Pusanevkumnas

Badan Pembinaan Hukum Nasional

| Senin, 23 Jan 2017

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tugas

Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:  

  • penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
  • pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  • penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  • koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan
  • pemantaua, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.  
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas: 
  • Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I; dan 
  • Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II. 
  1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemntauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertahanan, dan tata ruang.
  2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemntauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan.