bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | English
Rabu, 16 Apr 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail

06 - 08 Mei 2014
PERTEMUAN BERKALA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SAHID HOTEL, MAKASSAR
 
30 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMP Kalibata, DKI Jakarta
 
28 Mar 2014
Ceramah Penyuluhan Hukum
Sekretariat Wanita PERSAHI
 
28 Mar 2014
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Jayapura, Papua
 
27 Mar 2014
Pemaparan Proposal Penelitian Hukum " Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol)
BPHN, DKI Jakarta
 
26 - 28 Mar 2014
Lokakarya " Jalan Menuju Regulasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral "
Jakarta, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMII, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
TMII, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
Kantor Kec. Tebet, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
Kantor Kec. Tebet
 
Menghadiri Sidang Pejabat Senior Hukum ASEAN di Vientiane, Laos PDR, 4-5 Desember 2013 Workshop “Integrasi Website JDIHN” di Hotel Harris, Jakarta, 22 Agustus 2013 Pelaksanaan MOU Web Pola Standar @ Sintang Kal Bar 18 Feb 2013

Link Terpopuler: Kompilasi Hukum Acara Pidana
Berita Terpopuler: MK Akan Bentuk Dewan Etik MK
Artikel Terpopuler: AYO JADI JUSTICE COLLABORATOR
PerDa Terpopuler: PAJAK AIR TANAH
Peraturan Terpopuler: MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pengunjung Hari ini: 348
 Pengunjung Bulan ini: 40,895
 Pengunjung Tahun ini: 379,763
 Pengunjung Total: 4,434,961
 
Seminar Hukum Nasional
Acara Kegiatan   |   Agenda Kegiatan   |   Seminar Hukum
Hotel Aryaduta, Jakarta, 28 Agt 2013
Jakarta, 19 - 21 Jun 2013
Manado, 17 - 19 Apr 2013
Surabaya, 20 - 22 Mar 2013
Bandung, 13 - 15 Feb 2013
12 - 15 -- Bulan -- 1999
Seminar Hukum Nasional VII
Jakarta

Seminar Hukum Nasional Ke-VII, dengan tema "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani", diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional -Departemen Kehakiman di Jakarta tanggal 12 s/d 15 Oktober 1999, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : G-124.DL.O4.04 tanggal 8 September 1999.

Penyelenggaraan Seminar dimaksudkan untuk menampung berbagai pemikiran yang sangat berharga bagi usaha pembangunan hukum nasional dalam memasuki era baru menuju masyarakat yang lebih demokratis, berkeadilan, lebih menghargai harkat dan martabat manusia serta yang menempatkan hukum sebagai sesuatu yang utama dalam penyelenggaraan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Seminar dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari kalangan teroritis dan praktisi hukum, pejabat dan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, para wakil dari beberapa partai politik serta para ahli dari berbagai bidang keahlian.

Setelah memperhatikan :

1. Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Seminar Hukum Nasional VII di Istana Negara.
2. Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman Republik indonesia

Setelah mengikuti penyajian dan diskusi materi ceramah, dengan topik :

1. Suatu Saran tentang Kerangka Aktifitas Reformasi Hukum
Oleh: Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA

2. Struktur sosial dan Sikap Kultural Masyarakat Madani dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Hukum
Oleh: Prof. Dr. Sardjono Jatiman, SH

3. Masyarakat Madani dan Reformasi Hukum
Oleh : Dr. Moh. A.S. Hikam.

4. Konfirgurasi Politik Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Reformasi Hukum
Oleh : Dr. Indira Samego

Selanjutnya setelah mengikuti dan mendiskusikan penyajian makalah utama dan makalah pembanding :

Sub tema I : Konstitusi Sebagai Pikiran Perubahan UUD 1945 Dalam Rangka perimbangan Kekuasaan Negara di Bidang Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Penyaji : Prof. Dr. Muchsan, SH
Pembanding :
1. Prof. Dr. Harun Alrasid, SH
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH

2. Kemandirian Kekuasaan kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan negara dan pertanggungJawaban Publik.
Penyaji : Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH
Pembanding : Lubut M.P. Pangaribuan, SH.,LL.M

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.
Penyaji : Antonius Sujata, SH
Pembanding : Dr. T. Mulya Lubis, SH.,LL.M

4. Sistem Perubahan Konstitusi dan Konsekuensi Penerapannya di Indonesia.
Penyaji : Prof. Dr. Sri Soemantri Mertosuwignyo, SH
Pembanding : Prof. Dr. Suwoto Moelyosoedarmo, SH

Sub tema II : Konsepsi Good Governence Dalam, Perwujudan Masyarakat Madani, dengan topik-topik bahasan :

1. Kapabilitas DPR dalam pemantapan Good governance.
Penyaji : Dr. Moh. Mahfud MD
Pembanding : Prof. Dr. Bintan Saragih, SH

2. Judicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance.
Penyaji : Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH., LL.M
Pembanding : Purwoto Gandasubrata, SH

3. Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah.
Penyaji : Prof. Dr. Philipus M. Hardjon, SH
Pembanding : Muftah Toha, MPA, Ph.D

Sub tema III : Perubahan Sosial dan Reformasi Hukum, dengan topik-topik bahasan :

1. Masalah Kebhinekaan Sosial dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani
penyaji : Prof. Dr. Sartjipto Rahardjo, SH
Pembanding : Dr. H.M. Laica Marzuki, SH

2. Aksesibilitas Publik Dalam Proses Reformasi Hukum
Penyaji : Mas Achmad Santosa, SH.,LL.M

3. Peranan Peradilan Dalam Perubahan Nilai Dalam Masyarakat.
Penyaji : Benyamin Mangkudilaga, SH
Pembanding : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

Sub tema IV : Pembangunan Daerah, dengan topik-topik bahasan :

1. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999
Penyaji : Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

2. Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Memperkokoh Integritas Nasional.
Penyaji : Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, SH
Pembanding : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH

3. Peranan lembaga-lembaga Adat dalam Pembangunan Daerah
Penyaji : Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH
Pembanding : H. Abdurrahman, SH.,MH

4. Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah
Penyaji : Prof. Dr. Parsudi Suparlan
Pembanding : Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

Setelah mendapat masukan dari hasil sidang-sidang kelompok yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini, Seminar hukum nasional ke-VII mengambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Umum

1. Era Reformasi yang kini dijalani masyarakat Indonesia, pada dasarnya merupakan upaya perubahan secara menyeluruh guna mencapai perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju suatu tatanan masyarakat Indonesia baru yang lebih demokratis, menghargai harkat dan martabat manusia,serta yang lebih menjunjung tinggi asas supremasi hukum dan menerapkan hukum yang pasti dan adil.

2. Hukum, dengan berbagai fungsi dan manifestasinya mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang dicita-citakan. Karena itu politik hukum dimasa-masa mendatang harus secara sungguh-sungguh diarahkan kepada perwujudan dan peningkatan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk yang bertumpu pada landasan Bhineka Tunggal Ika yang demokratis, dengan tetap memperhatikan tatanan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Internasional.

3. Konstitusi dengan dokumen hukum yang mempunyai kedudukan sangat mendasar dalam kehidupan suatu negara modern, harus mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan dan kehidupan yang demokratis yang penting bagi berkembangnya masyarakat Indonesia baru. Undang-undang Dasar 1945 dirasa kurang mampu menciptakan kehidupan yang demokratis, adil dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut amandemen konstitusi harus segera dilakukan sebagai tahap penting dari proses reformasi hukum, yang nantinya menjadi dasar dan rujukan bagi seluruh usaha dalam penciptaan landasan bagi perwujudan masyarakat Indonesia baru.

