Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Minggu, 30 April 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Sejarah Berdirinya Badan Pembinaan Hukum Nasional

A. LPHN Tahun 1958 

Pertamakali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.

Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritisi, polisi dan praktisi hukum.

 

B. LPHN Tahun 1958-1961

Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada dibawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman.

Sedangkan tugasnya tetap melaksankan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional.

Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.

 

C. LPHN Gaya Baru Tahun 1964

Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.

Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”

Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presedium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masuarakat.

 

D. LPHN menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1971-1974

Sampai dengan tahun 1971 LPHN tetap berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 tetapi khusus mengenai Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J. S.4/8/1 tanggal 1 Juni 1971 yaitu mengenai Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 Presiden Soeharto dalam pidato pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan antara lain :” Dalam rangka pembangunan hukum nasional itu saya minta agar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang telah ada lebih digiatkan lagi”

Harapan Presiden Soeharto tersebut oleh Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sangat direspon dan dengan dukungan Menteri Kehakiman maka diselenggarakanlah Seminar Hukum nasional III di Surabya yang memiliki arti penting karena dalam sambutan tertulisnya Presiden Soeharto antara lain mengatakan :

“ Saya menaruh perhatian yang khusus pada Seminar Hukum Nasional III yang diadakan di Surabya ini, karena hukum mempunyai kedudukan dan harus memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa kita. Sehubungan dengan itu saya sangat gembira, karena permintaan saya begitu cepat terlaksanan dalam wujud diadakannya Seminar Hukum Nasional III ini oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”

Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah Departemen Kehakiman.

 

E. BPHN Tahun 1974 – 2008 (tahun emas 50 tahun)

Sejak tahun 1974 terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi sebagai berikut :

Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 :

1. Kepala : JCT Simorangkir, SH

2. Sekretaris : Drs. Suroso

3. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : PC Hadiprastowo, SH (sampai 1979)

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie, SH

5. Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH

 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S 4/8/5 tahun 1978

1. Kepala : JCT Simorangkir, SH

2. Sekretaris : Soeripto, SH

3. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : O CH Besila SH (1979- 1982)

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie, SH

5. Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH

 

Keputusan Presiden RI No. 27 tahun 1981 jo Keputusan Menteri Kehakiman No. 30-PR.07.08 tahun 1981

1. Kepala : JCT Simorangkir, SH

2. Sekretaris : Husni Sofjan, SH

3. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : M. Budiarto, SH

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie, SH

5. Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH

6. Pusat Penyuluhan Hukum : K Wantjik Saleh, SH

 

Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.07.10 tahun 1984

1. Kepala : Teuku M Radhie, SH

2. Sekretaris : Teuku M. Daud Syah , SH

3. Pusat Perencanaan Hukum : M. Budiarto, SH

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum: M Hasan Wargakusumah, SH

5. Pusat Dokumentasi Hukum : Sardjono, SH

6. Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan : Saleh Baharis

 

Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1988 jo Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07 tahun 1989

1. Kepala : Prof. Dr. C.F.G Sunaryati Hartono, SH (1996)

H.A.S Natabaya, SH, LL.M

2. Sekretaris : M Budiarto, SH (1992)

Wiratmo Dianggoro (1996)

Nuraini Bardai, SH

3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional :

Sardjono, SH (1992),

M Hasan Wargakusumah, SH (1996)

L. Sumartini, SH

4. Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional :

M Hasan Wargakusumah, SH (1992)

H.A.S Natabaya, SH (1996)

Husaini Kadir, SH

5. Pusat Dokumentasi Hukum : Kuswantyo Tami Haryono, SH (1999)

 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PR.07.10 tahun 1989

1. Kepala : Prof. H.A.S Natabya , S.H.,LL.M (2002)

2. Sekretaris : Nuraini Bardai, SH (2002)

3. Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional :

Samekto, SH (2000)

Abdul Whaid Marsu, SH

4. Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional :

Abdul Wahid Marsu ,SH (2000)

M.R Sarumala, SH

5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional : L Sumartini, SH

6. Pusat Penyuluhan Hukum : Alim Wardoyo Magiono, SH

 

Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalami perubahan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 1999.

1. Kepala : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M (2004)

2. Sekretaris : L Sumartin, SH

3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional : Achmad Ubbe, S.H.,MH, APU

4. Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional :M.R Sarumala, SH

5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum : Syaiful Watni, SH

6. Pusat Penyuluhan Hukum : Sri Badini Amidjoyo, SH,MH

 

Keputusan Presiden RI No. 165 tahun 2000 perubahan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04.PR.07.10 tahun 2004 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2005 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.09.PR.07.10 tahun 2007

1. Kepala : Prof. Dr. Abdul Gani, SH (2007)

Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH

2. Sekretaris : L. Sumartini, SH (2005)

Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2007)

Bambang Iriana Djajaatmaja SH, LL.M

3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional:

Alim Wardoyo Magiono, SH (2005)

Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2006)

Charijah, SH, MH, Phd

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum :

Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2005)

Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH,MH (2007)

Sadikin, SH,MH

5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional :

Syaiful Watni, SH, (2007)

Sulastri Helmi,SH (2008)

Ajarotni Nasution SH,MH

6. Pusat Penyuluhan Hukum :

Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2005)

Sulastri Helmi, (2007)

Widi Asmoro, SH, MH (2008)

Dra. Susy Susilowati, SH, MH

 

Keputusan Presiden RI No. 141/M tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kepala:

DR. Wicipto Setiadi S.H., M.H

2. Sekretraris :

Sadikin Sabirin SH., M.H

3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional:

Agus Subandriyo SH., M.H

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional:

Yunan Hilmy SH., M.H

5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional:

Drs. Buddy Wihardja M.Si

6. Kepala Pusat Penyuluhan:

Audy Murfi SH., M.H

 

Keputusan Presiden Nomor 112/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangangkatan Dari dan Dalam Jabataran Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1. Kepala

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum

2. Sekretaris

Sadikin Sabirin, SH., MH

Danan Purnomo, SH., M.Si

3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Agus Subandriyo, SH MH

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional

Yunan Hilmy, SH., MH

Pocut Eliza, S.Sos., SH., MH

5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Drs. Buddy Wihardja, M.Si

6. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum

Audy Murfi, SH., MH

Hingga sekarang diusianya yang ke-57 tahun BPHN lebih memfokuskan pada tugas perncanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan informasi hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kasadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.