Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kamis, 23 Mar 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Penelitian Hukum

No Judul Tahun
1

PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEMBAGA PERADILAN

Ketua : Rooseno, S.H.,M.Hum. :

2015
2

PENELITIAN HUKUM TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

KETUA : DRS. ULANG MANGUN SOSIAWAN, MH :

2015
3

PENELITIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN MENUJU PEMBANGUNAN MARITIM

KETUA : : SUHARYO, SH., MH

2015
4

PENELITIAN HUKUM TENTANG HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN

KETUA : : RACHMAT TRIYONO, SH., MH
SEKRETARIS : : EKO NOER K, SH., MH

2015
5

TENTANG KONSISTENSI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

KETUA : : YUL ERNIS, SH., MH
SEKRETARIS : : SRI,SEDJATI, SH., MH

2015
6

AKUNTABILITAS PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

Ketua : Rooseno, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2014
7

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KIP

Ketua : Rachmat Trijono, S.H., M.H.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2013
8

PENGARUH PRAKTIK COURTROOM TELEVISION TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN

Ketua : Mosgan Situmorang , S.H., M.H.
Sekretaris : Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.

2013
9

PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA

Ketua : Ulang Mangun Sosiawan, S.Sos., M.H., APU.
Sekretaris : Nunuk Febriananingsih, S.H.,M.H.

2013
10

PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR

Ketua : Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU.
Sekretaris : Melok Karyandani, S.H.

2013
11

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN DALAM MEMENUHI KEPERLUAN SOSIAL

Ketua : Suherman Toha, S.H.,M.H.,APU.
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, M.H.

2013
12

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Ketua : Yul Ernis, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Sedjati, S.H., M.H.

2013
13

SISTEM PENGAWASAN BUMD SESUAI PRINSIP TAT KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Ketua : Prof. Dr. Jeane Sally, S.H., M.H.
Sekretaris : Jamilus, S.H., M.H.

2012
14

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAN

Ketua : Dr. Freddy Haris, SH, M.H.
Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.

2012
15

EFEKTIFITAS PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL

Ketua : Marulak Pardede, S.H., LL.M.
Sekretaris : Sri Sedjati, S.H., M.H.

2012
16

PENGELOLAAN BUMD SESUAI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD cORPORATE GOVERNANCE)

Ketua : Achyar, S.H., M.H.
Sekretaris : Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.

2012
17

PERBANDINGAN TUJUAN DAN POLA KERJA YAYASAN DI BEBERAPA NEGARA DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Ketua : Suherman Toha, S.H., M.H.
Sekretaris : Dra. Evi Djuniarti, M.H.

2012
18

PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN TIMBAL BALIK

Ketua : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhar Junef, S.H., M.H.

2012
19

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM

Ketua : Dr. Imanuel Sudjatmiko, S.H.
Sekretaris : Tongam R Silaban, S.H., M.H.

2012
20

URGENSI DIGITALISASI PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN

Ketua : Dr. Ulang Mangun Sosiawan, S.H., M.H.
Sekretaris : Hajerati, S.H., M.H.

2012
21

CENTRAL AUTHORITY DAN MEKANISME KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Ketua : Suharyo, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Mulyani, S.H., M.H.

2012
22

TIM PEMANTAUAN DAN INVENTARISASI PERKEMBANGAN HUKUM ADAT

Ketua : : Dr. Tjip Ismail, S.H., M.H., MBA
Sekretaris : : Artiningsih, S.H., M.H.

2011
23

EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M.
Sekretaris : Heru Wahyono, S.H., M.H.

2011
24

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ANAK

Ketua : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
Sekretaris : Dra. Diana Yusianti, M.H.

2011
25

EFEKTIVITAS PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN

Ketua : Prof. Dr. Jeane Sally, S.H., M.H
Sekretaris : Sprianus Aristeus SH MH

2011
26

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGATURAN TATA RUANG

Ketua : Hesty Hastuti, S.H., M.H.
Sekretaris : Apri Listyanto, S.H.

2011
27

TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Ketua : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
Sekretaris : Widya Oesman, S.H., M.H.

2011
28

EFEKTIVITAS PUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD

Ketua : Marulak Pardede, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Sedjati, S.H., M.H.

2011
29

EFEKTIFITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAITAN DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Ketua : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.
Sekretaris : Apri Listyanto, S.H.

2011
30

HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Ketua : Marulak Pardede, S.H., M.H.
Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.