4. Sistem pemerintahan layak (good governance), yang terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya suprastruktur dan infrasstruktur politik sesuai dengan ketentuan hukum serta yang sekaligus dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai prasyarat bagi berkembangnya masyarakat Indonesia baru, belum sepenuhnya mendapat jaminan secara menyeluruh dan mendasar, yang dalam beberapa hal keadaan tersebut dapat dikembalikan pada ketentuan UUD 1945 yang bersifat singkat dan mendua (ambivalen). Oleh karena itu, perlu perlindungan hak asasi manusia mendapat pengaturan menyeluruh dalam konstitusi, disertai pengembangan peranan peradilan dan kesadaran serta peluang masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.

6. Kemandirian sistem peradilan (kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945) merupakan tiang utama negara yang mendasarkan diri pada demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem peradilan yang tereduksi oleh sistem politik, praktek-praktek intervensi yang datang dari kekuasaan ekstra yudisial, dan banyaknya pelanggaran etika profesi hukum, terbukti telah merusak sendi-sendi dasar kehidupan demokrasi dan supremasi hukum. Berdasarkan hal tersebut, usaha yang sudah mulai dilakukan untuk menuju terciptanya sistem peradilan yang merdeka, harus terus dikembangkan, dengan disertai usaha penguatan peranan profesi hukum dan organisasinya melalui undang-undang dan peningkatan akuntabilitas publik sistem peradilan.

7. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam lingkup negara kesatuan pada dasarnya dapat dilihat, baik sebagai usaha pengembangan demokrasi sampai pada tingkat daerah maupun sebagai instrumen pelayanan di bidang kesejahteraan yang tersebar ke satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah.

Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Perwakilan Daerah, yang ditujukan pada usaha kemandirian dan kebebasan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, harus mencakup upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas, kemampuan manajemen, kemampuan membangun partisipasi, serta kemampuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis.

8. Kebhinekaan sosial dan budaya merupakan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan aset dalam membangun masyarakat Indonesia baru di masa depan.

Oleh karena itu, agar hukum dapat mempunyai peranan dalam pembentukan masyarakat yang dicita-citakan, setiap usaha pembangunan hukum harus secara sungguh-sungguh memperhatikan eksistensi kebhinekaan sosial .dan budaya serta lembaga hukum adat lokal, sebagai aspek hukum yang mendasar.

9. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menempati kedudukan terdepan dalam berhubungan dengan masyarakat, mempunyai peranan penting dalam upaya menjamin terciptanya ketertiban dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang menghargai supremasi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan peranan Kepolisian di masa mendatang, perlu dipertegas kedudukan kepolisian dalam struktur pemerintahan, yang sepenuhnya terlepas dari tugas-tugas kemiliteran, dengan memperkuat profesionalisme serta ketaatan polisi kepada etika profesinya.

10. Pengembangan kehidupan yang demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum, ditentukan oleh kualitas manusia, khususnya kalangan yang termasuk elemen demokrasi, perlu dilakukan usaha terus menerus untuk mencapai standar profesi hukum yang tinggi melalui pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legal education) serta penegakan etika profesi hukum yang dilakukan secara konsisten.


B. Khusus

1. Sub tema I : Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokrastis

a. Tentang Hak Asasi Manusia

1) Amandemen terhadap UUD 45 hendaknya memasukkan prinsip-prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif, mengatasi dan mengurangi kasus-kasus HAM, jaminan HAM didalam konstitusi yang bersifat universal hendaknya diikuti dengan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang HAM, pengimplementasian secara efektif dan sosialisasi semua peraturan perundang-undangan tentang HAM kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas pada umumnya;

2) Diperlukan implementasi yang efektif dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi Indonesia guna mengeliminir banyaknya pelanggaran HAM di Indoensia;

3) Perlu segera dilakukan sosialisasi dan realisasi pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM;

4) Untuk memastikan arah reformasi hukum, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang sekurang-kurangnya harus mengamendir prinsip-prinsip HAM yang mengandung ambivalensi, sehingga tidak terjadi lagi dualisme ambivalensi yang terjadi selama ini. Amandemen tersebut harus diikuti dengan revisi atas berbagai UU yang merupakan implementasi pasal-pasal UUD 1945 termaksud.

Disamping itu UUD baru tersebut hendaknya juga memuat jaminan HAM secara lengkap, sehingga akan menjadi semacam "national bill of rights" sebagaimana halnya dalam Konstitusi Filipina dan Thailand; .

5) Reformasi hukum termaksud juga harus dilengkapi dengan pemberdayaan judicial review pada Mahkamah Agung yang harus diberi wewenang untuk membatalkan setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya yang menjamin warga negara;

6) Dalam kasus-kasus pelanggaran -pelanggaran berat HAM yang akan ditangani oleh institusi internasional berlaku asas nebis in idem, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga peradilan nasional. Namun pengadilan nasional tersebut harus benar-benar bersifat impartial dan tidak mengganggap pelanggaran-pelanggaran berat tersebut sebagai normal crime;

7) Untuk mengatasi snow ball effects dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Timtim di mana akan muncul tuntutan-tuntutan keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di tempat lain seperti Aceh, Tanjung Priuk, Semanggi, Ambon, dan lain-lain, perlu dipertimbangkan pembentukan suatu Truth and Reconciliation Commission sebagaimana di Afrika Selatan, Argentina, dan lain-lain.

b. Tentang Perubahan UUD 1945

1). Dalam kaitan dengan perubahan UUD 1945, perlu dipertimbangkan/dirumuskan beberapa aspek sebagai berikut :

(a). Bentuk hukum dan perubahan UUD
(b). Pembatasan hak prerogatif presiden
(c). Restrukturisasi anggota MPR, dengan menghapus Utusan Golongan;
(d). Keseimbangan antara hak DPR dalam mengajukan RUU dan hak Presiden dalam membentuk UU.

2). Mengenai HAM harus ada suatu bab tersendiri yang mengatur serta merumuskan hak asasi manusia secara rigid, baik yang berbentuk hak dasar yang meliputi HAM secara klasik, HAM sosial, dan HAM orang yang komunikasinya terhambat. Dengan cara ini kepastian hukum dapat terwujud, sehingga perlindungan terhadap pelaksanaan HAM dapat dilaksanakan secara mantap;

3). Dalam amandemen UUD 1945 tersebut tidak perlu diadakan pembedaan antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara, karena yang penting adalah kewenangannya, dan tidak diperhatikan mempersoalkan tinggi rendahnya.

