bphn home
Profil | Berita | Agenda | Opini Pakar Hukum | Hukum Dalam Berita | Pengetahuan Hukum Praktis | English
Jumat, 18 Apr 2014 .: Selamat Datang Di Website Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI :. FAQ | Login | Webmail

06 - 08 Mei 2014
PERTEMUAN BERKALA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SAHID HOTEL, MAKASSAR
 
30 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMP Kalibata, DKI Jakarta
 
28 Mar 2014
Ceramah Penyuluhan Hukum
Sekretariat Wanita PERSAHI
 
28 Mar 2014
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Jayapura, Papua
 
27 Mar 2014
Pemaparan Proposal Penelitian Hukum " Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol)
BPHN, DKI Jakarta
 
26 - 28 Mar 2014
Lokakarya " Jalan Menuju Regulasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Alat Kolateral "
Jakarta, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
TMII, DKI Jakarta
 
23 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
TMII, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Pemberian Pelayanan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat
Kantor Kec. Tebet, DKI Jakarta
 
19 Mar 2014
Penyuluhan Hukum Keliling
Kantor Kec. Tebet
 
Menghadiri Sidang Pejabat Senior Hukum ASEAN di Vientiane, Laos PDR, 4-5 Desember 2013 Workshop “Integrasi Website JDIHN” di Hotel Harris, Jakarta, 22 Agustus 2013 Pelaksanaan MOU Web Pola Standar @ Sintang Kal Bar 18 Feb 2013

Link Terpopuler: Kompilasi Hukum Acara Pidana
Berita Terpopuler: MK Akan Bentuk Dewan Etik MK
Artikel Terpopuler: AYO JADI JUSTICE COLLABORATOR
PerDa Terpopuler: PAJAK AIR TANAH
Peraturan Terpopuler: MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pengunjung Hari ini: 2,010
 Pengunjung Bulan ini: 49,860
 Pengunjung Tahun ini: 388,728
 Pengunjung Total: 4,443,926
 
Seminar Hukum Nasional
Acara Kegiatan   |   Agenda Kegiatan   |   Seminar Hukum
Hotel Aryaduta, Jakarta, 28 Agt 2013
Jakarta, 19 - 21 Jun 2013
Manado, 17 - 19 Apr 2013
Surabaya, 20 - 22 Mar 2013
Bandung, 13 - 15 Feb 2013
07 - 10 Mar 1990
Seminar Hukum Nasional V
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijaksanaan serta langkah-langkah tersebut, lebih lanjut BPHN sebagai langkah awal telah mengadakan Seminar Hukum Nasional ke V tahun 1990, yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Seminar Hukum Nasional ke V mengambil tema "Penerapan Wawasan Nusantara dan Pembinaan Hukum di Perairan Indonesia", Seminar diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 7 s/d 10 Maret 1990 bertempat di Hotel Indonesia Sheraton Jakarta. Peserta yang hadir meliputi para ahli hukum dari seluruh Indonesia yang mewakili kalangan teoritisi, praktisi, profesi dan perorangan yang berminat.

I. Setelah Mempertimbangkan bahwa:

1. Pembangunan Hukum dalam Repelita V sebagaimana digariskan dalam GBHN diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.

2. Dalam Repe!ita V dengan tegas dinyatakan bahwa perlu dimantapkan lagi kerangka landasan hukum serta asas-asas tata hukum nasional lndonesia yang berjiwakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diletakkan dalam Repelita IV

3. Di samping itu berbagai masalah pokok dalam pembinaan hukum nasional khususnya penerapan Wawasan Nusantara dan pembinaan hukum diperairan Indonesia perlu mendapat pembahasan secara luas dan mendalam. Hal itu dimaksudkan guna memantapkan penerapan Wawasan Nusantara dan melindungi kekayaan alam tidak hanya yang terkandung di dalam perairan Indonesia, tetapi juga yang terkandung di wilayah yang telah menjadi hak eksklusif Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 tahun 1985.

II. Setelah Mendengar :

1. Laporan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

2. Sambutan Menteri Kehakiman RI.

3. Ceramah Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM. Yang disampaikan pada acara pembukaan Seminar Hukum Nasional ke V di Auditorium Departemen Kehakiman.

III. Selanjutnya setelah mendengar pula uraian-uraian makalah sebagai berikut :

A. Topik "Pengaturan Tata Ruang dan Penegakan Hukum dan Administrasi".

1. Sub Topik tentang: "Pengaturan Tata Ruang dan Harmonisasi Administrasi Yurisdiksi Perairan Indonesia ":

a. Harmonisasi Kompetensi Administratif di Perairan Indonesia oleh: Departemen Dalam Negeri.

b. Harmonisasi Pengelolaan Perairan Indonesia oleh: Departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI.

c. Pengaturan Tata Ruang dan Harmonisasi Administrasi dan yurisdiksi di Perairan Indonesia .

oleh : Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

2. Sub Topik: "Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia " :

a. Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang terjadi di Laut Perairan Yurisdiksi Indonesia .

oleh: Departemen Pertahanan dan Keamanan ABRI.

b. Penentuan Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga .Penegakan dan Penentuan Perkara-perkara yang terjadi di Perairan Indonesia

oleh : MH Jacob Rahim Saleh, S.H. (Kejagung).

c. Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian dan Pelanggaran Hukum di perairan Indonesia .

oleh : Direktorat Jenderal Imigrasi (Departemen Kehakiman).

B. Topik Pemanfaatan Kekayaan Laut

1. Sub Topik tentang "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Mineral dan Migas di Perairan Indonesia "

Pengaturan dan Kelembagaan Pengusahaan Pertambangan di Perairan Indonesia .

oleh : Aan Soekatrie S. Sastra Koesoemo, S.H. (Departemen Pertambangan dan Energi).

2. Sub Topik tentang "Pengelolaan Pemanfaatan dan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia ".

a. Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati laut di Perairan Indonesia dan Pengembangan Kerjasama Internasional.

oleh : DR. Purwito Marto Subroto

Ir. Ketut Widana (Ditjen Perikanan Departemen Pertanian).

b. Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia .

oleh : Kasijan Romimohtarto (LIPI).

c. Perumusan Kembali Rejim Hukum Perikanan Samudera dalam rangka pengimplementasian Konvensi Hukum Laut ketiga: Prospek bagi Indonesia (Sumbangan pikiran).

oleh : Suparman A. Diraputra, S.H., LLM. ( FH Univ. Padjajaran).

3. Sub Topik tentang "Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia " :

a. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

oleh : Drs. Th. Max Maloringan (PERTAMINA).

b. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

oleh : Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

c. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

oleh : SKAMTIBNAS ABRI.

d. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

oleh: Henk Uktolseya (KLH).

4. Sub Topik tentang "Kerjasama Internasional dan Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Kemampuan lingkungan:

a. Kerjasama Internasional dan Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

oleh : Ir. Syafruddin AM (Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertambangan dan Energi ).

b. Kerjasama Internasional dalam Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

oleh : Kasijan Romimohtarto (LIPI).

c. Kerjasama Internasional dalam Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

oleh : Ditjen Perikanan Departemen Pertanian.

C Topik: Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda-benda Berharga di DasarLaut dan di Perairan Indonesia :


1. oleh : Drs. Uka Tjandrasasmita (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

2. oleh: Departemen Pertahanan dan Keamanan.

3. oleh: Prof Baharuddin Lopa. S.H. (Departemen Kehakiman).

4. oleh: Amir Thaib.S.H.(Departemen Dalam Negeri).

D. Topik: Pengaturan Pelayaran dan Pengembangan Hukum Maritim.

1. Sub Topik tentang "Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan lalu lintas pelayaran di Perairan Indonesia " :

a. Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan lalu lintas pelayaran di Perairan Indonesia .

oleh : Departemen Pertahanan dan Keamanan.

b. Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan jalur lintas pelayaran dan penerbangan di atasnya serta aspek keselamatan pelayaran.

Oleh : Departemen Perhubungan.

c. Pengaturan Pelaksanaan dan pengawasan jalur lintas di Perairan Indonesia . oleh : Prof Frans Likadja, S.H.

d. Pemasangan sarana dan prasarana komunikasi dan elektronika di Perairan Indonesia .

oleh : Departemen Pertahanan dan Keamanan.

e. pemasangan, pengaturan dan pelaksanaan pemasangan sarana dan prasarana telekomunikasi di Perairan Indonesia .

oleh : Direktorat Jasa Maritim Ditjen Perhubungan Laut Dep Hub.

f. Sarana dan Prasarana telekomunikasi di Perairan Indonesia , pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan pemasangannya.

oleh : Ditjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Pariwisata, Pos dan Tel.

2. Sub Topik tentang "Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Laut ke Pelabuhan dan Perdagangan antar pulau" :

a. Pengaturan angkutan laut dalam menunjang perdagangan antar pulau.

oleh : Ditjen Perla Departemen Perhubungan.

b. pengaturan perdagangan antar pulau.

oleh : Hariasa Adiwijaya. S.H.

c. pengaturan perdagangan antar pulau.

oleh : A. Rahmad Rangkuti, S.H. (INSA).

3. Sub Topik tentang "Pengembangan Hukum Maritim Nasional"

a. Pengembangan Hukum Maritim Nasional.

oleh: M. Husseyn Umar, S.H. (FH-UI).

• Pengembangan Hukum Maritim Nasional.

oleh : Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

c. Pengembangan Hukum Maritim Nasional.

oleh: DPP INSA.

d. Jasa penggunaan transportasi (Freight Forwarder).

oleh : IN FA.

IV. Pembahasan Para Peserta Dalam Sidang-sidang Pleno:

Pleno II A : Dipimpin oleh DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Moderator yang dibantu oleh Zen Umar Purba, S.H., LLM. Sebagai Sekretaris. Sedangkan sebagai nara sumber adalah :

1. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM.

2. Laksama Jr. Adi Sumardiman, S.H.

Pleno II B. : Dipimpin oleh TG. Napitupulu, S.H. sebagai Moderator yang dibantu oleh M. Budiarto, S.H. dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai nara sumber adalah:

1. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. LLM.

2. Laksma Ir. Adi Sumardi man, S.H.

3. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Pleno III A : Dipimpin oleh Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.H., LLM dari FH. Universitas Padjadjaran sebagai Moderator yang dibantu oleh Ny. Kuswantyo Tami Haryono, S.H. dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Sekretaris.

Pleno III B : Dipimpin oleh Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.H. LLM. dari FH Universitas Padjadjaran sebagai Moderator yang dibantu oleh DR. Etty Agoes, S.H., LLM. dari FH Universitas Padjadjaran sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai nara sumber adalah:

1. Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.H., LLM.

2. DR. Aprilani Sugiarto

3. DR. Hasyril H. Yasin

Pleno III C : Dipimpin oleh Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. sebagai Moderator yang dibantu oleh DR. Daud Silalahi, S.H. dari FH Universitas Padjadjaran sebagai Sekretaris.Sedangkan sebagai nara sumber:

1. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM.

2. Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.H.. LLM.

Pleno III D : Dipimpin oleh DR. Djaenal Sidik Suraputra, SH sebagai Moderator yang dibantu oleh Ny. Etty Rusmadi Murad, S.H. dari Departemen Kehakiman sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai nara sumber adalah:

1. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM.

2. Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.H., LLM.

3. DR. Hasyim Djalal, S.H.

4. Nurrahman Oerip, S.H.

Pleno IV : Dipimpin oleh DR. Astrid Susanto dari BAPPENAS sebagai Moderator yang dibantu oleh Hatta, S.H. MH sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai nara sumber adalah:

- Drs. Uka Tjandrasasmita.

Pleno Va1 : Dipimpin oleh Husseiyn Umar, S.H., LLM. Sebagai Moderator yang dibantu oleh DR. Atje Misbach, S.H. dari FH UNPAD sebagai Sekretaris.

Pleno VA2 : Dipimpin oleh Adang Abdullah S.H. LLM. Sebagai Moderator yang dibantu oleh Dewie Pelitawati, S.H. dari INDOSAT sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai nara sumber adalah:

- Husseyn Umar, S.H., LLM.

Pleno VB : Dipimpin oleh DR. Pande Radja Silalahi, S.H. sebagai Moderator yang dibantu oleh Ny. S.Muchtar sebagai Sekretaris.

Pleno VC : Dipimpin oleh DR. Mieke Komar, S.H. CN sebagai Moderator yang dibantu oleh Ny. Olga Suyono, S.H. sebagai Sekretaris.

Sedangkan sebagai narasumber adalah: M. Husseyn Umar, S.H.

V. Setelah disampaikan dan dibahas dalam sidang pleno dan sidang kelompok, maka dirumuskan hasil-hasil pemikiran sehubungan dengan tema Seminar "Penerapan Wawasan Nusantara dan Pembinaan Hukum di Perairan Indonesia " yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



A. Hasil Perumusan Sidang Kelompok II A.

Sub Topik : pengaturan Tata Ruang dan Harmonisasi Administrasi dan yurisdiksi Perairan Indonesia .

1. Pokok Permasalahan

a. Negara Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki wilayah perairan 2/3 dari seluruh wilayah Nusantara yang batas-batasnya memerlukan penegasan melalui saluran hukum, serta memerlukan usaha khusus untuk melindunginya, baik dari segi keamanan dan pertahanan maupun dari segi pemanfaatan ekonomi seluruh wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi lainnya.

b. Berhubung dengan konstelasi alamiah wilayah Indonesia .yang berbeda-beda maka kepentingan masing-masing daerahpun mempunyai corak yang khusus. Sehingga masing-masing daerah mempunyai masalah-masalah yang khas.

c. Begitu banyaknya sumber alam yang tersimpan dalam perairan Indonesia yang sebagian besar hanya dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, maka belum seluruhnya potensi itu dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia .

d. Begitu beraneka ragamnya kepentingan dan kegiatan yang dilakukan di perairan Indonesia , sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh atau atas kuasa satu Departemen selalu akan menyentuh wewenang Departemen atau Instansi yang lain. Hal ini mengakibatkan kegiatan apapun di Perairan Indonesia merupakan urusan lintas sektoral dan antar Departemen, sehingga perlu dikembangkan koordinasi yang mantap baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu perlu dikembangkan asas-asas Hukum Antar Wewenang tidak hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah Antar Wewenang yang sudah begitu banyak terjadi. tetapi terutama juga untuk mencegah terjadinya konflik Antar Wewenang tersebut, yang dapat merugikan baik perorangan, pihak perusahaan, konsumen atau pun Departemen yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia .

e. Tidak mungkinnya perairan Indonesia dibagi-bagi (dikapling) ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Baik karena sifat alamiah air laut. maupun karena dilihat dari sudut administrasi pemerintahan.

f. Masih belum tersedianya perangkat prasarana dan sarana hukum yang memadai. yang dapat meliputi pengaturan lembaga, prosedur, mekanisme, pranata. pendekatan dan lain-lain.

g. Bahwa peraturan-peraturan yang mengatur wilayah perairan Indonesia tidak hanya terdiri dari peraturan-peraturan Hukum Nasional, tetapi juga ditentukan oleh .konvensi/perjanjian perjanjian Hukum Internasional yang mengikat Republik Indonesia . sehingga hukum yang mengatur perairan Indonesia tidak hanya bersifat transektoral, tetapi juga transnasional. Dengan demikian maka peraturan Hukum Nasional harus memperhatikan peraturan Hukum Internasional. termasuk yang mengatur administrasi yurisdiksi di perairan Indonesia . Adapun peraturan Hukum Internasional yang berkaitan dengan wi!ayah perairan Indonesia ialah peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Success ion of state.

- Konvensi 1891 ( Kalimantan dan perairan sekitarnya).

- Perjanjian 1915 ( Kalimantan dan perairan sekitarnya).

- Konvensi 1928 ( Kalimantan ).

- Konvensi 1895 (Irian Jaya).

- Perjanjian 1971 (Selat Malaka).

- Perjanjian 1973 (Irian Jaya dan perairan sekitarnya).

- Perjanjian 1973 (Selat Singapura)

- Putusan Mahkamah Arbitrase.

- Perjanjian 1982 (Perairan Natuna).

- Konvensi Hukum Laut 1982 (negara kepulauan).

Dalam pada itu peraturan Hukum Nasional yang telah berlaku ialah :

- UUD 1945.

- Teritoriale Zee in Maritime Kringen Ordonantie 1939 (T2MKO 1939).

- pengumuman Pemerintah Tahun 1957.

- UU Prp No. 4/1960 dan lain-lain peraturan yang mengatur wewenang pemberian izin dan pengaturan oleh Departemen/lnstansi tertentu.

h. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan tersebut di alas, namun peraturan perundang-undangan nasional tersebut belum mengatur secara tegas dan terinci mengenai administrasi wilayah perairan Indonesia , baik secara horizontal seperti mengenai jalur-jalur perairan Indonesia . maupun secara vertikal yang menentukan fungsi dan wewenang masing-masing Departemen.

i. Terdapatnya 20 jenis perairan di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya :

- Perairan sungai dan danau.

- Perairan sungai-sungai Internasional.

- Perairan pelabuhan dan Roadsted.

- Perairan di atas garis air rendah (low water line).Perairan teluk,muara sungai dan kuala sungai.

- Perairan Pedalaman.

- Perairan tertentu di sekeliling pulau (acquired rights).

- Perairan 10% dari lebar selat.

- Perairan tertutup.

- Perairan laut wilayah (territorial sea).

- Perairan kepulauan (archipelagic water).

- Perairan di mana berlaku alur pelayaran nusantara (archipelagis sealanes passage).

- Perairan Laut Natuna.

- Perairan teluk bersejarah.

- Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

- Perairan jalur tambahan (contiguous zone).

- Perairan ZEE.

- Perairan Landas Kontinen.

- Perairan perikanan tradisional di luar wilayah yurisdiksi Indonesia ( Australia dan Papua New Guinea ).

- Perairan laut bebas.

j. Sudah banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Perairan Indonesia yang bertentangan dengan kedaulatan negara RI di perairan Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara.

2. Saran-saran

a. Tentang Asas-asas :

1). bahwa pemerintah negara kesatuan RI merupakan satu kekuasaan politik dan administratif yang utuh menyeluruh.

2). Dalam hubungan ini pembagian wilayah pemerintahan berdasarkan ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam UU No.5 / 1974 menentukan pembagian administrasi pemerintah tingkat daerah tetapi bukan mengatur pembagian teritorial negara. Hal ini mengingat batas-batas administrasi di daerah ditetapkan dengan berbagai undang-undang tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I.

3). Perairan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi mengingat :

a). Sifat-sifat alami lautan yang khas dan khusus.

b). Kekayaan sumber alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

c). Kepentingan keamanan dan pertahanan.

d). Kepentingan keterkaitan yang erat dengan pergaulan dan Hukum Internasional.

4). Dalam rangka pembinaan Daerah, perlu diberi tempat bagi keterlibatan Daerah dalam pengelolaan perairan wilayah pesisir (coastal management) yang dilakukan dalam bentuk tugas-tugas pembantuan (medebewind).

b. Tentang Kelembagaan

- Dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara yang bersifat lintas sektoral PANKORWILNAS perlu ditingkatkan peranan. kedudukan dan luas lingkupnya, sehingga mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan umum, baik mengenai segi pengaturan maupun pengolahan kegiatan-kegiatan di perairan Indonesia .

c. Tentang Peraturan Perundang-undangan

- Agar RUU tentang Perairan Indonesia yang sudah diajukan kepada Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet secepat mungkin diajukan ke DPR untuk dijadikan Undang-Undang.

- Bahwa sangat diperlukan adanya Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah untuk memungkinkan peningkatan pembangunan daerah-daerah, terutama dalam rangka peningkatan pembangunan di Perairan Indonesia dan Indonesia Bagian Timur.

d. Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Nasional

- Untuk menunjang kesadaran berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kesadaran Hukum Nasional perlu disusun dan ditentukan peta Indonesia yang mencerminkan Wawasan Nusantara untuk digunakan di semua sekolah, perguruan tinggi, kantor pemerintah dan di masyarakat Indonesia secara umum.

Adapun penggunaan peta-peta ini perlu ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang menentukan data teknis yang terinci yang melandasi peta-peta tersebut.



B. Hasil Perumusan Sidang Kelompok II B

Sub Topik : Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegak Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia .

1 Pokok Permasalahan :

a. Masalah peraturan perundang-undangan (Penegakan Hukum di Perairan Indonesia ).

1). Hukum Materil

Produk-produk legislatif yang mengatur penegakan hukum di perairan Indonesia sebagian besar tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan Hukum Nasional dan ketentuan Hukum Internasional antara lain:

- Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO).

- Undang-undang Nomor 4 (Prp) Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia .

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan ketentuan tindak pidana khusus.

2). Hukum Formil

a) Hukum Acara Pidana yang berlaku lebih berorientasi pada pengaturan penegakan hukum di darat, sehingga sulit untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana di perairan Indonesia karena belum mengatur:

- Pejabat Penyidik di Perairan Indonesia .

- Prosedur penyidikan awal di Perairan seperti yang diatur dalam Stb. 1939 No. 42 (Handleidingter gebruike bijhet opsporen van strafbaare feiten ter zee).

- Penghentian kapal yang sedang berlayar.

- Penangkapan dan penahanan nakhoda ABK.

- Kompetensi Pengadilan.

- Masa penahanan kapal.

- Kompetensi Pengadilan.

- Tempat penahanan nakhoda ABK yang berwarga negara asing.

- Tersangka terpidana asing yang tidak ditahan karena masih dalam proses pengadilan.

