Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Rabu, 24 Mei 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Pengkajian Hukum Tahun 2005

No Judul Tahun
1

Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

2005
2

Masalah Hukum Peraturan Desa

2005
3

Masalah Fungsi–fungsi Pengawasan oleh DPR/DPD Terhadap Kinerja Pemerintah

2005
4

Sistem Pendidikan Hukum Yang Mendukung Timbulnya Budaya Hukum

2005
5

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca Amandemen UUD 1945

2005
6

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Ketua : DR. Ernawati Munir, SH,MH :

2005
7

Perkembangan Delik dalam Perubahan Masyarakat

2005
8

Impeachment dalam Verivikasi Partai Politik

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H :

2005
9

Masalah Hukum dalam Verivikasi Partai Politik

2005
10

Aspek Hukum Transfer Of Sentenced Persons / Pengiriman orang-orang yang dihukum (Artikel 45 Konvensi Korupsi)

2005
11

Aspek Hukum Freezing, Seizure and Confiscation /Pembekuan dan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi (Artikel 31 Konvensi Korupsi)

2005
12

Pengaruh Globalisasi Hukum Dalam Proses Legislasi di Indonesia

2005
13

Pengembangan Perbankan di Indonesia

2005
14

Aspek Hukum Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan

2005
15

Aspek Hukum investasi di Indonesia

2005
16

Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan berdasarkan

2005
17

Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan

2005
18

Masalah hukum Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syari\'ah Nasional (Basyarnas)

2005
19

Alih Fungsi Tanah berdasarkan Tata Ruang Wilayah (KTRW) Dalam Perspektif Pola Kehidupan Petani

2005
20

Masalah Hukum Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara

Ketua : Zaenal Arifin, S.H. :

2005
21

Aspek Hukum Pemailitan perusahaan Asuransi di Indonesia

Ketua : Mosgan Situmorang, SH. MH :

2005