2011
31

EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DAN INTERN AGAMA

Ketua : Suherman Toha, S.H., M.H.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

2011
32

PEMBENTUKAN OTONOMI KHUSUS DI BALI DAN PENGARUHNYA BAGI KEUTUHAN NKRI

Ketua : Suharyo, S.H., M.H.
Sekretaris : Tyas Dian Anggreini, S.H., M.H.

2011
33

KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH

Ketua : Achyar, S.H., M.H.
Sekretaris : Ade Irawan Taufik, S.H.

2011
34

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN PANGAN (PERBANDINGAN DENGAN BERBAGAI NEGARA)

Ketua : Prof. Dr. Jeane N Saly, S.H., M.H.
Sekretaris : Nunuk Febrianingsih, S.H., M.H.

2011
35

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT

Ketua : Achyar, S.H., M.H.
Sekretaris : Tongam R Silaban, S.H., M.H.

2011
36

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA study Empiric Di Bali

Ketua : Suherman Toha, S.H., M.H., APU.
Sekretaris : Adharinalti, S.H., M.H.

2011
37

Penelitian Hukum tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi

2010
38

Penelitian Hukum Tentang Penerapan bantuan Timbal balik masalah pidana terhadap kasus-kasus Cyber Crime

Ketua : Suharyo, S.H., M.H.

2010
39

Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien

Ketua : Noor M Aziz, SH,MH,MM

2010
40

Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ketua : SUHERMAN TOHA, SH., MH., APU

2010
41

Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Regulasi Berbagai Negara tentang Publikasi di Tempat Umum Dikaitkan dengan Kemungkinan Regulasinya di Indonesia

2010
42

Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Ketua : Raida L. Tobing, SH APU

2010
43

PENELITIAN HUKUM TENTANG PENYEDERHANAAN PROSES PERADILAN

KETUA : MOSGAN SITUMORANG, SH.MH :

2009
44

Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan.

2009
45

Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU Money Loundering

2009
46

Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

2009
47

Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan

KETUA : MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU :

2009
48

Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

KETUA : Suherman Toha, SH, MH, APU. :

2009
49

PENELITIAN HUKUM TENTANG INTERAKSI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SEPARATISME DI INDONESIA

KETUA : Suharyo, S.H., M.H. :

2008
50

Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Perempuan Untuk Mengakses Hak-Hak Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

2008
51

Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban

2008
52

Penelitian Hukum Tentang Peninjauan Terhadap Bentuk-Bentuk Kontrak Bagi Hasil Di Indonesia

2008
53

Penelitian Hukum Tentang World Trade Organization Dan Kedudukan Negara Berkembang (Perspektif Agribisnis

2008
54

Penelitian Hukum Tentang Peran Dan Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah

2008
55

PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

KETUA : SUHERMAN TOHA,SH.,MH.,APU :

2008
56

Resiko Manajemen dalam Pertimbangan Hukum

2008
57

Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Transaksi Efek di Lingkungan Pasar Modal Indonesia

Ketua : Sosiawan, Ulang Mangun, Drs, M.H.,

2007
58

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat.

Ketua : Dr. Ahmad Watik Pratiknya
Leader : Dr. Ahmad Watik Pratiknya

2007
59

Aspek-aspek Hukum Transnasional Pada Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Ketua : Dr. IBR Supancana, S.H.,M.H
Leader : Dr. IBR Supancana, S.H.,M.H

2007
60

Permasalahan Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Peraturan Pusat di Bidang Investasi

2007
61

Rehabilitasi Terhadap Korban Perdagangan Manusia

2007
62

Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Pangan

2007
63

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Perkosaan yang Menggugurkan Kandungan

2007
64

Implementasi Kebebasan Beragama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

2007
65

Pengaruh Prinsip-Prinsip WTO Dalam Pelaksanaan Perdagangan Negara Anggota ASEAN

2007
66

Upaya Keperdataan Dalam Rangka Mengurangi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

2007
67

Potensi Sengketa Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945

2007
68

Penyusunan Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2007
69

Aspek Hukum Keamanan Pangan Dalam Rangka Perdagangan Internasional

2007
70

Penyelesaian Sengketa - sengketa di Bidang Pertambangan

2007
71

Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

2007
72

Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

2007
73

Otonomi Khusus Dalam Konteks NKRI (Studi Hukum Tata Negara Menurut UUD tahun 1945)

2007
74

Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Anggaran Pada Instansi Pemerintah

2007
75

Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ketua : Hj. Hesty Hastuti, SH, MH :

2006
76

Penelitian Hukum tentang Pola Pemberantasan Tindak Pidana terorisme Dalam Hukum Indonesia

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
Leader : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

2006
77

Penelitian Hukum tentang Perkembangan Hukum Adat Propinsi Kalimantan Tengah

Ketua : Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Leader : Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

2006
78

Penetian Hukum tentang Pengaruh Pemberlakuan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Ketua : H. Achyar, S.H., MH.
Leader : H. Achyar, S.H., MH.