- Orang asing yang telah selesai menjalani hukuman pidana yang seharusnya dideportasi, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketentuan peraturan pelaksanaannya.

b) Tindak pidana di Perairan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia tetapi juga .oleh warga negara asing.

b. Masalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Mekanisme antar pejabat Penyidik/lnstansi terkait). Keadaan di lapangan. Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di Perairan Indonesia dihadapi masalah :

1) Saling melempar tanggung jawab antar instansi, karena tidak ada kesatuan bahasa siapa yang berwenang melakukan penyidikan di perairan Indonesia .

2) Kemampuan para Pejabat penyidik dalam penguasaan pengetahuan perundang-undangan di bidang penegakan hukum di perairan Indonesia masih kurang, sehingga dalam penerapan hukum di perairan Indonesia tidak melaksanakannya secara efisien dan efektif.

3) Adanya benturan kepentingan antar instansi yang terkait disebabkan karena kurangnya koordinasi.

4) Peraturan yang ada menentukan bahwa masing-masing instansi mempunyai wewenang penyidikan. sehingga dalam praktek tiap instansi melaksanakan tugas menurut kepentingan masing-masing yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran. ketidakpastian hukum, dan bahkan dapat merugikan citra Negara Hukum Indonesia .

5) BAKORKAMLA yang ada sekarang belum berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya kesatuan bahasa, keterkaitan, serta keikutsertaan secara nyata dalam mekanisme kerja yang sudah ada.

2. Saran Pemecahan

a. Pendekatan seyogianya dilihat dari kepentingan nasional, integritas negara dan kepastian hukum agar masing-masing instansi melaksanakan tugas secara fungsional dan integratif.

b. Kemampuan profesional para penegak hukum yang bertugas di Perairan Indonesia perlu ditingkatkan misalnya melalui penataran gabungan untuk mencapai kesatuan persepsi dan tindakan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

c. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di perairan Indonesia perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan Hukum Nasional dan ketentuan Hukum Internasional.

d. Ketentuan hukum acara pidana perlu ditinjau kembali dengan cara merubah dan menyempurnakan KUHAP atau membentuk Hukum Acara Pidana Khusus yang dapat berlaku di Perairan Indonesia seperti materi yang diatur dalam Stb 1939 No. 43 (Handleiding ter gebruike bij het opsporen van strafbaare feiten ter zee).

e. BAKORKAMLA perlu ditingkatkan Peranannya untuk dipersiapkan menjadi BAKAMLA dengan dukungan dana yang memadai.

f. Peningkatan saran a fisik dan dana dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia .

g. Oalam melaksanakan butir-butir tersebut di atas diperlukan pendekatan asas Wawasan Nusantara, demi terciptanya Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Bhineka Tunggal Ika demi tercapainya kesatuan pandangan dalam pembinaan sistem dan pranata hukum nasional.



C. Hasil Perumusan Sidang Kelompok III A


Sub Topik : Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Mineral dan Migas di perairan Indonesia .

1. Pendahuluan :

a. Sumber hukum pengusahaan sumber daya alam dalam bidang Pertambangan adalah pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

b. Di samping itu berlaku beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, penguasaan, dan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yaitu :

- Pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (UU No.44 Prp, Tahun 1960 dengan 11 peraturan pelaksanaannya.

- Pengusahaan Pertambangan Umum UU NO.11 Tahun 1967) dengan 14 peraturan pelaksanaannya.

- Peraturan Keselamatan Kerja pertambangan.

- Peraturan Keselamatan Kerja pertambangan umum.

- Peraturan Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran lingkungan oleh Minyak Bumi.

- Peraturan Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan umum.

- Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pengusahaan pertambangan migas hanya diselenggarakan oleh negara dan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada Perusahaan Milik Negara (PERTAMINA) berdasarkan "Kuasa Pertambangan Migas", yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan.

d. Pengusahaan pertambangan umum diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaannya diserahkan kepada beberapa pihak berdasarkan "Kuasa Pertambangan" meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

e. Kuasa pertambangan baik migas maupun umum dapat dilaksanakan dalam wilayah Hukum Pertambangan, yang terletak di daratan dan di daerah lepas pantai baik di dalam maupun di luar perairan Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Pokok Permasalahan :

a. Tidak dapat diketahui terlebih dahulu jenis bahan galian .yang terkandung dalam bumi, baik di daratan maupun di daerah lepas pantai sebelum diadakan eksploitasi di daerah yang bersangkutan.

b. Lokasi minyak dan gas bumi dan aneka ragam bahan galian tersebut dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia tidak dapat dipusatkan dalam suatu wilayah tertentu.

c. Sesuai perkembangan teknologi dalam pengusahaan pertambangan suatu bahan galian yang pada saat ini dapat dianggap tidak ekonomis untuk dikembangkan, kemudian tenyata dapat berubah menjadi ekonomis untuk dikembangkan.

d. Pencemaran yang terjadi karena insidentil maupun sebagai akibat operasi pertambangan minyak dan gas bumi.

e. Hambatan Indonesianisasi tenaga kerja adalah bahwa lowongan tenaga kerja yang seharusnya sudah ditempati oleh tenaga kerja Indonesia , dalam prakteknya masih diisi oleh tenaga kerja asing dengan alasan :

- Adanya pekerjaan khusus yang bersifat mendadak dalam keadaan memaksa (emergency) pada pelaksanaan operasi pertambangan minyak dan gas bumi yang mengakibatkan kontraktor memandang perlu untuk mendatangkan tenaga teknik khusus asing.

- Tenaga kerja Indonesia yang tersedia belum mampu menggantikan posisi tenaga kerja asing.

- Tenaga asing masih dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap sangat penting seperti negosiasi dalam pembelian LNG.

3. Saran Pemecahan :

a. Di dalam kenyataannya sudah banyak ketentuan tentang pengawasan eksplorasi dan eksploitasi antara lain PP No. 17 Tahun 1974 tentang pengawasan Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. Juga dapat dipakai ketentuan .dalam Undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia atau Undang-undang tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia .

b. Dalam hal adanya tumpang tindih wilayah penambangan dengan wilayah usaha lain misalnya taman laut ataupun budi daya peri kanan, perlu dijalin kerjasama antara Departemen Pertambangan, Departemen Kebudayaan, dan Departemen Pertanian. Selain hal itu juga harus diadakan studi AMDAL.

c. Pengusahaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 dengan perangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya, sedangkan untuk sumber daya alam yang berupa aneka ragam bahan galian strategis, vital dan bukan strategis/vital diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 dengan seperangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

d. Peraturan tentang pengusahaan pertambangan telah mencakup pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak bumi dan akibat-akibat pelaksanaan usaha aneka ragam bahan galian di perairan Indonesia/daerah lepas pantai, dengan demikian dalam perundang-undangan pengusahaan pertambangan telah diterapkan asas pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral sesuai dengan Undang-ulang No.4 tahun 1982.

e. Pengelolaan dan pengembangan baik minyak dan gas bumi maupun aneka ragam bahan galian strategis, vital dan bukan strategis/vital lainnya dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam di perairan Indonesia daerah lepas pantai telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan peraturan perundang-undangan pertambangan umum yang berwawasan lingkungan.

f. Pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai perlu mentaati Konvensi Internasional tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut antara lain ."Marine Pollution Convention" 1973 dan Tanker "Safety and Polution Prevecntion" yang telah diratifikasi pemerintah pada tahun 1982, di samping peraturan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan PERTAMINA.

g. Perlu difikirkan bentuk dan materi kerjasama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam daerah "Joint Development Zone" dengan beberapa negara tetangga, khususnya yang belum ditetapkan batas-batas wilayahnya.

h. Masalah penyiapan tenaga kerja perlu mendapat perhatian, mengingat pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai di satu pihak memerlukan peralatan yang canggih. Dan di lain pihak sifat operasi pertambangan minyak dan gas bumi padat modal,padat teknologi, dan padat resiko.

4. Saran-Saran:

a. Demi kelancaran pelaksanaan pengusahaan pertambangan, khususnya pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi diperlukan koordinasi yang baik dengan bidang-bidang usaha lain yang berkaitan dengan sifat dan jenis operasi pertambangan minyak dan gas bumi tersebut.

b. pengaturan kepentingan bidang-bidang usaha lain, khususnya di perairan Indonesia / daerah lepas pantai yang berkaitan dengan atau yang mengakibatkan dampak terhadap pelaksanaan pengusahaan pertambangan, khususnya pelaksanaan operasi pertambangan minyak dan gas bumi hendaknya dilakukan secara koordinasi dengan sektor pertambangan minyak dan gas bumi untuk menghindarkan "high cost economy" dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, dan meningkatkan efisiensi serta produktifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

c. Kebijaksanaan pemerintah dalam pengusahaan .pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum perlu diarahkan untuk secara terus menerus menjamin tetap tersedianya cadangan hydrocarbon dan cadangan deposit bahan-bahan galian strategis vital dalam jangka waktu cukup lama untuk menjamin penerimaan Negara, dengan memperhatikan segi-segi sebagai berikut:

- Kepentingan pembangunan nasional;

- Kepentingan peningkatan investasi dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan lain;

- Kepentingan dan jaminan penyediaan kebutuhan energi di Dalam Negeri sesuai Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE);

- Kepentingan pelestarian lingkungan hidup, khususnya lingkungan taut;

- Kepentingan masa depan Bangsa Indonesia .



D. Hasil Perumusan Sidang Kelompok III B


Sub Topik : Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia .

• Pendahuluan :

Indonesia memiliki luas wilayahnya kurang lebih 7,8 juta km2 terdiri dari 74,3% laut dan 25,7% daratan, namun pemanfaatan sumber daya hayati lautnya terutama dalam bidang perikanan secara umum baru 31,5%. Oleh karenanya pemanfaatan sumber daya hayati perikanan laut perlu ditingkatkan semaksimal mungkin.

2. Pokok Permasalahan :

a. Kemampuan armada Perikanan dewasa ini sangat terbatas, dan kegiatan penangkapan yang dilakukan baru hanya berkisar di perairan Indonesia (Iaut. Pedalaman serta laut wilayah) sebagian kecil di ZEE Indonesia , di samping itu juga keterbatasan teknologi, pengetahuan, pengalaman serta modal.

b. Belum adanya keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya hayati yang disebabkan masih adanya pemusatan areal penangkapan (padat tangkap) di daerah yang berpenduduk padat seperti pantai perairan Utara Jawa, Selat Bali dan Selat Malaka, Sedangkan pengembangan perairan lain masih cukup terbuka luas terutama di lepas pantai dan ZEE Indonesia.

c. Belum adanya kejelasan tentang batas kewenangan daerah dalam rangka pengelolaan/pengendalian sumber daya ikan.

d. Batas-batas wilayah perairan yang tidak jelas dan tegas terutama di perairan ZEE Indonesia , merupakan kendala yang mengganggu upaya pengembangan perikanan.

e. Masih adanya penilaian sepihak terhadap sumber daya yang majemuk dalam suatu kawasan tertentu sehingga pemanfaatannya sering hanya memperhatikan kepentingan satu sektor/sub sektoral saja yang dapat merugikan yang lain.

f. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, menjadikan bertambah luasnya lautan Indonesia .

