Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Minggu, 30 April 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Pengkajian Hukum

No Judul Tahun
1

KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PENGEMBANGAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

KETUA : ARIS SWANTORO, SH., CN,MKn :

2015
2

PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LAUT

KETUA : DR HADI SUPRATIKTA :

2015
3

PENEGAKAN PEMBERANTASAN MAFIA IMPOR PANGAN

KETUA : PROF.DR.RINA OKTAVIANI :

2015
4

PENERAPAN SISTEM PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM PROYEK PEMBANGUNAN ENERGI LISTRIK

KETUA : : PROF. DR. IBR SUPANCA, SH., MH
SEKRETARIS : : TYAS DIAN ANGGRAENI, SH., MH

2015
5

PARTISIPASI AKTIF PUBLIK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

KETUA : : GANJAR LAKSAMANA
SEKRETARIS : : SRI MULYANI

2015
6

MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KETUA : : DR. H. ABDURAHMAN, SH., MH
SEKRETARIS : : MELOK KARYADI, SH

2015
7

TINJAUAN TERHADAP EFISIENSI PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

KETUA : : DR.WASIS SUSETYO
SEKRETARIS : : APRI LISTIYANTO, SH

2015
8

IMPLEMENTASI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

SEKRETARIS: : DR.HARSANTO MURSADI, SH., M.SI

2015
9

Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Ketua : Prof.Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum
Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.

2014
10

Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan/Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat

Ketua : NOVRI SUSAN, Ph. D
Sekretaris : Yul Ernis, S.H., M.H.

2014
11

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Sekretaris : Jamilus, S.H., M.H.

2014
12

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUDAYA HUKUM

Ketua : Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, M.H.

2014
13

MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Ketua : Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.

2014
14

PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H, M.H.
Sekretaris : Widya Oesman, S.H.,M.H.

2013
15

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK

Ketua : Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2013
16

KOMPENSASI BAGI PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketua : Rooseno, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2013
17

LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA

Ketua : DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.
Sekretaris : Idayu Nurilmi, S.H.

2013
18

LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2013
19

PELUANG PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LUAR

Ketua : Herlambang Perdana Wiratraman
Sekretaris : Supriyatno

2013
20

PERILAKU KORUPTIF PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

Ketua : Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.
Sekretaris : Saud Halomoan, S.H., M.H.

2013
21

PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DALAM BERLALU LINTAS

Ketua : DR. Eko Soponyono, SH.,MH
Sekretaris : Muhar Junef, S.H.,M.H

2013
22

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT

Ketua : Dr. Darwi Ginting, S.H., M.H.
Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.

2012
23

PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MENDORONG PENINGKATAN PRODUK NASIONAL DI DALAM NEGERI PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS

Ketua : Dr. Agus Brotosusilo, S.H.
Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.

2012
24

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Ketua : Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M.
Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.

2012
25

BADAN HUKUM (RECHTSPERSON) DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA

Ketua : Ratnawati, S.H.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2012
26

PERLINDUNGAN TKI PADA MASA PRA PENEMPATAN, SELAMA PENEMPATAN DAN PURNA PENEMPATAN

Ketua : Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Widya Oesman, S.H., M.H.

2012
27

KETENTUAN PIDANA DALAM PENERAPAN BIO TEKNOLOGI KESEHATAN

Ketua : Dr. Mudzakir
Sekretaris : Rachmat Trijono, S.H., M.H.

2012
28

PENGELOLAAN TANAH NEGARA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ketua : Dr. Nia Kurniawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Ismail. S.H., M.H.

2012
29

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Ketua : Dr. Adhi Santika, S.H., M.H.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2012
30

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGERAH TENAGA KERJA (PPTKIS) DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA

Ketua : Basani Situmorang
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2012
31

PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Ketua : Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.

2011
32

MEKANISME PENARIKAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Ketua : Freddy Haris, S.H., LL.M.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2011
33

FORMAT KEPOLISIAN RI DI MASA DEPAN (PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA)

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H.
Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.

2011
34

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI STRATEGIS UNTUK PERTAHANAN

Ketua : Marsma TNI DR. Achmad Dirwan, M.Sc.
Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.

2011
35

KEDUDUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ketua : Abdul Wahid Masru, S.H., M.H.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2011
36

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Ketua : Dr. Hadi Supratikta
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti

2011
37

PEMBENTUKAN DAN PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M.
Sekretaris : Wiwiek S.Sos

2011
38

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Ketua : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., LL.M
Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.

2011
39

HUBUNGAN KOORDINASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Ketua : Fachrudin, S.H., M.H.
Sekretaris : Apri Listiyanto, S.H.

2011
40

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT (EFEKTIVITAS UU NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

Ketua : Prof. Dr. Jaih Mubarok
Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.

2011
41

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua : Dr. Moh. Isnaini R, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Hudiyati, S.H.

2011
42

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Ketua : Dr. Bambang Wibawarta
Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.

2011
43

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Ketua : Dr. Ahmad Ubbe, SH.,MH.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2011
44

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Ketua : Dr. Son Diamar
Sekretaris : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

2011
45

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN INFORMASI PRODUK HALAL

Ketua : Tulus Abadi, S.H.
Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.

2011
46

PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK UNTUK KEPENTINGAN MILITER DAN SIPIL

Ketua : Kol. Wahyu Wibowo, S.H.
Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.

2011
47

PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI DAERAH PERBATASAN

Ketua : Dr. Ridwan Tirto Sudarmo
Sekretaris : Tyas Anggraeni, S.H., M.H.

2011
48

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN (ILEGAL LOGING)

Ketua : Dr. Sadino, S.H., M.H.
Sekretaris : Purwanto, S.H., M.H.

2011
49

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Ketua : Dr. Marius Widjajarta
Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H.

2011
50

PERKAWINAN BEDA AGAMA ( PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)

Ketua : Dr. Abdul Rozak A Sastra, MA
Sekretaris : Rahmat Trijono, S.H., M.H.

2011
51

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketua : Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D.
Sekretaris : Sri Hudyati, S.H.

2011
52

Pengkajian tentang Penerapan Asas Retroaktif

2010
53

Pengkajian Hukum tentang Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan

2010
54

Pengkajian Hukum tentang Keistimewaan daerah di Indonesia

2010
55

Pengkajian Hukum Tentang Etika Penyelenggara Negara

2010
56

Pengkajian Hukum tentang Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw

2010
57

Pengkajian Hukum tentang Peradilan Militer

2010
58

Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Produk Perundang-undangan Di Luar Hirarki (UU No.10 Tahun 2004)

2010
59

Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

2009
60

PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERBEDAHARAAN NEGARA

KETUA : DR. Zulkarnain Sitompul, SH. :

2009
61

Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah

2009
62

Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah

KETUA : DR. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU :

2009
63

Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

KETUA : Dr. Inosentius Samsul, SH, M.H. :

2009
64

Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

KETUA : Noor M Aziz, SH,MH,MM :

2009
65

Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang

KETUA : Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA :

2009
66

Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

2009
67

Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945

2009
68

Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Ratifikasi Konvensi mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman Dalam WTO

KETUA : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH :

2009
69

Pengkajian Hukum Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menunjang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.

2009
70

Pengkajian Hukum Tentang Tumbuhnya Aliran/ Paham Keagamaan Yang Menyimpang Dalam Konteks Negara Hukum Yang Demokratis

2009
71

Pengkajian Hukum Tentang Kejahatan Perpajakan

2009
72

ASPEK-ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR DENGAN POLA BOT (BUILD, OPERATE AND TRANSFER)

KETUA : Prof. Dr. I.B.R Supancana, SH., MH. :

2008
73

Masalah Hukum Sistem Peradilan Pajak

2008
74

Benda-Benda Bergerak Yang Bernilai Tinggi Sebagai Agunan (Pesawat Terbang, Rig, Satelit)

2008
75

Masalah Hukum Tentang Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor

2008
76

Pasar Modal Syariah Di Hukum Ekonomi Indonesia

2008
77

Masalah Hukum Artbitrasi Online

2008
78

TanggungJawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance

2008
79

Pengaruh Sistem Hukum Negara-negara Maju Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia

2007
80

Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi

2007
81

Pemberian Suaka Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara

2007
82

Masalah hukum tentang konsekuensi Ratifikasi International

2007
83

Konsekuensi Ratifikasi Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan

2007
84

Pelaksanaan Travel Warning Dari Negara Luar Terhadap Perekonomian di Indonesia

2007
85

Masalah Hukum Swastanisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

2007
86

Politik Hukum Nasional Dalam Menunjang Pertahanan dan Keamanan Negara

2007
87

Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelenggaraan Pengawasan Atas Informasi Obat Berbasis Profesi

2007
88

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2007
89

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

2007
90

Pengkajian Hukum Tentang Tenaga Kerja Kontrak

2007
91

Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-negara ASEAN

2007
92

Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional Sebagai Aset Nasional

2007
93

Masalah Hukum Kegiatan Eksplorasi di ZEE

2007
94

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

2007
95

Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Aggaran Pada Instansi Pemerintah.

Ketua : Dr. Andi Hamzah
Leader : Dr. Andi Hamzah

2006
96

Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

Ketua : Arbiyoto, SH.,MA.,MH
Leader : Arbiyoto, SH.,MA.,MH

2006
97

Perlindungan Pemerintah Terhadap Eksport Import di Bidang Pertanian Dalam Pelaksanaan Prinsip Non WTO.

Ketua : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt
Leader : Chandra Yusuf, SH.,LL.M.,MBA.,M.Mgt

2006
98

Masalah Hukum Ketetapan-ketetapan MPR Pasca Berlakunya Undang-undang No.10 Tahun 2004

Ketua : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH
Leader : Dr. Ernawati Munir, SH.,MH

2006
99

Peranan TNI Dalam Pelaksanaan Keadaan Bahaya Menurut Undang-undang Dasar 1945

Ketua : H.M. Fachruddin, SH.,MH
Leader : H.M. Fachruddin, SH.,MH

2006
100

Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Ketua : M. Fachruddin, SH.,MH
Leader : M. Fachruddin, SH.,MH

2006
101

Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah

Ketua : Sri Hariningsih, SH.,MH
Leader : Sri Hariningsih, SH.,MH

2006
102

Penyalahgunaan Tehnologi Siber Dalam Penyebaran Gerakan Teroris.

Ketua : Freddy Harris, SH., LL. m
Leader : Freddy Harris, SH., LL. m

2006
103

Penerapan Obligasi Syariat Islam di Indonesia

Ketua : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA
Leader : Prof. Dr. Faturrahman Jamil, MA

2006
104

Perlindungan Petani Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Pelaksanaan WTO

Ketua : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH
Leader : Dr. Jeanne Neltje Sally, SH.,MH

2006
105

Kearifan lokal dan Hukum Adat Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ketua : Dr. Jufrinal Rizal, SH
Leader : Dr. Jufrinal Rizal, SH

2006
106

Reformasi Lembaga Peradilan

Ketua : Mosgan Situmorang, SH.,MH
Leader : Mosgan Situmorang, SH.,MH

2006
107

Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme

Ketua Pelaksana : Dr. Mudzakir, SH.,MH
Operational Leader : Dr. Mudzakir, SH.,MH

2006
108

Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Melalui Elektronik.

Ketua : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU
Leader : Marulak Pardede, SH.,MH.,APU

2006
109

Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB

Ketua : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH
Leader : Prof. Dr.Romli Atmasasmita, SH.,MH

2006
110

O P CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada pemberdayaan Perempuan.

Ketua : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd.
Leader : Dr. Ir.Adhi Santika, P.Hd.

2006
111

Politik Hukum Nasional Pasca Amandemen 1945.

Ketua : Suherman Toha, SH.,MH
Leader : Suherman Toha, SH.,MH

2006
112

Sistem Rekruitmen PNS dan Reformasi Birokrasi

Ketua : Sunarko, SH.,MH
Leader : Sunarko, SH.,MH

2006
113

Penambangan Terbuka Dalam Kawasan Hutan Lindung

Ketua : Suparno,S.H.
Leader : Suparno,S.H.

2006
114

Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Ketua : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM.
Leader : Dr. Tjip Ismail, SH.,MM.

2006
115

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi

Ketua : Prof. Dr.Uwiyono, SH
Leader : Prof. Dr.Uwiyono, SH

2006
116

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Pemberian Alimentasi Pada Istri dan Anak

Ketua : H.M. Yahya Harahap
Leader : H.M. Yahya Harahap

2006
117

Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

2005
118

Masalah Hukum Peraturan Desa

2005
119

Masalah Fungsi–fungsi Pengawasan oleh DPR/DPD Terhadap Kinerja Pemerintah

2005
120

Sistem Pendidikan Hukum Yang Mendukung Timbulnya Budaya Hukum

2005
121

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasca Amandemen UUD 1945

2005
122

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Ketua : DR. Ernawati Munir, SH,MH :

2005
123

Perkembangan Delik dalam Perubahan Masyarakat

2005
124

Impeachment dalam Verivikasi Partai Politik

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H :

2005
125

Masalah Hukum dalam Verivikasi Partai Politik

2005
126

Aspek Hukum Transfer Of Sentenced Persons / Pengiriman orang-orang yang dihukum (Artikel 45 Konvensi Korupsi)

2005
127

Aspek Hukum Freezing, Seizure and Confiscation /Pembekuan dan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi (Artikel 31 Konvensi Korupsi)

2005
128

Pengaruh Globalisasi Hukum Dalam Proses Legislasi di Indonesia

2005
129

Pengembangan Perbankan di Indonesia

2005
130

Aspek Hukum Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan

2005
131

Aspek Hukum investasi di Indonesia

2005
132

Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan berdasarkan

2005
133

Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan

2005
134

Masalah hukum Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syari\'ah Nasional (Basyarnas)

2005
135

Alih Fungsi Tanah berdasarkan Tata Ruang Wilayah (KTRW) Dalam Perspektif Pola Kehidupan Petani

2005
136

Masalah Hukum Fit and Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara

Ketua : Zaenal Arifin, S.H. :

2005
137

Aspek Hukum Pemailitan perusahaan Asuransi di Indonesia

Ketua : Mosgan Situmorang, SH. MH :

2005
138

Masalah Hukum Perkembangan Ektradisi

2004
139

Masalah Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara

2004
140

Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan.

2004
141

Masalah Hukum Electronic Goverment

2004
142

Peranan Kejaksaaan Sebagai Pemohon Kepailitan untuk Kepentingan Umum

2004
143

Masalah Kerahasiaan Saksi Pelapor Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Money Laundering

2004
144

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

2004
145

Masalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung.

2004
146

Masalah Penegakan Hukum dan Kewibawaan Aparat Penegak Hukum

2004
147

Masalah Hukum Perkembangan Bursa Efek

2004
148

Masalah Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

2004
149

Masalah Hukum Pengembangan Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Hukum Indonesia

2004
150

Masalah Perizinan Dalam Pengelolaaan Lingkungan Hidup.

2004
151

Masalah Hukum Rekruitmen dan Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim Agung.

2004
152

Masalah Hukum Peninjauan Kembali Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia

2004
153

Masalah Hukum Pelaksanaan Asuransi Berdasarkan Hukum Syariah Indonesia

2004
154

Masalah Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

2004
155

Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

2003
156

Masalah Hukum Penerapan Fungsi Sosial Rumah sakit

2003
157

OECD (Convention On Combating Bribery of foreign Publik Officials International Businnes Transaction)

2003
158

Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitarse Di Indonesia

2003
159

Masalah Hukum Perijinan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2003
160

Praktek Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi

2003
161

Masalah Hukum Eksistensi Peradilan Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa

2003
162

Masalah Otoritas Jasa Keuangan

2003
163

Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan.

2003
164

Masalah Hukum Penanggulangan Tenaga Kerja Ilegal

2003
165

Masalah Hukum Penanaman Modal Asing

2003
166

Masalah Hukum Pertanggungjawaban Yayasan.

2003
167

Masalah Hukum Di Bidang Perdagangan Berdasarkan Hukum Islam

2003
168

Masalah Hukum Penegakan Hukum Di Laut

2003
169

Masalah Hukum Pertanggungjawaban Pers Dan Jurnalistik

2003
170

Asas-asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang.

2003
171

Masalah Hukum Pendidikan Nasional

2003
172

Masalah Hukum Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan

2003
173

Pekerja Seks Komersial di Indonesia

2002
174

Pembinaan dan Perawatan Kesehatan PNS

2002
175

Pembinaan dan Perawatan Kesehatan Tenaga Kerja

2002
176

Pinjaman Luar Negeri dalam rangka Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2002
177

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa antar daerah dan antara daerah dan Pusat

2002
178

Masalah Hukum Kewajiban dan Tanggungjawab Perusahaan Perbankan Terhadap Nasabah

2002
179

Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia

2002
180

Masalah Hukum Rekruitmen Hakim Sehubungan dengan Kedudukannya Sebagai Pejabat Negara

2002
181

Masalah Hukum Sarana Tanggung Jawab Kurator dan Pengawas dalam Kepailitan

2002
182

Tindak terhadap Perempuan sebagai Pengaruh Struktur Sosial Masyarakat

2002
183

Pembuktian dalam Pencemaran Lingkungan

2002
184

Masalah Hukum Penyediaan Tanah untuk Pembangunan

2002
185

Masalah Hukum Anti Dumping

2002
186

Masalah Hukum Penjaminan Badan dalam Perkara Pidana

2002
187

Masalah Hukum Penutupan Perkara demi Kepentingan Umum ( Deponir )

2002
188

Masalah Hukum Paralel Import

2002
189

Masalah Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Pengusutan Tindak Pidana

2002
190

Masalah Hukum Pelaksanaan Peradilan HAM di Indonesia

2002
191

Masalah Hukum Penerapan Asas Retro-Active dalam Pelaksanaan Peradilan HAM

2002
192

Masalah Hukum Tanggung Jawab Perdata atas Pelaksanaan Pemerintahan

2002
193

Masalah Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2002
194

Masalah Perlindungan atas Korban Kekerasan Politik

2002
195

Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

2002
196

Masalah Hukum tentang Pengawasan terhadap DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya

2002
197

Masalah Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

2002