Disamping itu perlu diperhatikan pula perimbangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif;

4). Di masa depan ditinjau ketentuan yang mengatur mengenai pidato pertanggung jawaban Presiden, dalam arti luas dibedakan antara pidato pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan atau pada Sidang Umum MPR dengan pidato pertanggungjawaban pada saat impeachment;

5). Dalam konteks lembaga negara perlu dipikirkan untuk menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA), karena hingga saat ini tidak terlihat manfaatnya. Lain halnya dengan Raad Van State di Negeri Belanda.

c. Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

1). Perlu dipikirkan agar para hakim mempunyai kekebalan, yakni tidak dapat digugat dalam hal memutuskan suatu perkara. Kekebalan ini harus ada imbangannya yakni tingkah laku para hakim. Diluar negeri hakim dapat impeach. Apakah hal ini juga dapat berlaku di Indonesia? Bagaimana mekanismenya? Siapa yang melakukan? Hal ini memerlukan pengkajian-pengkajian lebih lanjut;

2). Tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman di masa depan, diusulkan adanya mekanisme kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal dilaksanakan dengan adanya suatu kode etik dan dewan kehormatan kehakiman. Sedangkan eksternal kontrol memerlukan adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan kehakiman yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidang kehakiman.

Dewan ini yang memberikan saran-saran kepada Ketua MA untuk memberdayakan kekuasaan kehakiman. Disamping itu dewan ini juga dapat mengusulkan proses impechment kepada para hakim.

d. Tentang Sistem Perubahan Konstitusi

1). Dalam pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999 yang sedang berlangsung perubahan terhadap UUD 1945 sebaiknya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : (a) amandemen untuk jangka pendek sebaiknya dilakukan dengan menggunakan Pasal 37 UUD 1945; (b) perubahan menyeluruh (renewal) sebaiknya dilakukan dengan menggunakan Pasal 3 UUD 1945;

2). Perubahan konstitusi di masa depan sebaiknya dengan menggunakan Tap MPR-RI untuk menghilangkan kesan PPKI lebih rendah/tinggi dari pada MPR;

3). Sidang Umum MPR agar mengagendakan atau memberi kemungkinan bagi amandemen UUD 1945, misalnya dengan membuat suatu Tap MPR yang mengatur mengenai Komisi Negara yang bertugas melakukan amandemen UUD 1945;

4). Sedangkan mengenai metode perubahan dalam anti sumber substansi perubahan terutama diangkat dengan memasukkan pemikiran akamedik yang berkembang dalam lembaga penelitian dan di masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non pemerinatah serta pemikiran para politisi.


2. Sub tema II: Konsepsi Good Governance Dalam Perwujudan Masyarakat Madani

a. Good governance mengandung makna tegaknya supremasi hukum dan berfungsinya semua lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah (supra struktur) dan infra struktur sesuai dengan aturan hukum yang dibuat secara demokratis. Oleh karena itu, perlu dibangun format baru hubungan kekuasaan yang seimbang antara pemerintah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Iegislatif) dan lembaga yudikatif. Upaya untuk mewujudkan good governance tidak mungkin berjalan apabila lembaga perwakilan rakyatnya lemah, sehingga tidak mampu mengawasi pemerintah dan membawa aspirasi rakyat, dan kehidupan pers dan kebebasan politik warga dipasung dengan berbagai pembahasan dan ancaman hukuman, serta peranan lembaga yudikatif yang cenderung tidak memiliki peranan yang semestinya termasuk dalam hal yudicial review yang dipandang sebagai suatu kontrol hukum yang efektif terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Semetara, di lain pihak lembaga eksekutif sangat kuat dan intervensionis. Kondisi yang tidak seimbang ini akan menyebabkan pemerintah steril dan kontrol Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yudikatif, pers dan masyarakat.

b. Keterbukaan pemerintah merupakan pelaksanaan asas demokrasi bahkan merupakan conditio sine qua non asas demokrasi, karena memungkinkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hukum positif kita dewasa ini, belum ada pengaturan secara khusus mengenai keterbukaan pemerintah yang bertumpu pada asas demokrasi, namun penerapan as as keterbukaan secara parsial terdapat dan dimungkinkan digali dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Sub tema III: Perubahan Sosial dan Reformasi Hukum

a. Semakin memburuknya citra peradilan jaman Demokrasi Terpimpin sampai hari ini karena terlalu sedikitnya hakim yang sanggup melakukan pemeriksaan yang objektif dan adil. Sebaiknya, peradilanlah yang terpengaruh oleh budaya yang buruk, seperti suap, bohong dan rekayasa (KKN), sehingga supremasi hukum hanya menjadi hiasan bibir (lip service) karikatur, dan terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada peradilan.

b. Bahwa peradilan merupakan satu sistem yang terdiri dari unsur polisi, jaksa, panitera pengadilan, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, sehingga seluruh dan semua unsur yang tergabung di dalam sistem peradilan itu perlu diperbaiki dan direnofasi secara serentak. Satu unsur diabaikan akan menggagalkan seluruh upaya reformasi hukum.

c. Bahwa untuk memperbaiki citra peradilan perlu dikembangkan sikap yang terbuka, objektif dan profesional dengan, antara lain, mengembangkan inventarisasi yurisprudensi yang tidak hanya memuat pertimbangan hukum setiap putusan pengadilan tetapi juga memuat komentar pakar hukum terhadap putusan pengadilan itu.

d. Bahwa untuk mengembangkan budaya hukum yang mendukung masyarakat Indonesia baru dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Hukum dan Peradilan, seluruh sistem peradilan perlu memperbaiki diri agar peradilan dapat berperan dalam proses perubahan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat kita.


4. Sub tema IV : Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bertumpu pada pelaksanaan pemberian Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 tahun 1999, penguasaan sumber daya nasional yang berkeadilan yang disertai pertanggung jawaban dalam pelestarian lingkungan hidup, dan perimbangan keuangan yang proporsional antara Pusat dan Daerah, menuntut perlu dilakukannya pemberdayaan dan demokratisasi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan perubahan sikap mental rakyat di Daerah.

b. Sesuai dengan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani, peran serta masyarakat adat yang ada diberbagai wilayah negara kita perlu ditingkatkan dengan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-haknya alas sumber daya alam yang ada didaerahnya sejalan dengan upaya pemberdayaan hukum adat dan lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat.

c. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, benar-benar lebih menguntungkan Daerah dan meningkatkan kemakmuran Rakyat Daerah.

d. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih luas juga akan menyangkut kedudukan dan peran tugas-tugas Polisi di Daerah yang tidak saja berperan penegak hukum tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud Polisi perlu lebih mamahami dan menghayati dengan baik kondisi dimana ia bertugas, sehingga perlu dipikirkan adanya Polisi lokal disamping Polisi Nasional.

C. Rekomendasi

1. Agar hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-VII ini segera disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bahan masukan.

2. Politik hukum dimasa-masa mendatang, baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, harus secara jelas dapat menentukan arah bagi perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang lebih demokratis, keadilan, menghargai harkat dan martabat manusia, serta yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan politik hukum sesuai dengan yang diharapkan, direkomendasikan pembentukan suatu panitia pengarah nasional mengenai kebijakan reformasi hukum yang ditempatkan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

3. Menjadikan penyelenggaraan Seminar hukum nasional dua tahunan sebagai forum evaluasi reformasi hukum kepada masyarakat, khususnya komunitas hukum.

4. Ditegaskan bahwa dengan reformasi Hukum dimaksudkan suatu proses yang mengandung segala upaya di bidang hukum yang mengembangkan masyarakat Indoneia baru yang demokratis, terbuka, modern dan yang secara sungguh-sungguh menerapkan asas supremasi hukum yang berkeadilan dan melindungi hak asasi manusia.

5. Bahwa dalam proses reformasi hukum tidak cukup hanya disusun peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan tujuan reformasi, tetapi untuk mengembalikan citra hukum dan penegakan keadilan, maka peradilan sebagai satu sistem yang terdiri dari interaksi antara unsur-unsur penegak hukum, khususnya antara hakim, panitera, polisi, jaksa, pengacara, dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu bersama-sama secara serentak mereformasikan diri.

Dengan demikian proses peradilan diharapkan sungguh-sungguh merupakan proses pemeriksaan yang objektif, tidak berpihak, terbuka, modern dan menegakkan asas demokrasi serta menjunjung tinggi asas supremasi hukum yang berkeadilan dan tetap melindungi hak asasi manusia.

Panitia Pengarah :

Ketua : Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M
Sekretaris Abdul Wahid Masru, SH
Anggota :
1. Prof. B. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA.
2. Prof. Dr. Harun Alrasid, SH
3. Prof, Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH
4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
5. Dr. R.M.Thalib Puspokusumo, SH
6. Satya Arinanto, SH.,MH
7. A.A. Oka Mahendra, SH
8. Alim Wardoyo, SH
9. Nuraini Barda'i, SH
10. L. Sumartini, SH

Panitia Perumus :

Ketua : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA
Sekretaris : Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.,LL.M
Anggota :
1. Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M
2. Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH
3. Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, SH
4. Prof. Dr. Philipus M. Hardjon, SH
5. Rudy M. Rizki, SH.,LL.M
6. Moh. Hasan Wargakusumah, SH
7. A.A. Oka Mahendra, SH
8. Prof. Dr. Sardjono Jatiman, SH.,MH
9. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.,MH
10. H. Abdurrahman, SH.,MH
11. SatyaArinanto, SH.,MH
12. Abdul Wahid Masru, SH
13. Ahmad Ubbe, SH

Laporan Kelompok l

Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis

Kelompok I dengan sub-tema Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis, membahas topik-topik sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Dalam Kontek Pemberdayaan Masyarakat
Penyaji : Antonius Sujata, SH
Pembanding : Dr. T. Mulya Lubis, SH.,LL.M

2. Pokok-pokok Pikiran Perubahan UUD 1945 Dalam Rangka Perimbangan Kekuasaan Negara Di Bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Penyaji : Prof. Dr. Muchsan, SH
Pembanding :
1. Prof. Dr. Harun Alrasid, SH.
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH

3. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggung jawaban Politik
Penyaji : Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH
Pembanding : Luhut M.P. Pangaribuan, SH.,LL.M

4. Sistem Perubahan Konstitusi dan Konsekuensi Penerapannya di Indonesia
Penyaji : Prof. Dr. Sri Soemantri Mertosuwignyo, SH
Pembanding : Prof. Dr. Suwoto Moelyosoedarmo, SH

Selanjutnya Tim Perumus Kelompok I telah menyusun perumusan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

A. Kesimpulan

1. Sebagai implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia (Tap MPR-RI) Nomor XVII/MPR/ 1998, pada bulan September 1999 diundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dalam Pasal 104-nya diatur tentang Pengadilan HAM

2. Untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat internasional mengenai pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim), maka berdasarkan Pasal 104 tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan inilah yang akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Timtim.

3. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 antara lain dinyatakan bahwa yang akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dan berfungsi melakukan pemantauan. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, memanggil saksi, dan mengadakan penyelidikan. Karena Komnas HAM mempunyai daya paksa, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Komnas juga mendukung pelaksanaan integrated criminal justice system.

4. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang diduga terjadi dalam kasus Timtim ada sekitar 20 pelanggaran, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pelanggaran terhadap Hukum Perang berdasarkan Konvensi Hukum Humaniter (Konvensi Geneva 1949) yang mengatur perlindungan korban perang internasional dan internal armed conflict;
b. Pembantaian massal (genocide);
c. Pelanggaran terhadap kebiasaan-kebiasaan perang;
d. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Rekomendasi

1. Diperlukan implementasi yang efektif dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi Indonesia guna mengeliminir banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia;

2. Perlu segera dilakukan sosialisasi dan realisasi pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM;

3. Untuk memastikan arah reformasi hukum, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang mengandung sekurang-kurangnya harus mengamendir prinsip-prinsip HAM yang mengandung ambivalensi, sehingga tidak terjadi lagi dualisme ambivalensi yang terjadi selama ini. Amandemen tersebut harus diikuti dengan revisi atas berbagai UU yang merupakan implementasi pasal-pasal UUD 1945 termaksud. Disamping itu UUD baru tersebut hendaknya juga memuat jaminan HAM secara lengkap, sehingga akan menjadi semacam "nasional bill of rights" sebagaimana halnya dalam Konstitusi Filipina dan Thailand;

4. Reformasi hukum termaksud juga harus dilengkapi dengan pemberdayaan judicial review pada Mahkamah Agung yang harus diberi wewenang untuk membatalkan setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya yang menjamin HAM warga negara;

5. Dalam kasus pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang akan ditangani oleh institusi internasional berlaku asas ne bis in idem, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga pengadilan nasional. Namun pengadilan nasional tersebut harus benar-benar bersifat impartial dan tidak menganggap pelanggaran-pelanggaran berat tersebut sebagai normal crimes.

6. Untuk mengatasi snow ball effects dari penyelesalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Timtim di mana akan muncul tuntutan-tuntutan keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di tempat lain seperti Aceh, Tanjung Prick, Semanggi, Ambon, dan lain-lain, perlu dipertimbangkan pembentukan suatu Truth and Reconciliation Commission sebagaimana di Afrika Selatan, Argentina dan lain-lain.


II. Pokok-pokok Pikiran Perubahan UUD 1945 Dalam Rangka Perimbangan Kekuasaan Negara di Bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.


A. Kesimpulan

1: Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 yang mengakibatkan keracunan dalam kehidupan bernegara antara lain sebagai berikut :

a. pengaturan sistem demokrasi;
b. sistem pemerintahan;
c. pembagian kekuasaan;
d. pengaturan presiden dan wakil presiden;
e. pengaturan tentang HAM

Dengan demikian masalah perubahan UUD 1945 merupakan sesuatu yang bersifat conditio sine qua non;

2. Dalam pelaksanaan fungsi negara cukup ada empat lembaga tinggi negara sebagaimana sistem catur praja, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif (presiden), kekuasaan yudikatif (MA), dan kekuasaan inspektif (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

3. Baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi sudah pernah terjadi perubahan UUD 1945, namun perubahan ini tidak dilakukan sesuai dengan tata cara (prosedur) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945;

4. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebaiknya hanya difokuskan pada bagian Batang Tubuh, sedangkan bagian Pembukaan UUD 1945 harus dijadikan sebagai suatu produk historis yang dipertahankan.


B. Rekomendasi

1. Dalam kaitan dengan perubahan UUD 1945, perlu dipertimbangkan/dirumuskan beberapa aspek sebagai berikut :

a. bentuk hukum dari perubahan UUD;
b. pembatasan hak prerogatif presiden;
c. restrukturisasi anggota MPR, dengan menghapuskan Utusan Golongan;
d. keseimbangan antara hak DPR dalam mengajukan RUU dan hak Presiden dalam membentuk UU;

2. Mengenai HAM harus ada suatu bab tersendiri yang mengatur serta merumuskan hak asasi manusia secara rigid, baik yang terbentuk hak dasar yang meliputi HAM secara klasik, HAM sosial, dan HAM orang yang komunikasinya terhambat.