Laut tidak hanya merupakan wilayah potensial sumber daya alam, tetapi juga salah satu faktor penentu integritas nasional.

g. Laut memberikan akses jangka panjang yang tak terbatas bagi eksploitasi sumber daya laut, hanya masih sedikit sekali pengetahuan akan kekayaan laut terutama di ZEE Indonesia .

h. Sifat perairan Indonesia mempunyai kondisi geografis menguntungkan, dan sangat baik bagi hampir segala kehidupan laut sehingga jumlah jenis biota laut sangat besar, tetapi jumlah populasi setiap jenis relatif kecil, dan yang tersebar di berbagai daerah perairan Indonesia . Sehingga industri penangkapan ikan sejenis tidak dapat berkembang.

i. Sebagian besar perairan Indonesia digunakan untuk lintas kapal asing yang juga dilalui oleh kapal-kapal Tanker berbagai ukuran. Bahaya yang timbul berupa terjadinya pencemaran minyak di laut yang dapat membahayakan sumber daya hayati taut.

j. Pesatnya perkembangan industri di darat dan sepanjang pantai serta kurangnya usaha pengamanan limbah hasil industri, mengakibatkan pencemaran laut di wilayah perairan pantai cukup mengkhawatirkan,

k. Pemurnian lingkungan laut yang tercemar belum pernah atau jarang dilakukan, kenyataannya proses pemulihan berjalan secara alami walaupun memakan waktu yang relatif lama.

I. Pemanfaatan sumber yang berlebihan (over exploitation) akan mengakibatkan menurunnya persediaan alami karena biota laut yang menjadi sumber hayati tidak sempat mereproduksi diri (keterbatasan mereproduksi).

m. Sifat migrasi ikan dapat memindahkan sumber daya hayati yang semula di perairan Indonesia ke perairan negara lain atau sebaliknya, penangkapan lebih (over fishing) di negara tetangga mengurangi hasil tangkapan kita).

n. Penelitian oceanologi (kelautan) di Indonesia telah dimulai lebih dari 80 tahun, tetapi belum terlihat jelas hasilnya secara tuntas yang menunjang pemanfaatan sumber daya hayati laut Indonesia .

3. Saran-Saran:

a. Perlunya pengendalian di daerah padat tangkap serta memacu pengembangan penangkapan di daerah perairan lain, khususnya di lepas pantai dan ZEE Indonesia . Bantuan yang dibutuhkan agar terlaksananya program memacu pengembangan tersebut berupa prasarana dan sarana seperti pelabuhan, modal, peningkatan pengetahuan, teknologi, pasca panen serta transmigrasi nelayan.

b. Mendorong lebih ditingkatkan institusi seperti KUD dan dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) sehingga nelayan kecil memiliki jaminan berusaha serta berkompetisi secara sehat, disertai penyediaan fasilitas pendukung berupa :

- pangkalan/pelabuhan perikanan

- pemberian kredit

- penyuluhan yang kontinyu

- training untuk meningkatkan keterampilan

- pasar ikan/tempat pelelangan ikan.

c. Memacu perkembangan armada perikanan nasional dan upaya peningkatannya kiranya dapat diusahakan dalam waktu dekat, sehingga memungkinkan dibatasinya bahkan dihentikannya kesempatan beroperasinya kapal-kapal asing di ZEE Indonesia .

d. Peningkatan eksploitasi sumber daya hayati perikanan di laut, memerlukan kegiatan pengawasan secara :

- Preventif, yaitu pemberian izin secara selektif, pemantauan (monitoring) di pelabuhan/di basis-basis/syahbandar;

- Kuratif di lapangan berupa kontrol, surveillance dan enforcement. Kegiatan dengan mengembangkan metoda dan kelembagaan saling menunjang antar aparatpengawasan, termasuk ABRI.

e. Perlu diatur yurisdiksi tertentu bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan laut pada perairan wilayah pesisir, agar pemerintah daerah memiliki kewenangan/ tanggung jawab perlindungan untuk menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang yang dilakukan dalam bentuk tugas-tugas pembantuan.

f. Perlu kesiapan pengaturan pengembangan pemanfaatan sumber daya hayati perikanan di laut lepas pantai serta lEE Indonesia .

g. Perlu kerjasama perikanan Internasional dengan pola terpadu di tingkat ASEAN karena tiap negara ASEAN .pada dasarnya memiliki potensi yang berbeda serta dapat saling mendukung. Kerjasama juga termasuk dalam hal penelitian-penelitian ilmiah kelautan dan pertukaran informasi.

h. Kepastian akan batas perairan atau wilayah perlu diatur untuk memudahkan pengaturan kewenangan/yurisdiksi pada tingkat nasional maupun dalam rangka mengakomodir kepentingan Internasional (UNCLOS 1982), misalnya antara lain; penentuan "shared stock", "sea lane", "traditional fishing right" dan sebagainya.

i. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang majemuk dalam satu wilayah perlu ditangani secara koordinasi dan dilakukan pendekatan-pendekatan baik finansial, ekonomi, sosial bahkan politik.

j. Perlunya pemanfaatan sumber daya hayati dengan memilih jenis-jenis yang bernilai ekonomis dan kelimpahan sumbernya cukup banyak yang bisa dimanfaatkan secara lestari dan bernilai tinggi.

k. Sumber daya hayati laut hendaknya dimanfaatkan juga untuk pariwisata, tetapi dalam pemanfaatannya jangan sampai merusak terumbu karang. Terumbu karang yang rusak perlu dilakukan konservasi untuk memulihkan kembali yang dapat membutuhkan waktu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun.

I. Mangrove pada prinsipnya merupakan sumber daya yang perlu dipertahankan karena peranannya sebagai pelindung dan tempat membiak ikan (spawning ground) dan sebagai sumber makanan anak-anak ikan dan udang (nursery ground).

m. Demikian juga sumber non-hayati berupa hasil pertambangan, seperti: minyak bumi, timah, biji mangan, pasir besi pemanfaatannya perlu diarahkan pada penghematan/perimbangan antara pemanfaatan dan cadangan.

n. Peta lokasi sumber daya kegiatan perikanan dan sumber daya lainnya seperti penambangan minyak sering bertumpang tindih. Agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat berjalan bersama perlu adanya pengaturan tata ruang atau penerapan kebijaksanaan prioritas dengan memperhatikan aspek-aspek finansial, ekonomi, sosial bahkan politik.

o. Perlu segera diwujudkan penerapan Rencana Penanggulangan Darurat Nasional (National Contingency Plan) untuk tumpahan minyak.

p. Perlu segera diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Baku Mutu Air Laut, sebagai peraturan pelaksanaan yang merinci Undang-Undang No.4 Tahun 1982 dengan kesungguhan penerapannya.

q. Perlu perkiraan yang tepat dan berkesinambungan tentang potensi sumber dan hasil maksimum yang boleh dipanen (maximum sustainable yield).

r. Dalam rangka eksploitasi sumber daya hayati laut, perlu dilakukan penelitian lingkungan yang terkait secara bersamaan, sehingga akan menghasilkan informasi untuk eksploitasi lestari sumber daya yang bersangkutan.



E. Hasil Perumusan Sidang Kelompok III C


Topik : Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

• Pendahuluan :

Indonesia adalah negara kepulauan yang perwujudannya dua pertiga dari seluruh wilayah negara adalah laut, oleh karena itu pemanfaatan dan pendayagunaan wilayah pesisir (Coastal Zone) akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita dalam berbagai bidang pembangunan.

Sumber daya alam di wilayah pesisir Indonesia dalam berbagai aspeknya seperti :

- pertanian dan perikanan

- pelayaran dan non migas

- rekayasa dan industri

- rekreasi dan pariwisata

- pemukiman dan aspek lainnya, dapat menimbulkan masalah-masalah pencemaran dan kerusakan yang dampaknya berlangsung berlarut-larut dalam kurun waktu yang lama, bila tidak ditanggulangi dan dicegah sedini mungkin.

2. Pokok Permasalahan :

a. Pencegahan dan pengendalian pencemaran,

b. Fasilitas penampungan limbah kapal,

c. Dana untuk penanggulangan pencemaran,

d. Penetapan lintas damai,

e. Bahan berbahaya beracun (B 3),

f. Sistem pemantauan pencemaran,

g. Contingency PLAN (PDP4CP),

h. Pola tata ruang,

i. Pendekatan lintas sektoral dan kunci disipliner,

j. Baku mutu lingkungan laut,

k. Tanggung jawab pencemaran dan tuntutan ganti rugi,

I. Kerja sama Regional dan Internasional,

m. Penegakan hukum (Law inforcement),

n. Sumber pencemaran,

o. Perizinan dan Amdal.

3. Saran tindak lanjut :

a. Pencegahan dan pengendalian pencemaran dapat dibagi dua:

1) Pencegahan pencemaran laut akibat pengoperasian kapal.

a) Hal tersebut dikaitkan dengan internasional convention for the prevention of pollution from ships 1973, yang telah dimodifikasi dengan protocol 1978, yang selanjutnya dikenal dengan Marpol 73/78 Konvensi ini terdiri dari 5 annex:

- Minyak bumi -minyak mentah, bahan bakar,minyak kotor.

- Bahan cair beracun.

- Bahan yang merugikan dalam bentuk terbungkus.

- Kotoran (Sewage) - Air limbah dari toilet

- Sampah (garbage) -semuajenis makanan.

b) Kriteria dan lokasi buangan limbah.

c) Fasilitas penampungan limbah di darat.

d) Konstruksi dan perlengkapan kapal.

2) Pencegahan pencemaran laut akibat kecelakaan kapal (tabrakan kapal).

a) Keselamatan kapal - faktor keselamatan kapal dan keselamatan berlayar adalah sangat menentukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal.

b) Pembatasan tumpahan bahan pencemaran dari kapal.

c) Penanggulangan pencemaran laut.

b. Fasilitas Penampungan limbah Kapal :

- Telah terdapat fasilitas penampungan di beberapa Pelabuhan Minyak.

- Berdasarkan koordinasi PERLA dan PERTAMINA telah dilaksanakan pengadaan fasilitas penampungan limbah dibeberapa pelabuhan.

- Yang menjadi masalah adalah dana pengadaan serta pengelolaan lanjutan dari limbah yang ditampung.

