Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Minggu, 30 April 2017
  • Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional | Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Penulisan Karya Ilmiah

No Judul Tahun
1

SISTEM REKRUITMEN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM

Ketua : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

2014
2

PENERAPAN MEKANISME SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

Ketua : DR. Chairul Huda, S.H., M.H.

2013
3

PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERADILAN

Ketua : Prof. Basuki Rekso

2012
4

PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Ketua : Prof. IBR. Supancana

2012
5

PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA

Ketua : Prof. Nindyo Pramono

2012
6

Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Ketua : Dr. Abdurrahman, S.H. M.H.

2011
7

Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Ketua : Dr. Mudzakir, S.H., M.H.

2011
8

Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance

Ketua : Dr. Topo Santoso, S.H.

2011
9

PENGUATAN INTEGRASI PERATURAN DAERAH DALAM KESATUAN SISTEM HUKUM NASIONAL

KETUA : DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A. :

2010
10

TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMAA DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

KETUA : Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. :

2010
11

ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN

:

2010
12

PERBANDINGAN KONTEN YANG DIKECUALIKAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

2010
13

PENDEKATAN PENGATURAN PADA SEKTOR PENYIARAN MENUJU ERA KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2010
14

IMPLEMENTASI REGULASI PORNOGRAFI DI INDONESIA

2010
15

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG PORNOGRAFI (DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)

KETUA : Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. :

2009
16

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

KETUA : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. :

2009
17

PENEGAKAN PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

2009
18

Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

2009
19

KAJIAN EU CONVENTION ON CYBERCRIME DIKAITKAN DENGAN UPAYA REGULASI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

2009
20

PPHN Revitalisasi UU No. 10 Tahun 2004

KETUA : Prof. DR. John Pieris, S.H.,M.S. :

2008
21

PERAN PROLEGNAS DALM PERENCANAAN PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (PASCA AMANDEMEN)

2008
22

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN, JENIS DAN TATA SUSUNAN (HIERARKI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KETUA : H. Machmud Aziz, S.H., M.H. :

2008
23

Akselerasi transformasi perlindungan HKI melalui Innovasi

2008
24

Perkembangan teknologi informasi dan E-Commerce dikaitkan dengan penyempurnaan UU No 15 Tahun 2001merek

2008
25

Penyimpangan penegakan hukum dalam peradilan pidana bersifat melawan hukum (Tinjauan kritis terhadap Due Process of Law)

2008
26

Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Penulis : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
Author : Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

2007
27

Kedudukan Negara Berkembang Dalam Keanggotaan WTO (Perspektif Usaha Agribisnis)

Penulis : Made Sudiarsih, SH., MH
Author : Made Sudiarsih, SH., MH

2007
28

Peranan TNI dalam Menjaga Daerah Perbatasan

Penulis : Slamet Prajitno, SH
Author : Slamet Prajitno, SH

2007
29

Persaingan Curang dalam E-Commerce

Penulis : Danrivanto Budhijanto, SH., LL. M in IT Law.
Author : Danrivanto Budhijanto, SH., LL. M in IT Law.

2007
30

Implikasi Juridis Putusan Judicial Review

Penulis : Agustina Sapan L.A., SH.
Author : Agustina Sapan L.A., SH.

2007
31

Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Kebijakan Farmasi di Indonesia

Penulis : Ranggalawe Suryasaladin, SH., MH., LL.M
Author : Ranggalawe Suryasaladin, SH., MH., LL.M

2007
32

Perlindungan Terhadap Investasi di Bidang Pengangkutan Dalam Era Globalisasi

Penulis : Dr. I.B.R. Supancana, SH. MH
Author : Dr. I.B.R. Supancana, SH. MH

2006
33

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Keputusan Pejabat Militer

Penulis : Agustina Sapan L.A.,SH
Author : Agustina Sapan L.A.,SH

2006
34

Otonomi Seluas-luasnya Dalam Negara Republik Indonesia

Penulis : Made Sudiarsih, SH.MH.
Author : Made Sudiarsih, SH.MH.

2006
35

Hukum Adat yang Melanggar Hak Asasi Manusia Pada Masyarakat Adat di NTB dan NTT

Penulis : Agustina Sapan L.A.,SH
Author : Agustina Sapan L.A.,SH

2006
36

Politik Hukum Nasional Dalam Menunjang Pembangunan di Bidang Sosial Budaya

Penulis : L. Sumartini, SH
Author : L. Sumartini, SH

2006
37

Pembinaan Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945

Penulis : Dr. Alma Pattileuw, SH, MH
Author : Dr. Alma Pattileuw, SH, MH

2006
38

Desain Pembangunan Hukum Nasional yang Efektif, Efisien, dan Demokratis

Penulis : H.M. Rasyid Sarumala, SH
Author : H.M. Rasyid Sarumala, SH

2006
39

HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

KETUA : Bambang Iriana Djajaatmadja, SH., LL.M :

2005
40

STUDI HUKUM TATA NEGARA PASCA PERUBAHAN IV

KETUA : DR. HARJONO, SH, MCL :

2005
41

INDEPENDENSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM

KETUA : Prof. Dr. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M :

2005
42

RPP tentang (salah satu isu dalam Pertambangan Umum).

Ketua Tim : Prof. Dr. Ryad Cjairil, M.Sc.,M.Eng

2005
43

Pembaharuan Hukum Pasar Modal

Ketua : A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

2004
44

Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC

Ketua : Sumijati Sahala, S.H., M.Hum.

2004
45

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

Ketua : Sri Badini Amidjojo, S.H., M.H.

2004
46

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ketua : Dr. Mashudi, S.H.

2004
47

Masalah Money Politic Dalam Pemilihan Umum

Ketua : L. Sumartini, S.H.

2004