Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

| Senin, 23 Jan 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Pengkajian Hukum

No Judul Tahun Download Full Text
1

KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PENGEMBANGAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

KETUA : ARIS SWANTORO, SH., CN,MKn :

2015
Download File
2

PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LAUT

KETUA : DR HADI SUPRATIKTA :

2015
Download File
3

PENEGAKAN PEMBERANTASAN MAFIA IMPOR PANGAN

KETUA : PROF.DR.RINA OKTAVIANI :

2015
Download File
4

PENERAPAN SISTEM PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM PROYEK PEMBANGUNAN ENERGI LISTRIK

KETUA : : PROF. DR. IBR SUPANCA, SH., MH
SEKRETARIS : : TYAS DIAN ANGGRAENI, SH., MH

2015
Download File
5

PARTISIPASI AKTIF PUBLIK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

KETUA : : GANJAR LAKSAMANA
SEKRETARIS : : SRI MULYANI

2015
Download File
6

MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KETUA : : DR. H. ABDURAHMAN, SH., MH
SEKRETARIS : : MELOK KARYADI, SH

2015
Download File
7

TINJAUAN TERHADAP EFISIENSI PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

KETUA : : DR.WASIS SUSETYO
SEKRETARIS : : APRI LISTIYANTO, SH

2015
Download File
8

IMPLEMENTASI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

SEKRETARIS: : DR.HARSANTO MURSADI, SH., M.SI

2015
Download File
9

Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Ketua : Prof.Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum
Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.

2014
Download File
10

Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan/Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat

Ketua : NOVRI SUSAN, Ph. D
Sekretaris : Yul Ernis, S.H., M.H.

2014
Download File
11

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Sekretaris : Jamilus, S.H., M.H.

2014
Download File
12

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM

Ketua : Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, M.H.

2014
Download File
13

MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Ketua : Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.

2014
Download File
14

PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H, M.H.
Sekretaris : Widya Oesman, S.H.,M.H.

2013
Download File
15

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK

Ketua : Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2013
Download File
16

KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketua : Rooseno, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2013
Download File
17

LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA

Ketua : DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.
Sekretaris : Idayu Nurilmi, S.H.

2013
Download File
18

LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2013
Download File
19

PELUANG PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LUAR

Ketua : Herlambang Perdana Wiratraman
Sekretaris : Supriyatno

2013
Download File
20

PERILAKU KORUPTIF PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

Ketua : Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.
Sekretaris : Saud Halomoan, S.H., M.H.

2013
Download File
21

PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DALAM BERLALU LINTAS

Ketua : DR. Eko Soponyono, SH.,MH
Sekretaris : Muhar Junef, S.H.,M.H

2013
Download File
22

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT

Ketua : Dr. Darwi Ginting, S.H., M.H.
Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.

2012
Download File
23

PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MENDORONG PENINGKATAN PRODUK NASIONAL DI DALAM NEGERI PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS

Ketua : Dr. Agus Brotosusilo, S.H.
Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.

2012
Download File
24

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Ketua : Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M.
Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.

2012
Download File
25

BADAN HUKUM (RECHTSPERSON) DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA

Ketua : Ratnawati, S.H.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2012
Tidak ada Dokumen
26

PERLINDUNGAN TKI PADA MASA PRA PENEMPATAN, SELAMA PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN

Ketua : Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Widya Oesman, S.H., M.H.

2012
Download File
27

KETENTUAN PIDANA DALAM PENERAPAN BIO TEKNOLOGI KESEHATAN

Ketua : Dr. Mudzakir
Sekretaris : Rachmat Trijono, S.H., M.H.

2012
Download File
28

PENGELOLAAN TANAH NEGARA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ketua : Dr. Nia Kurniawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Ismail. S.H., M.H.

2012
Download File
29

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ketua : Dr. Adhi Santika, S.H., M.H.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2012
Download File
30

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGERAH TENAGA KERJA (PPTKIS) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA

Ketua : Basani Situmorang
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2012
Download File
31

PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Ketua : Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.

2011
Tidak ada Dokumen
32

MEKANISME PENARIKAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Ketua : Freddy Haris, S.H., LL.M.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2011
Download File
33

FORMAT KEPOLISIAN RI DI MASA DEPAN (PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA)

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H.
Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.