- Ketentuan persyaratan fasilitas ini: jumlah, besar.

c. Dana Untuk Penanggulangan Pencemaran

Pengaturannya belum jelas perlu disepakati adanya dana lingkungan yang diatur Menteri yang masih berwenang bersama Menteri Keuangan (SKB). Dipermasalahkan siapa yang berwenang mengeluarkan dana bagi pelaksanaan penanggulangan waktu kejadian (menggerakkan/mobilisasi) terutama kecelakaan besar (Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi CLC 1969 dan menjadi anggota Lembaga Dana Internasional sesuai Fund 1971.

d. Penetapan Lintas Damai :

Cadangan Hidro Carbon cukup banyak terdapat di lepas pantai. Perlu direalisir ketentuan lintas damai sehingga batas bagi kegiatan perminyakan lepas pantai tidak berbenturan dengan kepentingan lain termasuk lintas damai dan lintas alur kepulauan (archipelagic sealanes passage).

• Bahan Berbahaya Beracun (B3) :

Sepanjang mengenai pencemaran oleh B3 dari kapal masih mengacu pada IMO CODE. secara nasional masih terdapat perbedaan pengertian antar sektor, namun sebagian besar masih mengacu kepada standar Luar Negeri.

• Sistem Pemantauan Pencemaran :

Sistem pemantauan masih berada di beberapa sektor belum tertangani secara efektif dan belum terkoordinasikan.

• Contingency PLAN (PDP4CP) :

Sampai saat ini pola nasional penanggulangan darurat pencemaran laut oleh minyak belum ada (karena dalam proses penyusunan).

Pola dimaksud sangat diperlukan walaupun sudah ada SKB antara DIRJENLA dengan DIRJEN MIGAS tentang penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka, Singapura dan Selat Makasar.

Pencemaran laut yang bersumber dari darat, udara dan dari laut, seperti kegiatan rutin dan kecelakaan kapal, pengaturan pencegahan pencemaran kapal sudah diatur.

Pencegahan pencemaran kapal perang militer pemerintah perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang bersifat umum, dan perlu pengaturan dumping di perairan Indonesia dan menetapkan jenis bahan yang tidak dapat dilakukan dumping, seperti penentuan lokasi dumping.

• Pola Tata Ruang :

Rancangan Undang-Undang Tata Ruang sedang .diproses. Secara umum telah ada konsep Strategi Nasional dan Konservasi dari pengelolaan wilayah Pesisir, dengan memperhatikan beberapa fungsi dan sumber daya perlu diperhatikan sifat fungsi ganda wilayah Pesisir berdasarkan 3P. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan kepekaan kawasan tertentu. Dalam masalah ini perlu koordinasi antara Instansi terkait dan berkepentingan.

• Pendekatan Lintas Sektoral dan Multi Disipliner.

Memerlukan koordinasi antar sektor peningkatan koordinasi ini dilakukan melalui konsep CP.

• Baku Mutu Lingkungan Laut (BML Perairan).

Telah ada Keputusan Menteri KLH Tentang Baku Mutu Lingkungan BKM KLH 02/88. Baku Mutu ini masih perlu dijabarkan dengan memperhatikan tingkat indek kawasan tertentu dan peruntukannya perlu dikembangkan parameter tentang BML yang dapat berbeda antara kawasan yang satu dengan yang lain. Perlu diperhatikan para meter BML negara tetangga sebagai bahan perbandingan.

• Tanggung jawab Pencemaran dan Tuntutan Ganti Rugi :

Cara penyelesaian ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dan perlu dikaji sinkronisasi ketentuan konvensi Internasional dengan pengembangan hukum nasional.

Masalah apakah setiap orang dapat menggugat pencemaran atas nama lingkungan (citizen suit). Hal ini disebabkan prosedur tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak menjamin perlindungan lingkungan.

Perlu diperhatikan keterkaitan tanggung jawab dan asuransi.

• Kerjasama Regional dan Internasional.

Terdapat kerjasama Internasional baik yang bersifat regional seperti kerjasama ASEAN, kerjasama 3 Negara (Tri Partide) tentang TSS -Selat Malaka/Singapura dan yang bersifat global ketentuan dalam ICLOS 82, konvensi IMO.

Masalah yang timbul adalah mengenai penggunaan dan jumlah jenis dispersant (bahan kimia) yang diperkenankan, pengembangan standard dan penukaran informasi serta kerjasama pengawasan terhadap kapal bertenaga Nuklir (termasuk pengaturannya di Perairan Indonesia ).

m. Penegakan Hukum (Law Enforcement) :

- Sepanjang mengenai tindak pidana dikaitkan dengan KUHP perlu dikaji, apakah KUHP telah membantu melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Pencemaran Laut Perairan.

- Perlu diperhatikan keterkaitan antara .Pencemaran Laut dan masalah pelestarian Sumber Daya, Laut (PENHAM) berdasarkan UU No. 9/85 tentang Perikanan

- Peranan BAKORKAMLA dalam masalah Pencemaran perlu ditingkatkan, dengan memperhatikan wewenang sektor seperti SATKAMLA.

- Masih perlu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 terutama hukum acaranya, juga perlu diatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.

- Masalah yang timbul antara lain adalah instansi mana yang berwenang menyelesaikan kasus ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Juga masalah dana Lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan perlu diatur lebih lanjut.

- Tata cara pelaporan terjadinya Pencemaran masih bersifat sektoral seperti yang berlaku di PERLA.

- Sistem pelaporan akan melibatkan masyarakat, maka perlu diadakan penyuluhan hukum lingkungan agar masyarakat memahaminya.

- Perlu ditinjau kembali Rumusan Pengaturan yang menyatakan Kantor Menteri KLH sebagai pelaksanaan UU No. 4/82.

- Perlu informasi dan data lingkungan yang memadai agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan lancar.

n. Sumber Pencemaran ada 2 klasifikasi yakni :

1). Sumber dari Darat.

2). Sumber dari Laut, seperti kegiatan rutin dan kecelakaan kapal, Pengaturan pencegahan pencemaran kapal niaga sudah diatur, tetapi mengenai sumber pencemaran kapal perang militer/pemerintah perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang bersifat umum, dan perlu diatur masalah dumping di Perairan Indonesia dengan menetapkan kawasan yang tidak dapat dilakukan dumping.

o. Perizinan dan Amdal :

- Setiap kegiatan harus melaksanakan RKL / RPL Masalah yang dihadapi adalah apabila terjadi musibah: bagaimana koordinasinya dapat terlaksana? Seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, namun belum cukup diatur (PP29/1986 pasaI17, 18).

p. Asas yang ditentukan dalam kelompok :

1). Asas P3 (Pemanfaatan, Pelestarian, Perlindungan) bagi pengaturan Lingkungan.

2). Asas-asas tanggungjawab/ganti rugi.

3). Asas-asas cepat tepat dalam penanggulangan pencemaran

4). Asas kewajiban memberikan informasi

5). Asas pencemar harus membayar.

6). Asas setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang sehat.

q. Ketentuan yang harus dicabut :

1). Ketentuan yang bertalian dengan prosedur ganti rugi tidak sesuai dan tidak menguntungkan (memberatkan penggugat) sehingga dalam proses ganti rugi sulit dibuktikan terjadinya pencemaran .(Pasal 1365 BW).

2). Ketentuan Pidana yang sanksinya ringan dan dendanya kecil.

r. Ketentuan yang harus segera diatur :

1). Lingkungan Laut sesuai sifat kepekaannya.

2). Penanggulangan keadaan darurat (Contingency Planning).

3). Tata ruang Wilayah Pesisir.

4). Parameter-parameter ( baku mutu lingkungan) kawasan perairan tertentu.

5). Perlu diatur class action.



F. Hasil Perumusan Sidang Kelornpok III D

Topik Utama: Kerja sama internasional dalam Pemanfaatan Potensi laut dan penjagaan Peiestarian Lingkungan

• Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang luas wilayahnya 2/3 lautan kira-kira 3 (tiga) juta km, belum termasuk ZEE yang luasnya lebih kurang 3 (tiga) juta km2 laut wilayah dan ZEE Indonesia mengandung sumber daya alam yang begitu besar potensinya namun masih relatif sangat sedikit yang kita ketahui dan kita manfaatkan karena kemampuan untuk itu masih sangat terbatas.

Oleh karena itu perlu diadakan kerja sama baik dalam lingkup regional maupun internasional untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan sumber daya alam di laut guna mendukung kelangsungan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia .

Melalui kerjasama tersebut kita akan dapat memperoleh dana, tenaga ahli yang memadai, dan teknologi yang diperlukan.

Sehingga Pembangunan dapat berjalan terus di samping tetap diupayakan proses alih Teknologi agar dapat diharapkan pada akhirnya nanti kita tidak tergantung lagi pada pihak luar.

2. Pokok Permasalahan :

a. Dalam melaksanakan kerjasama internasional pemanfaatan sumber daya ikan di laut masih menghadapi .berbagai permasalahan antara lain:

1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan atau prioritas agar pihak Indonesia memiliki saham lebih dari 51 %.

2) Masalah pemberian izin untuk perusahaan perikanan yang bekerjasama dengan perusahaan perikanan asing di ZEE Indonesia .

3) Peninjauan peraturan mengenai larangan pemasukan kapal dari luar negeri dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di laut.

b. Data sumber daya/cadangan mineral dan energi kelautan Indonesia belum seluruhnya diinventarisasi dan diteliti lebih jauh.

1) Terbatasnya kemampuan penelitian ilmiah kelautan.

2) Belum adanya pengaturan tentang prinsip-prinsip penelitian dan perijinan secara menyeluruh.

3. Saran-Saran:

a. Kerjasama internasional di bidang pemanfaatan sumber daya ikan laut perlu dilanjutkan untuk meningkatkan kemampuan Nasional yang pelaksanaannya perlu diperkuat posisi Indonesia antara lain dengan :

1) Mengadakan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perusahaan Nasional, dalam rangka PMA, memiliki saham lebih dari 51 % setelah berjalan 10 tahun.

2) Mengadakan seleksi dalam pemberian izin kepada perusahaan perikanan Indonesia yang akan bekerjasama dengan perusahaan perikanan asing.

3) Memperbolehkan perusahaan perikanan Indonesia bekerjasama dengan perusahaan perikanan asing dalam bentuk SEWA (charter) atau sewa beli (Hire purchase).

b. Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi mineral dan energi kelautan perlu ditingkatkan inventarisasi dan penelitian potensi tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama lebih lanjut dengan negara lain yang lebih maju .untuk menjaring alih teknologi dan keterampilan.

c. Kerjasama internasional di bidang penelitian ilmu kelautan :

1) Kerjasama internasional dalam rangka kegiatan penelitian ilmu kelautan perlu dilanjutkan melalui koordinasi interdepartemental, sampai Indonesja mampu melaksanakan penelitian sendiri.

2) Untuk menjamin kelancaran perolehan izin penelitian ilmu kelautan oleh peneliti asing perlu dipertahankan cara-cara terpadu yang telah ditempuh melalui "clearing house".

3) Izin penelitian tetap harus diterbitkan oleh Instansi Pemerintah Departemen (karena perizinan merupakan fungsi pemerintahan).

4) Ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini perlu ditinjau kembali karena belum mencakup kegiatan penelitian secara keseluruhan.

5) Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru perlu diperhatikan prinsip-prinsip ketahanan nasional. Keterpaduan yang mencakup semua aspek kegiatan penelitian kelautan (penelitian ilmu kelautan, eksplorasi dan penelitian hidrografi) agar tercipta kesatuan sikap dari aparat instansi yang terkait dengan bidang PENELITIAN.



G. Hasil Perumusan Sidang Kelompok IV

Topik: Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda-benda Berharga di Dasar Laut Perairan Indonesia .

• Pendahuluan :

Masalah benda-benda berharga, baik mengenai pengambilan, penelitian, pemanfaatannya (terutama yang berhubungan dengan perkembangan dunia arkeologi di bawah air) belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Masalah tersebut baru diatur secara implisit di dalam MO tetapi itupun tidak secara lengkap bahkan dianggap tidak memadai apabila diterapkan di laut. Pada saat ini sudah ada Keppres No. 43 Tahun 1989, namun .Keppres itupun belum memadai untuk mengatur masalah "Under Water Archeology". Hal tersebut disebabkan peraturan MO masih lemah dan juga banyak materi yang berkenaan dengan "Under Water Archeology'" tidak tercakup di dalamnya.

2. Pokok Permasalahan :

Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah :

a. Pemerintah Republik Indonesia menganggap berhak atas penguasaan barang-barang berharga dan benda lain yang seperti di Kapal yang tenggelam atau karam yang berada di Perairan Indonesia , ZEE, dan Landas Kontinen Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UU No. 17/1985).

b. Status hukum, azas-azas pengaturan benda-benda berharga dapat ditemukan dalarn Hukum Internasional (Konvensi Hukum Laut PBB 1982), HPI dan Hukum Nasional.

c. Masalah Koordinasi antara instansi : Pusat - Daerah antar Daerah Propinsi.

d. Adanya pengaruh hukum adat. di samping hukum internasional,atas benda-benda di Perairan Indonesia .

e. Perbedaan luas lingkup Monumenten Ordonantie 1931 dan Keppres No. 43/1989.

f. Cakupan pengertian benda berharga.

g. Pengaturan kegiatan di Perairan Indonesia dalarn rangka pengangkatan (recovery) dan pemanfaatan benda-benda berharga serta segala aspeknya.

3. Saran-Saran:

Dalarn memecahkan rnasalah di atas, disarankan :

a. Azas-azas :

1). Negara menguasai benda-benda berharga di Perairan Indonesia .

2). Negara melindungi kepentingan nasional dengan memperhatikan kepentingan Internasional.

3). Pengaturan penguasaan dan perlindungan atas benda-benda berharga di Perairan Indonesia atas dasar Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hukum kebiasaan setempat.

4). Pemanfaatan peluang hukum yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 serta praktek Hukum Internasional yang dapat mendukung kebutuhan Hukurn Nasional bagi pengaturan benda- benda berharga yang berada di Perairan Indonesia termasuk di Zona tambahan, ZEE dan Landas Kontinen Indonesia.

5). Keseimbangan berdasarkan keadilan dalam rangka pemanfaatan benda-benda berharga di Perairan Indonesia .

6). Menciptakan Hukum Nasional yang baru atas dasar kepentingan nasional dalam hal-hal tertentu tidak selalu harus sejalan dengan Hukum Internasional yang ada. Di lain pihak perkembangan praktek Hukum Internasional yang baru harus dimanfaatkan. Hukum Nasional yang sudah tidak memenuhi kebutuhan Hukum Nasional yang baru harus ditinggalkan.

7). Integritas wilayah nasional harus diutamakan dan kepentingan Daerah perlu diharmonisasikan dalam lingkup kepentingan nasional.

8). Pengaturan satu sektor Hukum Nasional harus memperhatikan keterkaitannya dengan sektor-sektor Hukum Nasional yang lain.

9). Kepastian hukum atas benda-benda berharga di Perairan Indonesia dilihat dari segala aspek kebutuhan Hukum Nasional.

10). Pengaturan kegiatan bawah air hendaknya mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan manusia serta AMDAL. Untuk itu keandalan ketrampilan senantiasa harus memperoleh perhatian dan pengawasan.

b. Kelembagaan

1). Melihat sifat dan luas cakupan kegiatan di Perairan Indonesia , perlu diadakan suatu badan yang berdiri sendiri atau badan koordinasi yang lebih permanent sifatnya.

2). Pengendalian penanganan benda berharga melalui perangkat hukum dan Peraturan Perundang-undangan hendaknya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Prosedur

Mekanisme kerja perlu ditingkatkan dengan memperhatikan azas-azas keterpaduan dengan satu kendali, azas kecermatan, azas kesempatan yang sama, dalam pelaksanaan tehnis dengan mengutamakan kepentingan nasional dan pengawasan langsung di lapangan.

Pemetaan, inventarisasi, dokumentasi Perairan Nasional perlu ditangani dengan segera dan perlu mendapat prioritas tinggi.

3). Penyelesaian RUU Perairan Indonesia , RUU Perhubungan Laut dan RUU Benda Cagar Budaya menjadi Undang-undang perlu mendapat prioritas tinggi.

4) Penggunaan istilah "penguasaan" sebagai istilah Hukum publik harus taat azas.



H. Hasil Perumusan Sidang Kelompok V A.1.

Topik Utama: Pengaturan Pelayaran dan Pengembangan Hukum Maritim.

Sub Topik : Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas Pelayaran di Perairan Indonesia .

• Pendahuluan :

Masalah pelayanan jasa keselamatan pelayaran meliputi pelayanan jasa kesyahbandaran (faktor internal) dan pelayaran jasa kenavigasian (faktor eksternal) sangat penting .dan strategis untuk menjawab dan mengatasi tantangan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional yang berdasarkan Wawasan dan Ketahanan Nasional. Pelayanan jasa keselamatan pelayaran baik pelayanan jasa kesyahbandaran maupun pelayanan jasa kenavigasian pada hakekatnya bersifat lintas sektoral dan lintas perwilayahan, bahkan lintas antar negara sehingga pengaturan pelaksanaan dan pengawasannya perlu lebih diperhatikan.

2. Pokok Permasalahan :

a. Penentuan pengertian mengenai jalur/alur pelayaran yang terkait oleh rejim lintas damai (innocent passage), lintas transit (transit passage) termasuk rejim wilayah perairan nasional yang secara historis berlaku.

b. Mengenai penentuan alur-alur laut lintas pelayaran meliputi :

1). Kriteria-kriteria untuk penetapan alur-alur laut lintas pelayaran yang mencakup segi teknis. Keselamatan pelayaran, lingkungan hidup dan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

2). Rute-rute alur laut pelayaran, termasuk pembentukan "traffic separation schemes" (TSS) di tempat-tempat yang memiliki karakter geografis tertentu.

3). Penentuan alur-alur laut pelayaran dan berhubungan erat dengan masalah perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran.

4). Kaitan antara alur-alur laut lintas pelayaran lintas penerbangan (over flight).

5). Fasilitas keselamatan pelayaran yang diperlukan untuk menentukan alur-alur laut pelayaran berhubungan dengan saran a bantu navigasi (SBNP) dan status hukum dari SBNP.

6). Perangkat peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan alur-alur laut pelayaran.

7). Kelembagaan yang menangani masalah penentuan .penentuan alur-alur laut pelayaran.

8). Pengawasan dan penegakan hukum termasuk pemantauan (monitoring).

c. Peranan, sikap dari terhadap Badan Internasional terkait dengan masalah lalu lintas pelayaran.

d. Kaitan dengan negara-negara tetangga.

e. Peranan / pengaruh kemajuan teknologi.

f. Kepanduan bahari.

g. Kedudukan Timor Timur dan yang belum tercakup dalam perundang-undangan UU No. 24 Prp 1960).

h. Interaksi kelautan.

i. Pada saat ini ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan pelayaran masih tersebar dalam berbagai produk peraturan dan belum menampung perkembangan baru.

j. Untuk kepentingan pelaksanaan dan pengawasan pelayaran yang menyangkut aspek-aspek kepelabuhan, navigasi dan keselamatan pelayaran yang meskipun saling tergantung, namun belum saling menunjang serta belum dapat menampung perkembangan yang baru.

3. Saran-Saran:

a. Asas:

Dalam rangka pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan alur-alur di perairan Indonesia perlu diutamakan kepentingan nasional dengan memberikan akomodasi bagi kepentingan internasional.

b. Pengertian:

Dalam pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan alur-alur lintas pelayaran diperlukan pembakuan dan penyeragaman istilah serta pengertian yang sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam hukum laut internasional.

c. Mengenai Alur-alur Pelayaran :

1). Dalam penetapan alur-alur lintas pelayaran perlu diperhatikan kepentingan ekonomi, keamanan dan keselamatan pelayaran, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan negara.

2). Kegiatan over flight di atas alur-alur pelayaran berdasarkan ketentuan hukum laut internasional di perairan Indonesia memerlukan penataan pengaturan dan pengawasan sebaik-baiknya dan perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan kepentingan nasional.

3). Pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran seperti sarana dan prasarana pelayaran. navigasi. telekomunikasi, hidrografi. meteorologi harus dikembangkan ditingkatkan secara terpadu.

4). Hak-hak kewajiban kapal-kapal yang memiliki karakteristik tertentu dalam penggunaan alur-alur lintas pelayaran, perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

5). Dalam rangka pelaksanaan pengaturan mengenai penetapan slur-slur lintas pelayaran tugas dan fungsi-fungsi lembaga koordinasi kelautan yang ada perlu ditingkatkan dan dimantapkan terutama dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan secara efektif.

6). Pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas kapal asing dan nasional, baik meliputi keselamatan pelayaran, hak dan kewajiban serta kegiatannya perlu diselenggarakan berdasarkan kepentingan nasional baik oleh badan kelautan dengan fungsi kelautan penuh (seperti TNI AL, Ditjen Perhubungan Laut) maupun badan kelautan yang mempunyai wewenang tertentu (seperti imigrasi, bea cukai, karantina laut).

d. Organisasi:

1). Hingga saat ini organisasi kelautan yang menangani fungsi-fungsi kelautan telah memenuhi kebutuhan, namun masih diperlukan penjabaran serta .pengembangan tugas dan fungsi-fungsi kelautan.

2). Tugas-tugas dan fungsi-fungsi kelautan ditangani oleh lembaga-lembaga pemerintah bagi kelautan dan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki wewenang tertentu dilaut.

3). Dalam meningkatkan tugas dan fungsi kelautan serta efisiensi pelaksanaan diperlukan keterpaduan langkah melalui lembaga-lembaga koordinasi.

e. Dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pembangunan nasional jangka panjang ke II khusus di bidang pelayaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional.

f. Perlu segera ditetapkan peraturan mengenai alur lintas pelayaran baik bagi kepentingan-kepentingan intemasional maupun kepentingan pelayaran nasional.

g. Agar sarana dan prasarana pelayaran segera dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan lintas pelayaran dalam rangka pembangunan nasional.

