bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | Pencarian:
Pencarian
Lanjut
Sabtu, 19 April 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail
Home Puslitbang
Profil
Penulisan Karya Ilmiah
Pengkajian Hukum
Penelitian Hukum
Pertemuan Ilmiah
Kompendium Hukum
C.L.E
Forum Dialog
Anotasi Putusan Pengadilan
Opini
Perkembangan Penelitian dan Pengkajian di Kanwil Depkumham
Yunan Hilmy S.H.,M.H.
Kapuslitbangsiskumnas BPHN
"Dalam perjalanan pembangunan hukum nasional, BPHN selalu mengambil peran dan senantiasa memberi kontribusi signifikan. Dimasa depan. BPHN ditantang untuk tetap berperan dan mampu memainkan peran strategis. Puslitbangsiskumnas sebagai bagian integral dari BPHN menjadi salah satu pilar dalam upaya memainkan peran strategis tersebut. Pengembangan hukum yang dilandasi dengan penelitian dan pengkajian menjadi satu rangkaian yang menjadi keharusan, dan pengembangan sistem hukum nasional menjadi lebih terkonfirmasi. Hal tersebut pada akhirnya menjadikan sistem hukum nasional lebih efektif, yang melahirkan keadilan yang lebih substantif "
 
Peranan penelitian hukum sangat penting dalam proses pembangunan hukum mengingat untuk mewujudkan good governance, salah satu parameternya adalah adanya partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan baik bila menempatkan penelitian sebagai sebuah keniscayan dalam proses awal legislasi. Good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Dengan penelitian bisa dikenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, dan karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat. Puslitbang BPHN adalah Jembatan untuk mewujudkan hal ini.
:: Proses Legislasi ::
Keterangan Foto :
Salah satu upaya Puslitbang BPHN untuk meningkatkan kemampuan SDM di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM seluruh Indonesia adalah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Pembuatan Design Penelitian agar Penelitian dan Pengkajian Hukum yang dilaksanakan Kantor Wilayah mampu menjadi penopang dan pemandu kebijakan di daerah.
 
:: Masalah Hukum Aktual ::
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK
KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA
LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN
PELUANG PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LUAR
PERILAKU KORUPTIF PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KIP
PENGARUH PRAKTIK COURTROOM TELEVISION TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN
PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA
PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN DALAM MEMENUHI KEPERLUAN SOSIAL
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DALAM BERLALU LINTAS
PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERADILAN
PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL
PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA
SISTEM PENGAWASAN BUMD SESUAI PRINSIP TAT KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAN
EFEKTIFITAS PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL
PENGELOLAAN BUMD SESUAI PRINSIP TAT KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD cORPORATE GOVERNANCE)
PERBANDINGAN TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN DI BEBERAPA NEGARA DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN TIMBAL BALIK
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM
URGENSI DIGITALISASI PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN
CENTRAL AUTHORITY DAN MEKANISME KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT
PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MENDORONG PENINGKATAN PRODUK NASIONAL DI DALAM NEGERI PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS
SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
BADAN HUKUM (RECHTSPERSON) DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN TKI PADA MASA PRA PENEMPATAN, SELAMA PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN
KETENTUAN PIDANA DALAM PENERAPAN BIO TEKNOLOGI KESEHATAN
PENGELOLAAN TANAH NEGARA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGERAH TENAGA KERJA (PPTKIS) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA
Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance
EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ANAK
EFEKTIVITAS PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGATURAN TATA RUANG
TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
EFEKTIVITAS PUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD
EFEKTIFITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAITAN DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DAN INTERN AGAMA
PEMBENTUKAN OTONOMI KHUSUS DI BALI DAN PENGARUHNYA BAGI KEUTUHAN NKRI
KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN PANGAN (PERBANDINGAN DENGAN BERBAGAI NEGARA)
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA study Empiric Di Bali
PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
MEKANISME PENARIKAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
FORMAT KEPOLISIAN RI DI MASA DEPAN (PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA)
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN
KEDUDUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
PEMBENTUKAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL
HUBUNGAN KOORDINASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT (EFEKTIVITAS UU NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MEKANISME PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN INFORMASI PRODUK HALAL
PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK KEPENTINGAN MILITER DAN SIPIL
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI DAERAH PERBATASAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN (ILEGAL LOGING)
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA ( PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penelitian Hukum tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
Penelitian Hukum Tentang Penerapan bantuan Timbal balik masalah pidana terhadap kasus-kasus Cyber Crime
Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien
Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Regulasi Berbagai Negara tentang Publikasi di Tempat Umum Dikaitkan dengan Kemungkinan Regulasinya di Indonesia
Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pengkajian tentang Penerapan Asas Retroaktif
Pengkajian Hukum tentang Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan
Pengkajian Hukum tentang Keistimewaan daerah di Indonesia
Pengkajian Hukum Tentang Etika Penyelenggara Negara
Pengkajian Hukum tentang Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw
Pengkajian Hukum tentang Peradilan Militer
Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Produk Perundang-undangan Di Luar Hirarki (UU No.10 Tahun 2004)
ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
PERBANDINGAN KONTEN YANG DIKECUALIKAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN
PENDEKATAN PENGATURAN PADA SEKTOR PENYIARAN MENUJU ERA KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
IMPLEMENTASI REGULASI PORNOGRAFI DI INDONESIA
Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan.
Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU Money Loundering
Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan
Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat
Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah
Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah
Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Secara Tunai
Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan Dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945
Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Ratifikasi Konvensi mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman Dalam WTO
Pengkajian Hukum Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menunjang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.
Pengkajian Hukum Tentang Tumbuhnya Aliran/ Paham Keagamaan Yang Menyimpang Dalam Konteks Negara Hukum Yang Demokratis
Pengkajian Hukum Tentang Kejahatan Perpajakan
PENEGAKAN PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA
Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
KAJIAN EU CONVENTION ON CYBERCRIME DIKAITKAN DENGAN UPAYA REGULASI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI
Akselerasi transformasi perlindungan HKI melalui Innovasi
Perkembangan teknologi informasi dan E-Commerce dikaitkan dengan penyempurnaan UU No 15 Tahun 2001merek
Penyimpangan penegakan hukum dalam peradilan pidana bersifat melawan hukum (Tinjauan kritis terhadap Due Process of Law)
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan, Jenis, Dan Tata Susunan
Masalah Hukum Sistem Peradilan Pajak
Benda-Benda Bergerak Yang Bernilai Tinggi Sebagai Agunan (Pesawat Terbang, Rig, Satelit)
Masalah Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor
Pasar Modal Syariah Di Hukum Ekonomi Indonesia
Masalah Hukum Artbitrasi Online
TanggungJawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance
Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perempuan Untuk Mengakses Hak-Hak Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Penelitian Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional dan Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia
Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban
Penelitian Hukum Tentang Peninjauan Terhadap Bentuk-Bentuk Kontrak Bagi Hasil Di Indonesia
Penelitian Hukum Tentang World Trade Organization Dan Kedudukan Negara Berkembang (Perspektif Agribisnis
Penelitian Hukum Tentang Peran Dan Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah
Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat.
Aspek-aspek Hukum Transnasional Pada Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Indonesia.
Pengaruh Prinsip-Prinsip WTO Dalam Pelaksanaan Perdagangan Negara Anggota ASEAN
Penyelesaian Sengketa - sengketa di Bidang Pertambangan
Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi
Politik Hukum Nasional Dalam Menunjang Pertahanan dan Keamanan Negara
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik
Kedudukan Negara Berkembang Dalam Keanggotaan WTO (Perspektif Usaha Agribisnis)
Peranan TNI dalam Menjaga Daerah Perbatasan
Persaingan Curang dalam E-Commerce
Implikasi Juridis Putusan Judicial Review
Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Kebijakan Farmasi di Indonesia
Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Aggaran Pada Instansi Pemerintah.
Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.
O P CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada pemberdayaan Perempuan.
Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak
MASALAH HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN INDONESIA
Masalah Hukum Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara
Aspek Hukum Pemailitan perusahaan Asuransi di Indonesia
Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan.
SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERPAJAKAN
LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (U.K.M)
:: Seminar & CLE ::
pengkajian hukum naskah akademis penelitian hukum UU, PP, Perda RUU, RPP, Raperda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved