Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Selasa, 22 Agust 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Penelitian Hukum Tahun 2005

No Judul Tahun
1

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

KETUA : H. AHMAD UBBE, S.H., M.H., APU :

2005
2

Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perbankan

2005
3

Masalah hukum Tangang Reksa Dana di lingkungan Pasar Modal

2005
4

Masalah Hukum Tentang Penerapan Corporate Governance pada Dunia Usaha

Ketua : Suherman Toha, SH.,MH.

2005
5

Masalah Hukum Tentang Revitalisasi Kebijakan Strategis Pemerintah dalam rangka Memperluas Kesempatan Kerja

2005
6

Pelaksanaan Asuransi Berdasarkan Hukum Syariah di Indonesia

2005
7

Perlindungan Hukum Data Digital

2005
8

Status Hak Atas Tanah dalam hubungannya dengan Usaha Tani

2005
9

Aspek Hukum Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi

2005
10

Perkembangan Lembaga Jaminan di Indoensia

2005
11

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengusa Dalam Era Otonomi Daerah

Ketua : Hj. Ida Padmanegara, S.H., M.H.
Sekretaris : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

2005
12

Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak

Ketua : Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : Sri Sedjati, S.H.,M.H.

2005
13

Masalah Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ketua : Hj. HESTY HASTUTI, SH, MH

2005
14

Masalah Hukum Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim

2005
15

MASALAH HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ketua : Suharyo, S.H.,M.H.
Sekretaris : Heri Setiawan, S.H.,M.H.

2005
16

Masalah Hukum Penggabungan Partai Politik di Indonesia

2005
17

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN INDONESIA

Ketua : Chairijah, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Muhar Junef, S.H., M.H.

2005
18

Masalah Money Loundering dan Peranan PPATK

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, Sh
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH

2005
19

Penelitian Mengenai Pelaksanaan pengadilan Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Indonesia

2005
20

Masalah Hukum Perubahan Sistem Penyiaran di Indonesia Pasca Reformasi

2005
21

Masalah Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia

2005