Page 17 - Warta BPHN - Tahun Ke IV Edisi XXI September - Desember 2017

Basic HTML Version

17
Warta BPHN
Tahun IV Edisi XXI September - Desember 2017
tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum,
Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional
dan dihadiri oleh Pejabat Dokumentasi
dan Informasi Hukum tingkat pusat
dan daerah.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
SH., M.Hum dalam sambutanya
pembukaannya
menyampaikan
bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan
ini adalah sebagai tindak lanjut dari
Pendampingan Aplikasi Integrasi
Sistem JDIH yang bertujuan untuk
meningkatkan
koordinasi
dan
membangun kerjasama yang efektif
antara pusat dan anggota jaringan
dalam menyediakan informasi hukum
melalui integrasi sistem yang dapat
mendukung agenda penataan regulasi.
Sedangkan sasaran yang dicapai
adalah untuk m eningkatkan koordinasi
dan kerjasama dalam memperkuat
Integrasi Sistem JDIH sebagai sarana
pelayanan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap, akurat, mudah
dan cepat dan mendorong peran aktif
anggota jaringan menuju integrasi
sistem JDIH Nasional sebagai pusat
rujukan dokumentasi dan informasi
hukum.
Hadir
sebagai
pembicara
dalam acara tersebut Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih dengan topik Integrasi
Sistem JDIHN dalam Agenda Penataan
Regulasi Reformasi Hukum Jilid II, Dr.
Wicipto Setiadi, S.H., M.H, Dr. Nizam
Burhanuddin, S.H., M.H. Blasius
Sudarsono, MLS Arya Suyudi, S.H.,
LL.M dan Ari Nugraha, S.Hum., M.TI.
Dalam kegiatan ini, BPHN
memberikan penghargaan kepada
anggota JDIH Terbaik yang dibagi
dalam Tingkat Kementerian / Lembaga
Negara, Tingkat Provinsi, dan Tingkat
Kabupaten/Kota.
A. Tingkat Kementerian/
Lembaga Negara
1) Direktorat Utama Pembina dan
Pengembangan Hukum BPK R.I;
2) Biro Hukum Kementerian
Keuangan R.I;
3) Biro Hukum Kementerian
Ketenagakerjaan R.I;
4) Biro Hukum Kementerian
Komunikasi dan Informatika R.I;
5) Biro Hukum Kementerian BUMN
RI
B. Tingkat Provinsi
1) Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
2) Biro Hukum Provinsi Bali;
3) Biro Hukum Provinsi Jawa Barat;
4) Biro Hukum Provinsi Banten;
5) Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
C. Tingkat Kabupetan/
Kota
1) Bagian Hukum Kota Tangerang;
2) Bagian Hukum Kota Tasikmalaya;
3) Bagian
Hukum
Kabupaten
Wonosobo;
4) Bagian Hukum Kabupaten Sleman;
5) Bagian Hukum Kabupaten Pakpak
Barat. ** (EA/Humas)