Dengan cara ini kepastian hukum dapat terwujud, sehingga perlindungan terhadap pelaksanaan HAM dapat dilaksanakan secara mantap;

3. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut tidak perlu diadakan pembedaan antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara, karena yang penting adalah kewenangannya, dan tidak perlu mempersoalkan tinggi-rendahnya perlindungan terhadap pelaksanaan HAM antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

4. Dimasa depan perlu ditinjau ketentuan yang mengatur mengenai pidato pertanggung jawaban Presiden, dalam arti harus dibedakan antara pidato pertanggung jawaban pada akhir masa jabatan atau pada Sidang Umum MPR dengan pidato pertanggung jawaban pada saat impechment;

5. Dalam konteks lembaga negara perlu dipikirkan untuk menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA), karena hingga saat ini tidak terlihat manfaatnya. Lain halnya dengan Raad van state di Negara Belanda.


III. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertangung jawaban Politik


A. Kesimpulan

1. Mahkamah Agung (MA) memikili 5 (lima) fungsi, yaitu sebagai berikut :

(a) fungsi peradilan;
(b) fungsi pengawas jalannya peradilan dan tingkah laku hakim;
(c) fungsi mengatur;
(d) fungsi penasehat, memberi perimbangan hukum pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya; dan
(e) fungsi administratif;

Dari kelima tersebut hanya fungsi mengadili yang independen, sedang fungsi yang lain bisa dikontrol. Dengan begitu maka "bebas" tidak bisa diartikan sebagai bebas sebebas-bebasnya.

2. Dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 ditetapkan Tap MPR-RI Nomor X/MPR/1998 yang juga dikenal sebagai "GBHN Mini", yang kekuasaan eksekutif. Pada tahun 1999 dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1993 tentang "Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif" untuk mengkaji kekuasaan kehakiman. Kemudian berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang "Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman", dikukuhkanlah kekuasaan kehakiman yang berada di bawah satu atap, yakni MA.

3. Ada pemikiran agar MA bertanggungjawab kepada MPR.

Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa bidang teknis yuridis tidak mungkin dipertanggungjawabkan kepada MPR, karena MPR merupakan lembaga politik. Jika MA dikonstruksikan bertanggung jawab kepada MPR, maka hukum akan menjadi alat politik. Tetapi jika penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak tunduk pada siapapun juga akan berbahaya. Sedangkan mengenai fungsi-fungsi lainnya dari MA perlu ada chek and balance.

4. Tentang bentuk tanggung jawab kekuasaan kehakiman di luar fungsi dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Bentuk tanggung jawab yang berupa laporan tahunan (annual report) harus dapat dikaji oleh berbagai pihak, antara lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Laporan tersebut antara lain mencakup jumlah perkara yang masuk, yang diputus, yang dibebaskan, yang dihukum, mengapa bisa seperti itu, dan sebagainya;
b. Mengenai putusannya, diupayakan agar putusan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap dapat dikritik oleh masyarakat (publik accountability);
c. Adanya transparansi.


B. Rekomendasi

1. Perlu dipikirkan agar para hakim mempunyai kekebalan, yakni tidak dapat digugat dalam hal memutuskan suatu perkara. Kekebalan ini harus ada imbangannya yakni tingkah laku para hakim. Diluar negeri hakim dapat mekamismenya? Siapa yang melakukan? Hal ini memerlukan pengkajian-pengkajian lebih lanjut;

2. Tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman di masa depan, diusulkan adanya mekanisme kontrol internal dan ekternal. Kontrol internal dilaksanakan dengan adanya suatu kode etik dan dewan kehormatan kehakiman. Sedangkan eksternal kontrol memerlukan adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan kehakiman yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidang kehakiman. Dewan ini yang memberikan saran-saran kepada Ketua MA untuk memberdayakan kekuasaan kehakiman. Disamping itu dewan ini juga dapat mengusulkan proses impeachment kepada para hakim.

Rekomendasi

1. Diperlukan implementasi yang efektif dari Konvensi-konvensi Internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi Indonesia guna mengeliminir banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia;

2. Perlu segera dilakukan sosialisasi dan realisasi pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM;

3. Untuk memastikan arah reformasi hukum, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang mengandung sekurang-kurangnya harus mengamendir prinsip-prinsip HAM yang mengandung ambivalensi, sehingga tidak terjadi lagi dualisme ambivalensi yang terjadi selama ini. Amandemen tersebut harus diikuti dengan revisi atas berbagai UU yang merupakan implementasi pasal-pasal UUD 1945 termaksud. Disamping itu UUD baru tersebut hendaknya juga memuat jaminan HAM secara lengkap, sehingga akan menjadi semacam "nasional bill of rights" sebagaimana halnya dalam Konstitusi Filipina dan Thailand;

4. Reformasi hukum termaksud juga harus dilengkapi dengan pemberdayaan judicial review pada Mahkamah Agung yang harus diberi wewenang untuk membatalkan setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya yang menjamin HAM warga negara;

5. Dalam kasus pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang akan ditangani oleh institusi internasional berlaku asas ne bis in idem, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga pengadilan nasional. Namun pengadilan nasional tersebut harus benar-benar bersifat impartial dan tidak menganggap pelanggaran-pelanggaran berat tersebut sebagai normal crimes.

6. Untuk mengatasi snow ball effects dari penyelesalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Timtim di mana akan muncul tuntutan-tuntutan keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di tempat lain seperti Aceh, Tanjung Prick, Semanggi, Ambon, dan lain-lain, perlu dipertimbangkan pembentukan suatu Truth and Reconciliation Commission sebagaimana di Afrika Selatan, Argentina dan lain-lain.


II. Pokok-pokok Pikiran Perubahan UUD 1945 Dalam Rangka Perimbangan Kekuasaan Negara di Bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

A. Kesimpulan

1: Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 yang mengakibatkan keracunan dalam kehidupan bernegara antara lain sebagai berikut :

a. pengaturan sistem demokrasi;
b. sistem pemerintahan;
c. pembagian kekuasaan;
d. pengaturan presiden dan wakil presiden;
e. pengaturan tentang HAM

Dengan demikian masalah perubahan UUD 1945 merupakan sesuatu yang bersifat conditio sine qua non;

2. Dalam pelaksanaan fungsi negara cukup ada empat lembaga tinggi negara sebagaimana sistem catur praja, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif (presiden), kekuasaan yudikatif (MA), dan kekuasaan inspektif (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

3. Baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi sudah pernah terjadi perubahan UUD 1945, namun perubahan ini tidak dilakukan sesuai dengan tata cara (prosedur) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945;

4. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebaiknya hanya difokuskan pada bagian Batang Tubuh, sedangkan bagian Pembukaan UUD 1945 harus dijadikan sebagai suatu produk historis yang dipertahankan.


B. Rekomendasi

1. Dalam kaitan dengan perubahan UUD 1945, perlu dipertimbangkan/dirumuskan beberapa aspek sebagai berikut :

a. bentuk hukum dari perubahan UUD;
b. pembatasan hak prerogatif presiden;
c. restrukturisasi anggota MPR, dengan menghapuskan Utusan Golongan;
d. keseimbangan antara hak DPR dalam mengajukan RUU dan hak Presiden dalam membentuk UU;

2. Mengenai HAM harus ada suatu bab tersendiri yang mengatur serta merumuskan hak asasi manusia secara rigid, baik yang terbentuk hak dasar yang meliputi HAM secara klasik, HAM sosial, dan HAM orang yang komunikasinya terhambat.