2011
Download File
34

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN

Ketua : Marsma TNI DR. Achmad Dirwan, M.Sc.
Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.

2011
Download File
35

KEDUDUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ketua : Abdul Wahid Masru, S.H., M.H.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2011
Download File
36

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Ketua : Dr. Hadi Supratikta
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti

2011
Tidak ada Dokumen
37

PEMBENTUKAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M.
Sekretaris : Wiwiek S.Sos

2011
Tidak ada Dokumen
38

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Ketua : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., LL.M
Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.

2011
Download File
39

HUBUNGAN KOORDINASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ketua : Fachrudin, S.H., M.H.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2011
Download File
40

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT (EFEKTIVITAS UU NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

Ketua : Prof. Dr. Jaih Mubarok
Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.

2011
Download File
41

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua : Dr. Moh. Isnaini R, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Hudiyati, S.H.

2011
Download File
42

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Ketua : Dr. Bambang Wibawarta
Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.

2011
Download File
43

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Ketua : Dr. Ahmad Ubbe, SH.,MH.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2011
Download File
44

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Ketua : Dr. Son Diamar
Sekretaris : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

2011
Download File
45

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN INFORMASI PRODUK HALAL

Ketua : Tulus Abadi, S.H.
Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.

2011
Download File
46

PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK KEPENTINGAN MILITER DAN SIPIL

Ketua : Kol. Wahyu Wibowo, S.H.
Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.

2011
Download File
47

PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI DAERAH PERBATASAN

Ketua : Dr. Ridwan Tirto Sudarmo
Sekretaris : Tyas Anggraeni, S.H., M.H.

2011
Download File
48

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN (ILEGAL LOGING)

Ketua : Dr. Sadino, S.H., M.H.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2011
Download File
49

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Ketua : Dr. Marius Widjajarta
Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.

2011
Download File
50

PERKAWINAN BEDA AGAMA ( PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)

Ketua : Dr. Abdul Rozak A Sastra, MA
Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.

2011
Download File
51

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketua : Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D.
Sekretaris : Sri Hudyati, S.H.

2011
Download File
52

Pengkajian tentang Penerapan Asas Retroaktif

2010
Tidak ada Dokumen
53

Pengkajian Hukum tentang Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan

2010
Tidak ada Dokumen
54

Pengkajian Hukum tentang Keistimewaan daerah di Indonesia

2010
Tidak ada Dokumen
55

Pengkajian Hukum Tentang Etika Penyelenggara Negara

2010
Tidak ada Dokumen
56

Pengkajian Hukum tentang Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw

2010
Tidak ada Dokumen
57

Pengkajian Hukum tentang Peradilan Militer

2010
Tidak ada Dokumen
58

Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Produk Perundang-undangan Di Luar Hirarki (UU No.10 Tahun 2004)

2010
Download File
59

Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah

2009
Tidak ada Dokumen
60

Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah

2009
Tidak ada Dokumen
61

Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

2009
Tidak ada Dokumen
62

Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2009
Tidak ada Dokumen
63

Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Secara Tunai

2009
Tidak ada Dokumen
64

Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

2009
Tidak ada Dokumen
65

Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

2009
Tidak ada Dokumen
66

Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945

2009
Tidak ada Dokumen
67

Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Ratifikasi Konvensi mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman Dalam WTO

2009
Tidak ada Dokumen
68

Pengkajian Hukum Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menunjang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.

2009
Tidak ada Dokumen
69

Pengkajian Hukum Tentang Tumbuhnya Aliran/ Paham Keagamaan Yang Menyimpang Dalam Konteks Negara Hukum Yang Demokratis

2009
Tidak ada Dokumen
70

Pengkajian Hukum Tentang Kejahatan Perpajakan

2009
Tidak ada Dokumen
71

Masalah Hukum Sistem Peradilan Pajak

2008
Tidak ada Dokumen
72

Benda-Benda Bergerak Yang Bernilai Tinggi Sebagai Agunan (Pesawat Terbang, Rig, Satelit)

2008
Tidak ada Dokumen
73

Masalah Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor

2008
Tidak ada Dokumen
74

Pasar Modal Syariah Di Hukum Ekonomi Indonesia

2008
Tidak ada Dokumen
75

Masalah Hukum Artbitrasi Online

2008
Tidak ada Dokumen
76

TanggungJawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance

2008
Tidak ada Dokumen
77

Pengaruh Sistem Hukum Negara-negara Maju Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia

2007
Tidak ada Dokumen
78

Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi

2007
Tidak ada Dokumen
79

Pemberian Suaka Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara

2007
Tidak ada Dokumen
80

Masalah hukum tentang konsekuensi Ratifikasi International

2007
Tidak ada Dokumen
81

Konsekuensi Ratifikasi Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan

2007
Tidak ada Dokumen
82

Pelaksanaan Travel Warning Dari Negara Luar Terhadap Perekonomian di Indonesia

2007
Tidak ada Dokumen
83

Masalah Hukum Swastanisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

2007
Tidak ada Dokumen
84

Politik Hukum Nasional Dalam Menunjang Pertahanan dan Keamanan Negara

2007
Tidak ada Dokumen
85

Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelenggaraan Pengawasan Atas Informasi Obat Berbasis Profesi

2007
Tidak ada Dokumen
86

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2007
Tidak ada Dokumen
87

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

2007
Tidak ada Dokumen
88

Pengkajian Hukum Tentang Tenaga Kerja Kontrak

2007
Tidak ada Dokumen
89

Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-negara ASEAN

2007
Tidak ada Dokumen
90

Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional Sebagai Aset Nasional

2007
Tidak ada Dokumen
91

Masalah Hukum Kegiatan Eksplorasi di ZEE

2007
Tidak ada Dokumen
92

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

2007
Tidak ada Dokumen
93

Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Aggaran Pada Instansi Pemerintah.

Ketua : Dr. Andi Hamzah
Leader : Dr. Andi Hamzah

2006
Tidak ada Dokumen
94

Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

Ketua : Arbiyoto, SH.,MA.,MH
Leader : Arbiyoto, SH.,MA.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
95

Perlindungan Pemerintah Terhadap Eksport Import di Bidang Pertanian Dalam Pelaksanaan Prinsip Non WTO.

Ketua : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt
Leader : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt

2006
Tidak ada Dokumen
96

Masalah Hukum Ketetapan-ketetapan MPR Pasca Berlakunya Undang-undang No.10 Tahun 2004

Ketua : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH
Leader : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
97

Peranan TNI Dalam Pelaksanaan Keadaan Bahaya Menurut Undang-undang Dasar 1945

Ketua : H.M. Fachruddin, SH.,MH
Leader : H.M. Fachruddin, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
98

Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Ketua : M. Fachruddin, SH.,MH
Leader : M. Fachruddin, SH.,MH

2006
Download File
99

Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah

Ketua : Sri Hariningsih, SH.,MH
Leader : Sri Hariningsih, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
100

Penyalahgunaan Tehnologi Siber Dalam Penyebaran Gerakan Teroris.

Ketua : Freddy Harris, SH., LL. m
Leader : Freddy Harris, SH., LL. m

2006
Tidak ada Dokumen
101

Penerapan Obligasi Syariat Islam di Indonesia

Ketua : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA
Leader : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA

2006
Tidak ada Dokumen
102

Perlindungan Petani Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Pelaksanaan WTO

Ketua : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH
Leader : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
103

Kearifan lokal dan Hukum Adat Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ketua : Dr. Jufrinal Rizal, SH
Leader : Dr. Jufrinal Rizal, SH

2006
Tidak ada Dokumen
104

Reformasi Lembaga Peradilan

Ketua : Mosgan Situmorang, SH.,MH
Leader : Mosgan Situmorang, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
105

Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme

Ketua Pelaksana : Dr. Mudzakir, SH.,MH
Operational Leader : Dr. Mudzakir, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
106

Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Melalui Elektronik.

Ketua : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU
Leader : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU

2006
Tidak ada Dokumen
107

Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB

Ketua : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH
Leader : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
108

O P CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada pemberdayaan Perempuan.

Ketua : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd.
Leader : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd.

2006
Download File
109

Politik Hukum Nasional Pasca Amandemen 1945.

Ketua : Suherman Toha, SH.,MH
Leader : Suherman Toha, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
110

Sistem Rekruitmen PNS dan Reformasi Birokrasi

Ketua : Sunarko, SH.,MH
Leader : Sunarko, SH.,MH

2006
Tidak ada Dokumen
111

Penambangan Terbuka Dalam Kawasan Hutan Lindung

Ketua : Suparno,S.H.
Leader : Suparno,S.H.