 

I. Hasil Perumusan Sidang Kelompok V A.2.

Topik Utama: Pengaturan pelayaran dan Pengembangan Hukum Maritim.

1. Pendahuluan :

Sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam GBHN bahwa komunikasi dan elektronika di samping memiliki arti penting dan strategis, juga merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melancarkan kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat peraturan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan memantapkan Ketahanan Nasional. Di bidang pertahanan keamanan, komunikasi elektronika merupakan sarana komando yang mempunyai peranan yang .amat penting dan vital.

Oleh karena itu pengaturan tentang pemasangan sarana dan prasarana komunikasi dan elektronika yang merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan komunikasi dan elektronika nasional, harus dapat diarahkan guna keperluan pertahanan dan keamanan nasional.

2. Pokok Permasalahan

a. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan tata cara penyelenggaraan sarana dan prasarana telekomunikasi.

b. Masalah ketepatan penempatan phisik sarana dan prasarana telekomunikasi agar tidak menghalangi, menghambat atau merugikan aktifitas-aktifitas di berbagai aspek.

c. Masalah dampak operasional Penggunaan sarana dan prasarana tersebut sebagai akibat pancaran atau penerimaan gelombang elektromagnetik, getaran thermal atau visual yang terjadi. yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara di berbagai aspek.

d. Penetapan prioritas dari berbagai kepentingan:

1) Ekonomi / Sosial :

- Telkom

- Perikanan

- Pertambangan

- Benda-benda berharga di bawah laut.

2) Aktifitas Hankam

3) Pelestarian Lingkungan

4) Politis

5) Keselamatan Pelayaran. Mekanisme pengaturan.

3. Saran-saran:

a. Perlu segera diatur tentang perlindungan dan tata cara penyelenggaraan sarana dan prasarana telekomunikasi.

b. Dalam rangka penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi misalnya pembangunan system komunikasi kabel laut maka bentangan kabelnya :

- Tidak akan mengganggu alur pelayaran.

- Tidak ditempatkan di posisi dasar landas laut yang potensi memiliki endapan mineral atau kandungan minyak bumi, penempatan sarana sensor, survey dan pemetaan, tidak ditempatkan di kawasan terlarang yang mempunyai potensi strategis bagi pertahanan keamanan.

c. Masalah dampak operasional.

1) Penggunaan sarana dan prasarana tersebut sebagai akibat pancaran atau penerimaan gelombang elektromagnetik, getaran thermal atau visual yang terjadi, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara di berbagai aspek, harus dapat dicegah.

2) Penempatan rambu elektronis harus dapat diberi fungsi yang semestinya.

3) Penggunaan pemancar radio di berbagai landasan "(platform)" tetap atau bergerak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penetapan prioritas harus dilihat dari berbagai kepentingan:

1) Ekonomi/sosial Budaya

- Route yang lebih pendek

- Sumber kekayaan alam mineral, minyak dan gas bumi.

- Keberadaan benda-benda berharga dibawah laut.

2) Hankam

Agar penempatan instalasi bawah laut di rencanakan dan diawasi sedemikian rupa, agar tidak menggangu aktifitas Hankam atau dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menganggu dan mengancam Hankam.

• Pelestarian Lingkungan Laut

Agar dalam penempatan instalasi bawah laut direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu dan merugikan pelestarian lingkungan laut.

• Politis

Dalam perencanaannya agar dilakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga kepentingan nasional dan kepentingan negara sahabat tidak terganggu, misalnya batas laut teritorial dan perairan lainnya.

• Keselamatan Pelayaran

Agar dalam perencanaannya dilakukan pendekatan sedemikian rupa, sehingga instalasi bawah laut ini tidak mengganggu route pelayaran serta keselamatannya.

• Mekanisme Pengaturan

Pembangunan atau pemasangan sarana/prasarana ini dilakukan secara bertahap yaitu :

• Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini kegiatan lebih banyak bersifat "desk study" yaitu perencanaan route. Setelah diperoleh route yang pasti, pemilik instalasi akan mengajukan ijin kepada Pemerintah apabila kabel dimiliki oleh negara lain, dalam prakteknya negara tersebut akan mengirimkan "Nota Diplomatik" kepada Departemen Luar Negeri, sedangkan jika salah satu pemiliknya adalah Negara Indonesia . maka dalam perencanaannya dilakukan dengan koordinasi dengan instansi terkait A.L, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen perhubungan, Departemen Hankam/ABRI, Pertamina, Departemen Luar Negeri,

• Tahap Survey

Dalam tahap ini para pemilik kabel akan melakukan survey pembangunan instalasi tersebut sesuai dengan route yang telah direncanakan dan disetujui oleh Pemerintah khususnya oleh instansi hidrografi. Untuk melaksanakan survey ini diperlukan ijin yang .terdiri dari:

- Ijin survey

- Ijin kerja bawah laut

- Clearance (apabila terdapat orang asing yang melakukan survey)

- Ijin syarat bendera,

Perijinan ini melibatkan berbagai Departemen/instansi seperti Hankam/ABRI; Departemen Luar Negeri; Departemen Perhubungan dan lain-lain.

• Tahap Pembangunan

Untuk kegiatan ini diperlukan ijin yang melibatkan Departemen Hankam 1 ABRI : Departemen Luar Negeri dan Departemen Perhubungan.

• Tahap Pemeliharaan

Karena instalasi ini pada umumnya berumur panjang (kurang lebih 25 tahun) para pemilik melakukan pemeliharaan rutin terhadap instalasi ini. Termasuk melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan pada instalasi tersebut.

Dalam tahap ini diperlukan suatu ketentuan yang mengatur perlindungan dan pengawasan terhadap instalasi tersebut dan juga ketentuan mengenai tata cara ganti rugi dari pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan terhadap instalasi tersebut. Perlindungan dan pengawasan ini dapat dilakukan dengan pendekatan preventif seperti pengumuman dan penyebaran peta dan berita dalam BPI NTM; pemasangan rambu-rambu dan pencantuman .keberadaan instalasi tersebut dalarn peta-peta laut yang berlaku secara internasional

f. Peraturan nasional yang ada

- UU No. 3/1979 tentang Telekomunikasi.

- TZMKO Ordonantie 1939 (tentang lingkungan maritim).

- Keputusan PANGAB No. 07/86

- Permen Perhubungan No. PM:6/HK/Phb-78

- Kep. Ditjen. Postel No. 31/Dirjen/76

Belum terdapat pengaturan yang lengkap terhadap pembangunan dan perlindungan, pengawasan sarana dan prasarana telkom dan pipa bawah laut.

g. Badan atau instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan perlindungan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pipa bawah laut adalah :

- Departemen Parpostel

- Ditjen Postel

- Departemen Hankam/ABRI

- Departemen Perhubungan

- Ditjen Perla

- Departemen Luar Negeri

- Departemen Pertambangan dan Energi

- Kantor Menteri KLH.

Sedang Departemen lain yang dapat juga dimintai pendapat sehubungan dengan berbagai kepentingan tersebut butir adalah :

- Departemen Kehutanan

- Pelestarian Alam

- Departemen Pertanian

- Ditjen Perikanan

- Departemen Dik. Bud.

- Departemen Dalam Negeri/Pemda.

Untuk dapat mengakomodasikan segal a kepentingan yang antar wewenang ini, dirasa sudah saatnya untuk lebih ditingkatkan koordinasi antara berbagai departemen ini.

4. Langkah-langkah Kebijaksanaan :

a. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut diatas, dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai departemen beserta kepentingannya, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan .mengenai prosedur dan tata cara perijinan yang mempunyai ciri-ciri terpadu, sederhana dan cepat, dengan menetapkan badan yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian kegiatan perijinan ini.

Badan ini dapat berbentuk "Clearing house" yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memadai, untuk mengatur seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pipa bawah taut, maka perlu ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi seluruh kegiatan tersebut (perijinan pengawasan) sebagai penjabaran dari ketentuan UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi.

c. Agar hal-hal tersebut di atas dapat mencapai efektifitas optimal perlu tindak lanjut pembahasan lebih (intensip dan mendalam) dengan mengikut sertakan para pengambil keputusan dari instansi yang terkait.

d. Agar ketentuan-ketentuan dalam (TZ MKO) yang mulanya masih bertaku. bagi kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran di perairan Indonesiahendaknya dapat dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan nasional.

 

J. Hasil Perumusan Sidang Kelompok VB:

Topik Utama: pengaturan Pelayaran dan Pengembangan Hukum Maritim

1. Pendahuluan :

Sesuai dengan kondisi geografis Negara Republik Indonesia , bahwa lautan lebih luas dari pada daratan maka masalah pelayaran sangat memegang peranan yang penting. Untuk itu diperlukan adanya armada angkutan laut yang jumlah dan typenya disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia . Di samping itu untuk memenuhi tuntutan permintaan angkutan laut. tahap pertama adalah mengkonsentrasikan angkutan dalam negeri/antar .pulau ke seluruh tanah air dan bahu. membahu dengan pelayaran rakyat dalam rangka melaksanakan "Asas Cabotage" sesuai kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam PAKNOV 21. Dilain pihak pertumbuhan jasa angkutan laut harus diupayakan paralel dengan pertumbuhan sektor industri, pertanian, pertambangan, kehutanan dan perdagangan, dengan demikian dapat diharapkan terciptanya jasa angkutan laut langgeng, aman, cepat, murah/terjangkau oleh masyarakat.

2. Pokok Permasalahan

a. Hambatan Perdagangan Antar Pulau

1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana angkutan

2) Jarak antara daerah produksi dan daerah konsumsi relatif jauh.

3) Masih belum terpadunya pola hutan, pemasaran dan produksi.

4) Potensi yang ada di masing-masing daerah belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal.

5) Masih dijumpai pelayanan yang kurang baik kepada pedagang.

b. Masalah sistem tata niaga.

c. Pengaturan angkutan laut dalarn menunjang perdagangan antar pulau.

d. Keterlibatan Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut secara operasional.

e. Masih belum ratanya penyebaran penduduk maupun industri-industri di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan pengaturan operasional angkutan.laut lebih sulit.

f. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran:

1) Tidak cukup tersedia dana yang diperlukan.

2) Proteksi dan berbagai subsidi belum diberikan kepada pelayaran niaga Indonesia .

3) Keadaan Keuangan perusahaan-perusahaan pelayaran yang memprihatinkan karena mengalami depresi selama beberapa tahun (1981 -1987).

4) Adanya keengganan para lembaga finansial untuk membiayai proyek perkapalan setelah keadaan depresi tersebut.

5) Tingkat harga kapal baik dalam, pasaran internasional maupun dalam negeri relatif tinggi.

