SEKRETARIAT

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Rabu, 20 Sept 2017

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penyelarasan Naskah Akademik

Tugas

Bidang Penyelarasan Naskah Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyelarasan nskah akademik terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelarasan Naskah Akademik menyelenggarakan fungsi:  

  • penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang penyelarasan naskah akademik;
  • pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam urusan politik, hukum, keamanan  dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya; dan
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelarasan naskah akademik.
Bidang Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan  terdiri atas: 
  • Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup; dan
  • Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Sosial Budaya.
  1. Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemerintahan dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam bidang dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keamanan, hukm dan hak asasi manusia, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kependudukan, kesekretariatan negara, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, tata ruang, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. 
  2. Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam bidang keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, badan usaha milik negara, investasi, pekerjaan umum, perumahan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, dan pariwisata.