Dengan cara ini kepastian hukum dapat terwujud, sehingga perlindungan terhadap pelaksanaan HAM dapat dilaksanakan secara mantap;

3. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut tidak perlu diadakan pembedaan antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara, karena yang penting adalah kewenangannya, dan tidak perlu mempersoalkan tinggi-rendahnya perlindungan terhadap pelaksanaan HAM antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

4. Dimasa depan perlu ditinjau ketentuan yang mengatur mengenai pidato pertanggung jawaban Presiden, dalam arti harus dibedakan antara pidato pertanggung jawaban pada akhir masa jabatan atau pada Sidang Umum MPR dengan pidato pertanggung jawaban pada saat impechment;

5. Dalam konteks lembaga negara perlu dipikirkan untuk menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA), karena hingga saat ini tidak terlihat manfaatnya. Lain halnya dengan Raad van state di Negara Belanda.

 

III. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertangung jawaban Politik

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Agung (MA) memikili 5 (lima) fungsi, yaitu sebagai berikut :

(a) fungsi peradilan;
(b) fungsi pengawas jalannya peradilan dan tingkah laku hakim;
(c) fungsi mengatur;
(d) fungsi penasehat, memberi perimbangan hukum pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya; dan
(e) fungsi administratif;

Dari kelima tersebut hanya fungsi mengadili yang independen, sedang fungsi yang lain bisa dikontrol.

Dengan begitu maka "bebas" tidak bisa diartikan sebagai bebas sebebas-bebasnya.

 

2. Dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 ditetapkan Tap MPR-RI Nomor X/MPR/1998 yang juga dikenal sebagai "GBHN Mini", yang kekuasaan eksekutif. Pada tahun 1999 dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1993 tentang "Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif" untuk mengkaji kekuasaan kehakiman. Kemudian berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang "Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman", dikukuhkanlah kekuasaan kehakiman yang berada di bawah satu atap, yakni MA.

3. Ada pemikiran agar MA bertanggungjawab kepada MPR.

Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa bidang teknis yuridis tidak mungkin dipertanggungjawabkan kepada MPR, karena MPR merupakan lembaga politik. Jika MA dikonstruksikan bertanggung jawab kepada MPR, maka hukum akan menjadi alat politik. Tetapi jika penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak tunduk pada siapapun juga akan berbahaya. Sedangkan mengenai fungsi-fungsi lainnya dari MA perlu ada chek and balance.

4. Tentang bentuk tanggung jawab kekuasaan kehakiman di luar fungsi dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Bentuk tanggung jawab yang berupa laporan tahunan (annual report) harus dapat dikaji oleh berbagai pihak, antara lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Laporan tersebut antara lain mencakup jumlah perkara yang masuk, yang diputus, yang dibebaskan, yang dihukum, mengapa bisa seperti itu, dan sebagainya;

b. Mengenai putusannya, diupayakan agar putusan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap dapat dikritik oleh masyarakat (publik accountability);

c. Adanya transparansi.


B. Rekomendasi

1. Perlu dipikirkan agar para hakim mempunyai kekebalan, yakni tidak dapat digugat dalam hal memutuskan suatu perkara. Kekebalan ini harus ada imbangannya yakni tingkah laku para hakim. Diluar negeri hakim dapat mekamismenya? Siapa yang melakukan? Hal ini memerlukan pengkajian-pengkajian lebih lanjut;

2. Tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman di masa depan, diusulkan adanya mekanisme kontrol internal dan ekternal. Kontrol internal dilaksanakan dengan adanya suatu kode etik dan dewan kehormatan kehakiman. Sedangkan eksternal kontrol memerlukan adanya suatu dewan pengawas kinerja kekuasaan kehakiman yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidang kehakiman. Dewan ini yang memberikan saran-saran kepada Ketua MA untuk memberdayakan kekuasaan kehakiman. Disamping itu dewan ini juga dapat mengusulkan proses impeachment kepada para hakim.

Laporan Kelompok III Perubahan Sosial dan Reformasi Hukum


Kelompok III dengan sub tema "Perubahan Sosial dan Reformasi Hukum", membahas topik-topik sebagai berikut :

1. Aksesibilitas Publik Dalam Proses Reformasi Hukum
Penyaji : Prof. Dr. Dimyati Hartono, SH (tidak hadir dan tidak ada makalah)

2. Masalah ke-Bhinnekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani.
Penyaji : Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH
Pembanding : Dr. Laica Marzuki, SH

3. Peranan Peradilan Dalam Perubahan Nilai Dalam Masyarakat.
Penyaji : Benjamin Mangkoedilaga, SH
Pembanding : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

Selanjutnya Tim Perumus Kelompok III telah menyusun perumusan sebagai berikut :

A. Aksesibilitas Publik Dalam proses Reformasi Hukum

A. Kesimpulan

1. Good Governance dalam reformasi hukum menghendaki adanya check and balance antara komponen-komponen dibawah ini :

a. Lembaga Perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (efektif representative system).
b. Peradilan yang bebas dari campur tanggan eksekutif, bersih dan profosional.
c. Pemerintahan responsif terhadap kebinekaan masyarakat.
d. Masyarakat sipil yang kuat.
e. Penghargaan secara setara terhadap masyarakat lokal.

2. Pembangunan hukum dalam reformasi hukum meliputi :

a. Perencanaan Penetapan konsep dan platfom yang jelas dan dari awal melibatkan masyarakat.

b. Pelaksanaan

1). Adanya loby dan dialog antara masyarakat dengan penentu kebijakan pembangunan

2). Masyarakat dapat memberi masukan dalam proses pembentukan undang-undang lewat kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas seperti melalui penelitian dan naskah akademik.

3). Kontrol terhadap pembaharuan kebijakan melalui proses ajudikasi, litigasi, dan judicial review.

c. Evaluasi

Memperhatikan keterkaitan antara pembangunan hukum sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Dengan demikian dibutuhkan adanya kesetaraan, dialog dan informasi antara penentu kebijakan dengan masyarakat.

 

B. Rekomendasi

1. Reformasi hukum direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan aksesibilitas publik. Dengan demikian reformasi hukum harus aspiratif dan dilandaskan pada konsep check and balance antara komponen masyarakat (negara) dan sipil.

2. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, perlu disiapkan untuk menetapkan undang-undang (hukum) yang responsif terhadap kehendak rakyat.

3. Perlu membentuk undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pembentukan Undang-undang /Ketentuan Umum Pembentukan Perundang-undangan.

II. Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya dan Reformasi Hukum

A. Kesimpulan

1. Reformasi Hukum Nasional membawa misi guna mengantar pada pencapaian masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani.

2. Tema Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani" dianggap kurang tepat karena masyarakat madani atau masyarakat kewargaan bukan merupakan tujuan, tetapi hanya sebagai tahap perantara atau sarana ke arah masyarakat Indonesia baru, yaitu kehidupan negeri dan masyarakat yang lebih demokrasi. Karena itu temanya harus diterjemahkan sebagai "Reformasi Hukum yang Mendukung Masyarakat Kewargaan"

3. Pada prinsipnya unifikasi hukum tidak berarti penyeragaman hukum (unity bukan uniformity). Oleh sebab itu yang diperlukan adalah bukan sekedar reformasi hukum tetapi juga adanya paradigma hukum yang baru, yang mampu mengembangkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, terbuka dan modern.

