Page 37 - Warta BPHN - Tahun Ke IV Edisi XXI September - Desember 2017

Basic HTML Version

37
Warta BPHN
Tahun IV Edisi XXI September - Desember 2017
Jakarta-BPHN
– Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional
(BPHN) kembali mengadakan acara,
yakni Rapat Antar Kementerian:
Program Legislasi Nasional, Program
Penyusunan PP & Perpres Tahun 2017 di
Lantai 4, Aula Gedung BPHN, Cililitan,
Jakarta Timur (19/09). Rapat ini dihadiri
oleh 60 perwakilan Kementerian di
Indonesia dan dipandu oleh  Kepala
Pusat Perencanaan Hukum Nasional,
Ibu Mien Uhien, S.H., M.H.
Rapat dibuka oleh Kepala
BPHN, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum.. Dalam sambutannya,
beliau membahas mengenai evaluasi
penyusunan
program,
dimana
capaian Prolegnas, Penyusunan PP &
RAPAT ANTAR KEMENTERIAN : PROGRAM
LEGISLASI NASIONAL, PROGRAM
PENYUSUNAN PP & PERPRES TAHUN 2017
Perpres masih belum terpenuhi dari
yang sebelumnya telah dicanangkan.
Beliau berharap, di tahun 2018 semua
target RUU yang sudah dicanangkan
dapat terselesaikan. Kemudian, sesi
diskusi dipimpin oleh Bapak Tongam
R. Silaban selaku Kepala Rencana
Legislasi Nasional. (CF/RMH)
FOCUSS GROUP DISCUSSION PENGUATAN
PRO BONO MENJAMIN AKSES KEADILAN
Jakarta-BPHN ,
Pusat
Penyuluhan dan Bantuan Hukum
mengadakan Focuss Group Discus­
sion  tentang “Penguatan Pro Bono
dalam Dalam Menjamin Akses
Keadilan, Selasa (3/10), bertempat di
Lantai IV, Aula BPHN. Acara tersebut
dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan
dan Bantuan Hukum, Bapak Djoko
Pudjirahardjo, S.H., M.Hum.
Hadir
sebagai
pembicara
dalam seminar tersebut adalah Prof.
Dr. Enny Nurbaningsih, SH.M.Hum,
Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional  dan Kepala Bidang Bantuan
Hukum C. Kristomo, S.S., M.H.
Dalam paparannya Prof. Dr.
Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
menjelaskan
bagaimana
akses