2006
Tidak ada Dokumen
112

Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Ketua : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM.
Leader : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM.

2006
Tidak ada Dokumen
113

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi

Ketua : Prof. Dr.Uwiyono, SH
Leader : Prof. Dr.Uwiyono, SH

2006
Tidak ada Dokumen
114

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Pemberian Alimentasi Pada Istri dan Anak

Ketua : H.M. Yahya Harahap
Leader : H.M. Yahya Harahap

2006
Tidak ada Dokumen
115

Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

2005
Tidak ada Dokumen
116

Masalah Hukum Peraturan Desa

2005
Tidak ada Dokumen
117

Masalah Fungsi–fungsi Pengawasan oleh DPR/DPD Terhadap Kinerja Pemerintah

2005
Tidak ada Dokumen
118

Sistem Pendidikan Hukum Yang Mendukung Timbulnya Budaya Hukum

2005
Tidak ada Dokumen
119

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca Amandemen UUD 1945

2005
Tidak ada Dokumen
120

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

2005
Tidak ada Dokumen
121

Perkembangan Delik dalam Perubahan Masyarakat

2005
Tidak ada Dokumen
122

Impeachment dalam Verivikasi Partai Politik

2005
Tidak ada Dokumen
123

Masalah Hukum dalam Verivikasi Partai Politik

2005
Tidak ada Dokumen
124

Aspek Hukum Transfer Of Sentenced Persons / Pengiriman orang-orang yang dihukum (Artikel 45 Konvensi Korupsi)

2005
Tidak ada Dokumen
125

Aspek Hukum Freezing, Seizure and Confiscation /Pembekuan dan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi (Artikel 31 Konvensi Korupsi)

2005
Tidak ada Dokumen
126

Pengaruh Globalisasi Hukum Dalam Proses Legislasi di Indonesia

2005
Tidak ada Dokumen
127

Pengembangan Perbankan di Indonesia

2005
Tidak ada Dokumen
128

Aspek Hukum Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan

2005
Tidak ada Dokumen
129

Aspek Hukum investasi di Indonesia

2005
Tidak ada Dokumen
130

Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan berdasarkan

2005
Tidak ada Dokumen
131

Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan

2005
Tidak ada Dokumen
132

Masalah hukum Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syari\'ah Nasional (Basyarnas)

2005
Tidak ada Dokumen
133

Alih Fungsi Tanah berdasarkan Tata Ruang Wilayah (KTRW) Dalam Perspektif Pola Kehidupan Petani

2005
Tidak ada Dokumen
134

Masalah Hukum Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara

2005
Download File
135

Aspek Hukum Pemailitan perusahaan Asuransi di Indonesia

2005
Download File
136

Masalah Hukum Perkembangan Ektradisi

2004
Tidak ada Dokumen
137

Masalah Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara

2004
Tidak ada Dokumen
138

Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan.

2004
Download File
139

Masalah Hukum Electronic Goverment

2004
Tidak ada Dokumen
140

Peranan Kejaksaaan Sebagai Pemohon Kepailitan untuk Kepentingan Umum

2004
Tidak ada Dokumen
141

Masalah Kerahasiaan Saksi Pelapor Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Money Laundering

2004
Tidak ada Dokumen
142

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

2004
Tidak ada Dokumen
143

Masalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung.

2004
Tidak ada Dokumen
144

Masalah Penegakan Hukum dan Kewibawaan Aparat Penegak Hukum

2004
Tidak ada Dokumen
145

Masalah Hukum Perkembangan Bursa Efek

2004
Tidak ada Dokumen
146

Masalah Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

2004
Tidak ada Dokumen
147

Masalah Hukum Pengembangan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Hukum Indonesia

2004
Tidak ada Dokumen
148

Masalah Perizinan Dalam Pengelolaaan Lingkungan Hidup.

2004
Tidak ada Dokumen
149

Masalah Hukum Rekruitmen dan Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim Agung.