4. Perubahan hukum harus mampu menyerap aspirasi-aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, yang mencakup segala bidang dan sektor kehidupan. Di bidang politik muncul segala bidang dan sektor kehidupan. Di bidang politik muncul tuntutan untuk memasukkan konsep kehidupan masyarakat yang demokratis. Dalam bidang sosial dan budaya muncul pula tuntutan penumbuhan masyarakat madani/masyarakat civil society yang bertumpu pada pengakuan pluralitas sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain keinginan membentuk sistem Hukum Nasional mempunyai kaitan tersendiri dengan masyarakat madani/masyarakat kewargaan/ civil society.

5. Hukum Nasional yang akan dibangun di masa datang ditempatkan dalam nuansa kebinekaan dengan mentransformasikan nilai-nilai lokal yang menghormati hak-hak rakyat ke dalam suatu wujud fundamental hukum berdasarkan asas demokratisasi yang didorong oleh peran serta masyarakat sipil dan juga memperhatikan globalisasi masyarakat dunia.

B. Rekomendasi

1. Terhadap istilah, batasan, konsep dan pendekatan mengenai "masyarakat madani", perlu dirumuskan kembali secara lebih tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kerancuan.

2. Reformasi hukum hendaknya secara bersungguh-sungguh menjadikan eksistensi kebhinnekaan menjadi agenda dan bagaimana mewujudkannya ke dalam sekalian fundamen hukum. Bertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralisme tersebut, maka konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat. Konflik bukan sesuatu yang ditabukan, sebab mengakui kebhinnekaan adalah mengakui konflik, sebagai sesuatu yang potensi.

III. Peranan Peradilan Dalam Perubahan Nilai Dalam Masyarakat

A. Kesimpulan

1. Lembaga peradilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan pengembangan dan pembaharuan hukum melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu diperlukan Korps Hakim dan aparat penegak hukum yang tangguh dan profesional, melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan serta pengalaman profesi yang yang merata dan adil.

2. Peranan peradilan sangat strategis dalam perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, namun dalam kenyataannya selama 32 tahun peradilan tidak mampu membawa nilai-nilai buruk ke dalam sistem peradilan.

3. Peradilan dapat memainkan peranannya secara optimal, sebagai suatu sistem yang terdiri dari : (a) badan peradilan dimana hakim dan panitera berperan; (b) kepolisian, (c) kejaksaan, (d) pengacara dan konsultan hukum, dan (e) pengelola lembaga pemasyarakatan, perlu mereformasi diri secara serentak dengan meningkatkan etika dan moral maupun mutu ilmiah profesionalnya, budaya hukum, sikap dan pandangan serta pola yang serba tertutup, rahasia dan terlalu oportunitis, menjadi sifat terbuka, transparan dan mengurangi kewenangan-kewenangan diskresioner yang membuka peluang terjadinya Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

B. Rekomendasi

1. Untuk mewujudkan hukum dan aparat penegak hukum yang tangguh dan profesional perlu diadakan perbaikan sistem peradilan, rekruitmen, diklat, promosi, sistem informasi serta penyediaan budaya yang madani

2. Perlu ditegaskan apa saja yang dimaksudkan dengan reformasi hukum, yaitu bahwa reformasi di bidang hukum harus mendukung pengembangan masyarakat Indonesia ke arah kewargaan (civil society) yang semakin demokratis, terbuka, modern, dan secara sungguh-sungguh menerapkan asas-asas hukum yang berkeadilan dan melindungi hak asasi manusia.

3. Melakukan perubahan hukum acara perdata dan hukum acara pidana serta disusun hukum acara pidana militer dan peradilan agama yang lebih tepat.

4. Perlu segera dilakukan perubahan hukum materiil dan kelembagaan hukum agar lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan reformasi yang mendukung masyarakat demokratis, terbuka dan modern.

5. Meningkatkan etika dan moral serta kemampuan profesi hukum di segala bidang, secara serentak, terutama yang berkecimpung didalam bidang peradilan, yaitu hakim, panitera, polisi, jaksa, juru sita, pengacara, konsultan hukum dan pengelola lembaga pemasyarakatan.

6. Menggunakan bahasa Indonesia secara lebih lugas dan tidak rancu serta mengembangkan bahasa hukum yang tegas dan jelas.


Tim Perumus Kelompok III:

Ketua : Prof. Dr. Sardjono Jatiman, SH
Anggota :
1. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH
2. Moh. Hasan Wargakusumah, SH
3. Ahmad Ubbe, SH

Narasumber :
1. Prof. Dr. Sardjipto Rahardjo, SH
2. Mas Achmad Santoso, SH, LL.M
3. Dr. Laica Marzuki, SH
4. Benjamin Mangkoedilaga, SH
5. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

Sekretaris :
1. Sumijati Sahala, SH.,M.Hum
2. Suherman Toha, SH
3. Agus Hariadi, SH

Laporan Kelompok IV Pembangunan Daerah

Kelompok IV dengan sub-tema Pembangunan Daerah, membahas topik-topik sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Penyaji : Prof. Dr. Bagir Manan, SH.,MCL

2. Peranan Lembaga-lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah
Penyaji : Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH
Pembanding : H. Abdurrahman, SH.,MH

3. Perimbangan keuangan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Memperkokoh Integritas Nasional
Penyaji : Prof. Arifin P. Soeriaatmadja, SH
Pembanding : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH

4. Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah
Penyaji : Prof. Dr. Parsuti Suparlan
Pembanding : Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

Selanjutnya Tim Perumus Kelompok IV telah menyusun perumusan sebagai berikut :


I. Pemberdayaan pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

 

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka pemberdayaan daerah dan DPRD dalam pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui otonomi sebagai instrumen demokrasi yaitu bahwa penyusunan pemerintah otonomi tingkat daerah tidak sekesar melancarkan jalannya pemerintahan, bukan sekedar demi efisiensi dan efektifitas, tetapi sebagai bagian dari sistem pemerintahan demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pembangunan daerah otonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan demokrasi sampai tingkat daerah.

2. Otonomi sebagai instrumen pelayanan yaitu pemerintah harus mewujudkan kesejahteraan umum, mengusahakan sebesar-besarnya kemakmuran menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan menggunakan prinsip :

a. Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat yang dilayani;

b. Non-diskriminasi pelaksanaan fungsi pelayanan baik atas dasar daerah, suku, ras, agama dan lain sebagainya;

c. Pembagian fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan kebutuhan nyata yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

3. Pemberdayaan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan politik, baik pada tingkat suprastruktur maupun tingkat insfrastruktur, pembaharuan pemerintahan, dan pembaharuan sosial.

4. Pemberdayaan DPRD melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 mewujudkan jaminan yang lebih besar atas pelaksanaan otonomi yang lebih bebas dan lebih mandiri, namun perlu dihindari terjadinya "arogansi DPRD" menggantikan eksekutif.

