovasi
yang bersifat pengembangan aplikasi
di luar SIDBANKUM, seperti Layanan
Konsultasi Hukum Online di laman
lsc.bphn.go.id.id, Aplikasi Inpassing
JFT Penyuluh Hukum, Monev OBH
Online.
Bukan perkara mudah memang,
tetapi salah satu andalan yang saat
ini sedang diadu dengan aplikasi
lainnya, pun patut diapresiasi lebih
tinggi. Aplikasi Indeks Kinerja OBH
memiliki peran penting dalam
mendukung Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2005-2025 serta Nawacita
Presiden RI terutama poin ke-empat,
yakni menghadirkan negara untuk
penegakan hukum yang bermartabat
di mana penguatan dan perluasan
akses keadilan melalui Bantuan
Hukumdenganaplikasi IndeksKinerja
OBH akan memudahkan masyarakat
miskin untuk mendapatkan informasi
apapun yang dibutuhkan untuk, mulai
dari data OBH hingga sebaran OBH di
seluruh Indonesia.
Peningkatan jumlah penerima
bantuan hukum yang meningkat
signifikan dari tahun ke tahun,
sebagaimana sempat dikatakan
Prof Enny, membutuhkan sebuah
instrumen untuk menilai kualitas
layanan bantuan hukum. Aplikasi
Indeks Kinerja OBH, menjadi inovasi
yang secara akurat menggambarkan
spektrum
kualitas
pemberian
layanan bantuan hukum dengan
menghitung
beberapa
dimensi
yang menjadi standar layanan
sebagaimana PP Nomor 42 Tahun
2013 dan Permenkumham Nomor
63 Tahun 2016 jo. Permenkumham
Nomor 10 Tahun 2015, antara lain
layanan bantuan hukum berdasarkan
perspektif kepuasan klien, integritas,
pengetahuan prosedur hukum yang
dijalani serta informasi bantuan
hukum.
Rangkaian kegiatan dalam
KIPP masih berjalan sampai tulisan
ini diturunkan. Keluarga besar BPHN
tentu punya harapan yang begitu
besar terhadap aplikasi Indeks
Kinerja OBH untuk bisa mencapai
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.
Mudah-mudahan optimisme dan
harapan yang tidak pernah putus, bisa
mengantar aplikasi Indeks Kinerja
OBH menjadi yang terbaik tahun
ini dan yang terpenting setidaknya
aplikasi ini punya dampak yang besar
dan nyata untuk masyarkat miskin
yang berhadapan dengan hukum.
Seperti tema KIPP tahun ini, Inovasi
Pelayanan Publik untuk Percepatan
Mewujudkan
Nawa
Cita
dan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.
11
Warta BPHN
Tahun V Edisi XXIII September - Desember 2018