2006
79

Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Pra Peradilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana

Ketua : Prof. Dr. Andi Hamzah, SH
Leader : Prof. Dr. Andi Hamzah, SH

2006
80

Kemitraan Usaha Nasional dan Usaha Asing Dalam Penerapan Ketentuan WTO Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional

Ketua : Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH
Leader : Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH

2006
81

Penelitian hukum tentang Aspek Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi

Ketua : Mosgan Situmorang, S.H, M.H.
Leader : Mosgan Situmorang, S.H, M.H.

2006
82

Aspek Hukum Pengelolan Frekuensi Radio

Ketua : Purwanto, S.H., MH.
Leader : Purwanto, S.H., MH.

2006
83

Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan

Ketua : Raida L Tobing ,SH
Leader : Raida L Tobing ,SH

2006
84

Penelitian Hukum Tentang Sistem Peradilan dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan

Ketua : Sumijati Sahala, SH.,M.Hum
Leader : Sumijati Sahala, SH.,M.Hum

2006
85

Penetapan Biaya Perkara di Pengadilan

Ketua : Sri Sedjati, SH, MH
Leader : Sri Sedjati, SH, MH

2006
86

Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Ketua : Suharyo, SH. MH.
Leader : Suharyo, SH. MH.

2006
87

Peranan Hukum Investasi di Indonesia Dalam Era Globalisasi

Ketua : Syprianus Aristeus, SH, MH
Leader : Syprianus Aristeus, SH, MH

2006
88

Penelitian Hukum tentang Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Ketua : Dr. Tjip Ismail, S.H., MM.
Leader : Dr. Tjip Ismail, S.H., MM.

2006
89

Aspek Hukum Jaringan Usaha Dalam Perkembangan Perekonomian Nasional.

Ketua : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH
Leader : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH

2006
90

Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Ketua : DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH, MH :

2006
91

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Papua.

2006
92

Sistem Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

2006
93

Pengaruh Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendaftaran Tanah Di Indonesia.

Ketua : ADY KUSNADI, S.H., M.H., CN :

2006
94

Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Illegal (Illegal Loging)

2006
95

Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia.

Ketua : MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU. :

2006
96

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

KETUA : H. AHMAD UBBE, S.H., M.H., APU :

2005
97

Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perbankan

2005
98

Masalah hukum Tangang Reksa Dana di lingkungan Pasar Modal

2005
99

Masalah Hukum Tentang Penerapan Corporate Governance pada Dunia Usaha

Ketua : Suherman Toha, SH.,MH.

2005
100

Masalah Hukum Tentang Revitalisasi Kebijakan Strategis Pemerintah dalam rangka Memperluas Kesempatan Kerja

2005
101

Pelaksanaan Asuransi Berdasarkan Hukum Syariah di Indonesia

2005
102

Perlindungan Hukum Data Digital

2005
103

Status Hak Atas Tanah dalam hubungannya dengan Usaha Tani

2005
104

Aspek Hukum Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi

2005
105

Perkembangan Lembaga Jaminan di Indoensia

2005
106

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengusa Dalam Era Otonomi Daerah

Ketua : Hj. Ida Padmanegara, S.H., M.H.
Sekretaris : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

2005
107

Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak

Ketua : Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : Sri Sedjati, S.H.,M.H.

2005
108

Masalah Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ketua : Hj. HESTY HASTUTI, SH, MH

2005
109

Masalah Hukum Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim

2005
110

MASALAH HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ketua : Suharyo, S.H.,M.H.
Sekretaris : Heri Setiawan, S.H.,M.H.

2005
111

Masalah Hukum Penggabungan Partai Politik di Indonesia

2005
112

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN INDONESIA

Ketua : Chairijah, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Muhar Junef, S.H., M.H.

2005
113

Masalah Money Loundering dan Peranan PPATK

Ketua : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, Sh
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH

2005
114

Penelitian Mengenai Pelaksanaan pengadilan Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Indonesia

2005
115

Masalah Hukum Perubahan Sistem Penyiaran di Indonesia Pasca Reformasi

2005
116

Masalah Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia

2005
117

Aspek Hukum Penerapan Fungsi Sosial Dalam Usaha Rumah Sakit

2004
118

Aspek Hukum Pengelolaan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

2004
119

Aspek Hukum Penyelesaian Delik Kesusilaan Menurut Pandangan Pengadilan dan Masyarakat

2004
120

Aspek Hukum Kebebasan Pers Dalam Penyiaran

2004
121

Aspek Hukum Implikasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penetapan Wilayah Laut Daerah Otonomi

2004
122

Aspek Hukum Transaksi Bisnis dan Perdagangan melalui E-Commerce

2004
123

Aspek Hukum Sistem Ekonomi Berdasarkan Hukum Syariah di Indonesia

2004
124

Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

2004
125

Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Telematika sebagai alat bukti di Pengadilan

2004
126

Aspek Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Pertahanan.

2004
127

Aspek Hukum Sistem Pemerintahan di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

2004
128

Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah

2004
129

Aspek Hukum Pelaksanaan Upaya Paksa Perpajakan Pusat dan Daerah

2004
130

Penerapan Putusan Hakim Arbitrase Internasional di Indonesia

2004
131

Aspek Hukum Merger Usaha Bank Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan

2004
132

Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multi Moda

2004
133

SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERPAJAKAN

Ketua : Sri Badini Amidjojo, S.H.,M.H.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H.

2003
134

Aspek Hukum Bank Syariah Dalam Lembaga Keuangan Indonesia

2003
135

Peraturan Dumping Dalam Pelaksanaan GATT

2003
136

Aspek Hukum Paralel Import Dalam Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual

2003
137

Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perlindungan Konsumen

2003
138

Perlindungan Hukukm Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.

2003
139

Aspek Hukum Transaski Di Lingkungan Pasar Modal.

2003
140

LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (U.K.M)

Ketua : Hetty Sofiati, S.H., C.N.
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H.

2003
141

Pengembangan Dan Pengelolaan Pengairan Dalam Rangka OTDA

2003
142

Aspek Hukum Pengawas Lembaga-Lembaga Keuangan

2003
143

Ratifikasi HAM Berkaitan Dengan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan

2003
144

Peningkatan Mekanisme Pertanggungjawaban Pengadilan Kepada Publik

2003
145

Aspek Hukum Hubungan Kerjasama Lembaga-Lembaga Penegak Hukum

2003
146

Kewajiban Hakim Menggali Nilai-Nilai Yang Hidup Di Masyarakat

2003
147

Aspek Hukum Tindakan Medis Terhadap Pasien

2003
148

Aspek Hukum Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara

2003
149

Aspek Penegakan Hukum Penyelundupan Barang-Barang ( Export dan Import)

2003
150

Standarisasi Pasar Modal

2003
151

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Buruh Swasta

2003
152

Hambatan Perdagangan Barang Dari Luar Negeri

2003
153

Aspek Hukum Otonomi Daerah dalam Menyongsong Pelaksanaan AFTA/GAT/WTO

2002
154

Aspek Hukum Kepailitan pada Perusahaan yang Go Publik

2002
155

Aspek Hukum Badan Regulasi Independen dalam Kegiatan Telekomunikasi

2002
156

Aspek Hukum Perubahan Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agama

2002
157

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

2002
158

Aspek Hukum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia

2002
159

Aspek Hukum Penataan PNS dengan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999

2002
160

Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana

2002
161

Aspek Hukum Eksekusi Hipotik, Gadai, Hak Tanggungan atas Tanah dan Jaminan Fidusia dalam Usaha Perbankan

2002
162

Aspek Hukum Penyelesaian Tagihan-tagihan Pemerintah yang Berasal dari Bantuan Likuidasi Bank Indonesia

2002
163

Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

2002
164

Aspek Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam Bisnis Perbankan

2002
165

Aspek Hukum Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK)

2002
166

Aspek Hukum Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah

2002
167

Aspek Hukum Jaminan Perorangan dalam Pemberian Kredit

2002
168

Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan

2002
169

Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan

2002
170

Aspek Hukum Transaksi Derivatif dalam Perbankan dan Pasar Modal

2002
171

Aspek Hukum Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara Indonesia

2002