6) Berbagai biaya untuk ABK tidak dapat dimasukkan sebagai pengeluaran perusahaan.

7) Pengaruh PP No. 28 Tahun 1989 dan Pengumuman Dirjen Pajak No. Peng 139/Pj.63 /1969 dirasakan beban semakin berat.

g. Hambatan-hambatan bagi kapal-kapal Nusantara/antar pulau:

1) Permintaan akan ruangan kapal menjadi meningkat.

2) Penambahan jumlah kapal.

3) Timbul permasalahan akibat keluarnya PAKNOV 21.

4) Tingkat tarif uang tambang tidak sesuai dengan production cost.

5) Sering timbul keterlambatan (delay) kapal di beberapa pelabuhan di luar kemampuan pelayaran.

6) Tanggungjawab terhadap kerusakan barang.

7) Timbul kesulitan dalam menyusun Po !a Trayek Pelayaran yang tepat.

3. Saran-saran:

a. Atas hambatan perdagangan antar pulau yang ada perlu dicarikan jalan keluarnya melalui suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat.

b. Sistem tata niaga harus menekankan kepada :

1) Penyempurnaan sistem perdagangan yang berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran sarana barang, dan jasa.

2) Meningkatkan peranan pedagang nasional khususnya pedagang ekonomi lemah.

3) Pengarahan kegiatan perdagangan untuk mendukung kegiatan produksi.

c. Pengaturan angkutan laut harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasikan terjaminnya kepentingan-kepentingan dari pengguna jasa angkutan serta kepentingan negara masyarakat.

d. Kebijaksanaan Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut harus mengacu kepada hal-hal terjaminnya kepentingan-kepentingan dan pengguna jasa angkutan laut, pemberi jasa angkutan serta kepentingan negara/ masyarakat.

e. Pelayaran

1) Pelayaran Nasional untuk angkutan laut dalam negeri ditingkatkan ke arah kesatuan armada yang tangguh dan mampu meningkatkan perdagangan antar pulau yang menunjang perdagangan luar negeri.

2) Pelayaran rakyat dan perintis dibina ke arah kemampuan menjangkau dan mendorong perdagangan di daerah terpencil dan pengelolaan fasilitas pelabuhan dan perhubungan laut lainnya ditingkatkan ke arah efisiensi dan kemampuan menunjang kelancaran dan keselamatan angkutan laut.

f. Beberapa hal yang penting diinginkan perusahaan pelayaran untuk mendukung terlaksananya missi pelayaran pada masa yang akan datang.

1) Sasaran penunjang usaha pelayaran

2) Shipping order

3) Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tanggungjawab kerusakan barang.

4) Perlu adanya keterbukaan tentang biaya produksi barang dan biaya produksi pemberi jasa.

- Uang tambang harus dapat mencakup biaya operasional kapal ditambah keuntungan bagi pelayaran untuk peremajaan dan pengembangan usaha.

5) Pola Perdagangan dalam negeri.

6) Rancangan Undang-undang Pelayaran Nasional.

7) Diperlukan armada angkutan laut baik jumlah maupun type kapal yang cocok dengan pertumbuhan komoditi yang dihasilkan oleh sektor industri, pertanian, pertambangan, kehutanan dan perdagangan dan mobilitas penumpang armada.

8) Mahkamah Pelayaran.

9) Hakim Maritim di Pengadilan Negeri.

10) Perlu adanya penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan PAKNOV 21.

g. Usaha-usaha untuk menanggulangi hambatan :

1) Mengingat mahalnya harga kapal dan semakin meningkatnya permintaan ruangan kapal dalam kaitannya dengan ongkos uang tambang yang belum berimbang maka perlu dilakukan perawatan kapal terencana agar "Life Time" operasi kapal dapat diperpanjang dan tetap mempunyai nilai ekonomis dan kelaikan laut bagi pengoperasian kapalnya.

2) Perlu trayek dan penempatan kapal dalam trayek perlu tetap dipertahankan untuk mendukung perdagangan antar pulau.

Untuk itu dibutuhkan penyusunan Pola Trayek tersebut dilakukan oleh INSA dengan Pemerintah yang dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai jasa.

• Untuk terciptanya angkutan laut secara komersial di wilayah Indonesia bagian Timur perlu adanya peningkatan infra struktur di wilayah tersebut dari sektor pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perdagangan secara terpadu dengan berhubungan, khususnya angkutan laut.

Diharapkan adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk menghimbau para daerahnya untuk sudi berusaha di bidang Angkutan Laut.

4) Perlu dibuat RUU Perdagangan dan RUU Maritim, untuk mengganti ketentuan perundang-undangan yang lama mengenai perdagangan pelayaran.

h. Pelayaran Nasional luar negeri ditingkatkan ke arah kemampuan mengangkut barang ekspor dengan "freight kompertati!".

4. Langkah-langkah Kebijaksanaan

a. Asas Kesatuan Ekonomi Epoleksosbud Hankam

b. Perlu pengaturan pola trayek secara bersama antara Pemerintah dan Swasta (asosiasi) dengan memperhatikan besaran muatan, tersedianya ruang kapal, sehingga tidak akan terjadi persaingan tidak sehat.

c. Perlu pengaturan tentang izin pengadaan kapal dari Luar Negeri.

d. Dalam perkembangan armada angkutan laut Dalam Negeri diperhatikan aspek HANKAMNAS.

e. Perlu diperluas aktivitas BAPERTI dalam rangka penyediaan informasi secara luas.

f. Perlu penajaman kejelasan kewenangan/lembaga untuk monitoring dan pengontrolan arus barang dan jasa.

g. Perlu ada pertemuan konsultasi secara periodik antar instansi terkait.

- Pola Distribusi Nasional

- Pola Perhubungan, khususnya pola perhubungan laut Nasional.

 

K. Hasil Perumusan Sidang Kelompok V C

Topik Utama: Pengaturan dan Pengembangan Hubungan Maritim.

1. Pendahuluan

Hukum maritim meliputi aspek hukum publik dan aspek hukum privat, dan perkembangan hukum maritim tidak terlepas dari hukum internasional antara lain:

- Konvensi-konvensi yang dihasilkan IMO.

- Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh ILO.

- Konvensi-konvensi yang dihasilkan UNCTAD.

- Konvensi-konvensi yang dihasilkan UNCRITAL.

- Konvensi Brussel1920.

Oleh karena bidang hukum maritim tidak terlepas dari aspek hukum internasional maka perlu diperhatikan konsep-konsep kewenangan suatu negara terhadap kegiatan kemaritiman. Konsep-konsep tersebut ialah konsep jurisdiksi yang meliputi: jurisdiksi negara bendera, yurisdiksi Negara Pantai, Yurisdiksi Negara Pelabuhan, dan Yurisdiksi atas transportasi.

2. Pokok Permasalahan :

a. Peraturan di bidang maritim sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi perkembangan saat ini.

b. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dibidang hukum maritim, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang sifatnya kasuistis dan membingungkan.

c. Perlu kodifikasi dan unifikasi hukum maritim nasional.

3. Saran-Saran:

a. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan pranata hukum maritim di Indonesia perlu segera diterbitkan peraturan perundang -undangan yang mengatur praktek maritim yang ada.

b. Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam KUHD buku II ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan kegiatan kemaritiman dewasa ini terutama.

- Mengenai dasar tanggungjawab dan ganti rugi pemilik kapal pengangkut.

- Pengaturan tentang multi modal transport.

- Pengaturan tentang Freight forwarden/Ekspeditur.

c. Agar di samping Mahkamah Pelayaran yang merupakan peradilan administratif diadakan juga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus di bidang maritim.

Untuk waktu dekat agar ditunjuk beberapa pengadilan dengan personil yang menguasai bidang kemaritiman. Dalam jangka panjang dapat diterapkan UU No. 14 tahun 1970 sesuai dengan penjelasannya mengenai dapat dibentuknya peradilan khusus.

d. Penyempurnaan Hukum Acara Perdata hingga memungkinkan diterapkannya "arrest of vessel" dan "action in Rem".

e. Agar peraturan perundang-undangan bidang maritime mencakup pengaturan :

- Azas Cahotage dalarn arti murni dengan kemungkinan penyimpangan dalam hal-hal khusus untuk sementara.

- Hipotek kapal berbendera Indonesia harus di Indonesia dengan mengadakan upaya untuk memberi kepastian hukum pada kreditor luar negeri dalarn pengadaan kapal.

- Pengaturan tentang Multi Modal Transport.

- Pengaturan mengenai Freight for warding.

Disamping kegiatan SHN ke V seperti diatas, mengingat adanya perubahan struktur organisasi BPHN pada kurun waktu ini, yaitu dikembalikannya Pusat Perancangan Perundang-undangan ke Dirjen Hukum dan Peraturan Perundang-undangan seperti diuraikan pada bab sebelumnya, maka BPHN tetap melaksanakan kegiatan pembangunan hukum secara berkelanjutan, dengan sendirinya tanpa kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Lebih lanjut, dalam perjalanan pembangunan hukum nasional berikutnya, dengan telah berakhirnya Repelita V, maka secara berkelanjutan akan dimasuki tahapan Repelita VI yaitu tahun 1994/1995 -1998/1999. Dengan dimulainya Repelita VI ini, maka sekaligus merupakan titik awal dimasukinya tahap Pembangunan Jangka Panjang ke-ll, yang mana dalam hal ini pembangunan hukum lebih mendapat perhatian dibanding PJP ke - I, yaitu dengan ditingkatkan pembangunan hukum jadi bidang tersendiri. Seperti diketahui dengan mengingat bahwa pada akhir PJP II keadaan yang diinginkan dibidang pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem Hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dan mantapnya wibawa hukum, maka pembangunan hukum dalam PJP II diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian. sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. penyusunan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu terkait dengan Repelita VI GBHN Tahun 1993 menetapkan arahan pembangunan hukum dalam Repelita VI meliputi materi hukum, aparatur hukum. serta sarana dan prasarana hukum.

Sebagai tindak lanjut dari semua uraian diatas, BPHN kemudian telah melakukan berbagai kegiatan secara berkelanjutan selama lima tahun sejalan dengan masa Repelita VI tahun 1994/1995 - 1998/ 1999.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, perlu dikemukakan hasil empat pertemuan/seminar besar yang diadakan yaitu Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994, Seminar Akbar tahun 1995 dalam rangka menyongsong 50 tahun kemerdekaan RI. Perlu dikemukakan pula bahwa pada tahun 1995 ini telah dihasilkan "Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional" dalam upaya mewujudkan ketentuan GBHN 1993 bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kemudian pada Tahun 1997 berturut-turut diadakan Lokakarya Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII untuk Wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur.

 


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur
Telp: 62-21 8091908 (hunting) Faks: 62-21 8011753
http://bphn.go.id - info@bphn.go.id
Copyright @ 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, All Rights Reserved