2004
Tidak ada Dokumen
150

Masalah Hukum Peninjauan Kembali Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia

2004
Tidak ada Dokumen
151

Masalah Hukum Pelaksanaan Asuransi Berdasarkan Hukum Syariah Indonesia

2004
Tidak ada Dokumen
152

Masalah Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

2004
Tidak ada Dokumen
153

Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

2003
Tidak ada Dokumen
154

Masalah Hukum Penerapan Fungsi Sosial Rumah sakit

2003
Tidak ada Dokumen
155

OECD (Convention On Combating Bribery of foreign Publik Officials International Businnes Transaction)

2003
Tidak ada Dokumen
156

Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitarse Di Indonesia

2003
Tidak ada Dokumen
157

Masalah Hukum Perijinan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2003
Tidak ada Dokumen
158

Praktek Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi

2003
Tidak ada Dokumen
159

Masalah Hukum Eksistensi Peradilan Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa

2003
Tidak ada Dokumen
160

Masalah Otoritas Jasa Keuangan

2003
Tidak ada Dokumen
161

Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan.

2003
Tidak ada Dokumen
162

Masalah Hukum Penanggulangan Tenaga Kerja Ilegal

2003
Tidak ada Dokumen
163

Masalah Hukum Penanaman Modal Asing

2003
Tidak ada Dokumen
164

Masalah Hukum Pertanggungjawaban Yayasan.

2003
Tidak ada Dokumen
165

Masalah Hukum Di Bidang Perdagangan Berdasarkan Hukum Islam

2003
Tidak ada Dokumen
166

Masalah Hukum Penegakan Hukum Di Laut

2003
Tidak ada Dokumen
167

Masalah Hukum Pertanggungjawaban Pers Dan Jurnalistik

2003
Tidak ada Dokumen
168

Asas-asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang.

2003
Tidak ada Dokumen
169

Masalah Hukum Pendidikan Nasional

2003
Tidak ada Dokumen
170

Masalah Hukum Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan

2003
Tidak ada Dokumen
171

Pekerja Seks Komersial di Indonesia

2002
Tidak ada Dokumen
172

Pembinaan dan Perawatan Kesehatan PNS

2002
Tidak ada Dokumen
173

Pembinaan dan Perawatan Kesehatan Tenaga Kerja

2002
Tidak ada Dokumen
174

Pinjaman Luar Negeri dalam rangka Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2002
Tidak ada Dokumen
175

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antar daerah dan antara daerah dan Pusat

2002
Tidak ada Dokumen
176

Masalah Hukum Kewajiban dan Tanggungjawab Perusahaan Perbankan Terhadap Nasabah

2002
Tidak ada Dokumen
177

Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia

2002
Tidak ada Dokumen
178

Masalah Hukum Rekruitmen Hakim Sehubungan dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Negara

2002
Tidak ada Dokumen
179

Masalah Hukum Sarana Tanggung Jawab Kurator dan Pengawas dalam Kepailitan

2002
Tidak ada Dokumen
180

Tindak terhadap Perempuan sebagai Pengaruh Struktur Sosial Masyarakat

2002
Tidak ada Dokumen
181

Pembuktian dalam Pencemaran Lingkungan

2002
Tidak ada Dokumen
182

Masalah Hukum Penyediaan Tanah untuk Pembangunan

2002
Tidak ada Dokumen
183

Masalah Hukum Anti Dumping

2002
Tidak ada Dokumen
184

Masalah Hukum Penjaminan Badan dalam Perkara Pidana

2002
Tidak ada Dokumen
185

Masalah Hukum Penutupan Perkara demi Kepentingan Umum ( Deponir )

2002
Tidak ada Dokumen
186

Masalah Hukum Paralel Import

2002
Tidak ada Dokumen
187

Masalah Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Pengusutan Tindak Pidana

2002
Tidak ada Dokumen
188

Masalah Hukum Pelaksanaan Peradilan HAM di Indonesia

2002
Tidak ada Dokumen
189

Masalah Hukum Penerapan Asas Retro-Active dalam Pelaksanaan Peradilan HAM

2002
Tidak ada Dokumen
190

Masalah Hukum Tanggung Jawab Perdata atas Pelaksanaan Pemerintahan

2002
Tidak ada Dokumen
191

Masalah Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2002
Tidak ada Dokumen
192

Masalah Perlindungan atas Korban Kekerasan Politik

2002
Tidak ada Dokumen
193

Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

2002
Tidak ada Dokumen
194

Masalah Hukum tentang Pengawasan terhadap DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya

2002
Tidak ada Dokumen
195

Masalah Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

2002
Tidak ada Dokumen