 

B. Rekomendasi

1. Untuk menindak lanjuti pembangunan daerah, perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pembangunan harus berorientasi kepada poeple oriented;

b. Pembangunan harus berorientasi bottom up;

c. Masyarakat harus difasilitasi;

d. Masyarakat lokal harus diberi wewenang untuk mengatur sendiri daerah dan kewenangannya;

e. Pengertian penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam harus diartikan dalam pengertian yang sarna antara pusat dan daerah (mana wewenang pusat dan mana wewenang daerah);

 

2. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah agar melaksanakan fungsi secara wajar dan bertanggung jawab, maka harus dilaksanakan perubahan dengan cara:

a. Sistem rekruitment berdasarkan merit sistem;

b. Hubungan kerja harus terbuka terhadap fungsi kontrol;

c. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan hubungan suasana politik yang mempengaruhi sistem pemerintahan.

3. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu dilakukan peninjauan/sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

 

II. Peran Lembaga-lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah

 

A. Kesimpulan:

1. Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada waktu yang lalu, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat justru meniadakan hak-hak masyarakat adat, lembaga-lembaga adat, pranata adat yang berfungsi sebagai pemerintahan yang bertentangan dengan konsepsi masyarakat madani yang mengakui keberadaan kelompok masyarakat.

2. Dengan diundangkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah masih terlihat adanya campur tangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, khususnya mengenai pemerintahan daerah.

3. Masalah yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selama ini banyak menimbulkan permasalahan terutama dikaitkan dengan hak-hak masyarakat adat, misalnya menyangkut masalah hutan, baik milik alas tanah, hak ulayat dan lain sebagainya.

4. Pembangunan daerah selama ini hanya merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

 

Il. Rekomendasi

 

Dalam rangka melaksanakan peranan lembaga-lembaga adat dalam pembangunan daerah perlu ditempuh langkah-langkah antara lain:

a. Perlu dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai keberadaan fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga dan ketentuan-ketentuan hukum adat.

b. Perlu dipikirkan menghidupkan kembali peradilan hukum adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat adat.

c. Dalam rangka pembangunan masyarakat adat perlu diikutkan masyarakat perkotaan (urban poor society).

d. Dalam rangka reformasi hukum, khususnya di bidang agraria perlu dilaksanakan koordinasi bidang-bidang hukum terkait seperti masalah-masalah kelautan, lingkungan dan lain sebagainya.

e. Dalam pemberdayaan lembaga-lembaga hukum adat harus dihindarkan terjadinya disintegrasi bangsa.

f. Perangkat-perangkat desa agar diserahkan kepada ketua adat sehingga keberadaannya dihargai masyarakat (Iigitimate).

 

III. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam rangka Memperkokoh Integritas Nasional

 

A. Kesimpulan

1. Hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah selama ini hanya diartikan secara artifisial melalui program-program yang direncanakan, ditetapkan, dibiayai dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat dimana Pemerintah Daerah hanya sekedar berfungsi sebagai pelaksanan termasuk subsidi dan bantuan keuangan kepada daerah, seperti subsidi-subsidi daerah otonomi dan bantuan pembangunan daerah, serta inpres-inpres di bidang pendidikan, sarana dan prasarana perhubungan, dan sebagainya.

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah tidak mencerminkan adanya otonomi riil karena wadah masyarakat daerah dalam DPRD tidak merupakan lembaga legislatif daerah yang dapat menampung aspirasi rakyat dan menetapkan maupun pengawasan pelaksanaanya, akan tetapi hanya sekedar perangkat Pemerintah Daerah.

3. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah selama ini tidak pernah diwujudkan karena Pemerintah Orde Baru dihantui oleh kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa.

4. Masalah pokok timbulnya integrasi atau disintegrasi, sebenarnya terletak pada seberapa jauh kepentingan pusat dan daerah diakomodasikan secara berimbang dan adil, yang menyangkut pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan kegiatan masing-masing daerah sesuai dengan biaya yang diperuntukan untuk itu.

5. Format hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah akan terjadi apabila setiap daerah mempunyai cukup sumber alam dan dana untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, dimana pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian yang cukup besar sehingga daerah tidak banyak mengharapkan bantuan dari dana perimbangan.

 

6. Proyeksi dan faktor yang dapat memperkokoh integritas nasional dapat diciptakan melalui berbagai kebijakan antara lain:

a. menciptakan kebijaksanaan diversifikasi kemampuan ekonomi antara pusat dan daerah;

b. kebijaksanaan diversifikasi bidang-bidang yang sesuai dengan karakteristik bidang masing-masing;

c. pengelolaan keuangan daerah (APBN) dilakukan melalui jasa perbankan.

d. kebijakan pembentukan dewan otonomi daerah.

 

B. Rekomendasi

Dalam rangka perwujudan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah untuk memperkokoh integritas nasional, perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

a. Perlu diciptakan saling ketergantungan antara pusat dan daerah maupun antara sesama daerah, baik melalui sumber daya manusia maupun sumber daya alam dimana diversifikasi produk masing-masing daerah akan sangat mengikat hubungan antara pusat dan daerah sesama daerah.

b. Pemerintah daerah dilibatkan dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah negara.

c. Perlu diwaspadai titik-titik kelemahan yang dapat menimbulkan disintegritas nasional, seperti potensi konflik antara pusat dan daerah maupun antar daerah

d. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya dikelola secara efektif dan efisien penggunaannya serta akurat penata usahanya melalui jasa perbankan mengingat kemungkinan diperolehnya bantuan luar negeri.

 

IV. Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah

 

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Polisi di Indonesia pada masa lain terlalu didominasi oleh kepentingan Pusat pada gilirannya berorientasi kepada kepentingan penguasa.

 

2. Dalam sistem Pemerintahan Daerah yang otonom, organisasi polisi Indonesia yang walaupun bercorak nasional tetap akan harus mempunyai corak lokal sesuai dengan daerahnya.

 

B. Rekomendasi

Dalam rangka pemantapan fungsi dan keadaan polisi Indonesia dalam otonomi daerah perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perlu dikembalikan fungsi dan tugas kepolisian semula yaitu sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat dan warga.

b. Dalam rangka penegakan hukum, polisi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.

c. Polisi Indonesia dalam otonomi daerah harus digaji dengan skala nasional sesuai pangkatnya, dan diberi tambahan biaya hidup dari pendapatan daerah dan atau sumbangan masyarakat.

d. Bagi polisi yang jenjang kariernya terbatas pada tingkat loka!, skala penggajian tidak berdasarkan kepangkatan tetapi atas masa kerja, prestasi kerja, sebagai petugas kepolisian.

e. Pada tingkat Polres, pejabat atau Kapolres yang ditunjuk secara nasional harus memperoleh persetujuan dari pemerintah dan DPRD setempat.

f. Kedudukan polisi seharusnya lebih tepat berada di bawah negara bukan dibawah administrasi pemerintahan, karena polisi juga melaksanakarl fungsi-fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi yudikatif.

 

Tim Perumus Kelompok IV : -

1. Ketua : H. Abdulrrahman, SH., MH

 

2. Anggota : 1. Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja, SH

2. Prof. Dr. Parsudi Suparlan

3. Dt. Hikmahanto Juwana, SH.,MH

 

3. Narasumber: 1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH.,MCL

2. Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH

3. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH

4. Prof. Dr. Parsudi Suparlan

5. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

6. B.M. Kuncoro Jakti, SH

 

4. Sekretaris : 1. Jeane Netje Sally, SH.,MH

2. Marulak Pardede, SH

3. Yunan Hilmi, SH

Disamping kegiatan Seminar Hukum Nasional ke VII, kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari arahan Propenas dalam rangka pembangunan hukum, telah dilaksanakan berbagai kegiatan oleh BPHN.


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved